Saturday, March 14, 2015

[100% SALAH MENURUT PANASBUNG] KASUS KORUPSI TRANS JAKARTA


[100% SALAH MENURUT PANASBUNG] KASUS KORUPSI TRANS JAKARTA

Korupsi Transjakarta, anak buah Udar Pristono divonis 5 tahun bui 


Merdeka.com - Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan, Drajad Adhyaksa divonis 5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun 2013. Drajad adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut.

"Menjatuhkan pidana selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Supriyono membacakan putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/3).

Drajad yang merupakan bekas anak buah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Udar Pristono itu dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yakni secara bersama-sama memperkaya orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 54 miliar.

Saat itu, dia ditunjuk sebagai PPK dan kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam pengadaan bus Transjakarta 2013. Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri, namun terbukti melanggar dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Akhirnya majelis tidak menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara kepada Drajad. "Pidana tambahan dibebankan kepada orang yang menikmati," ujarnya.

Majelis menganggap, Drajad yang memiliki peran penting sebagai PPK dan KPA tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, tidak melakukan pengawasan pengadaan secara benar, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip adil dalam lelang empat paket proyek pengadaan Bus Transjakarta.

Majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 10 tahun masa kurungan. Pasalnya, penuntut umum meyakini Drajad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 2 ayat 1 dan 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 Tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sepaham dengan majelis hakim, penuntut umum menyebut, pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan yakni, mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono, Direktur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto.

Selain itu, yakni Dirut PT New Armada Budi Susanto, Dirut PT Ifani Dewi Agus Sudiarso, Dirut PT Korindo Motors Chen Chong Kyeon, dan Marketing PT Citra Murni Semesta Iwan Kusnadi.

Setelah mendengar amar putusan majelis hakim, Drajad beserta kuasa hukumnya mengaku menerima vonis tersebut. Namun, pihak penuntut umum menyatakan akan berpikir dulu untuk mengajukan banding. "Atas putusan tersebut kami penuntut umum akan pikir-pikir," ucap jaksa Agustinus Heri.


Korupsi Transjakarta, uang yang disita Kejagung capai Rp 20 M 

Merdeka.com - Tercatat hingga saat ini Kejaksaan Agung baru menyita uang tunai sebesar Rp 20 miliar terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Armada Bus Transjakarta dan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Uang diduga haram itu belum termasuk sitaan aset berupa properti dan apartemen milik salah satu tersangka mantan Kepala inas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono.

"Tim penyidik sudah menyita uang tunai sebanyak Rp 20 miliar," kata Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Sarjono Turin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/12) malam.

Total uang sebesar Rp 20 miliar itu merupakan sitaan dari tersangka pihak swasta. Salah satunya Direktur Utama PT Korindo Motors, Chen Chong Kyong (CCK). Ia menyerahkan uang sebesar Rp 6,2 miliar saat Kejagung memanggil dua orang saksi dari Pejabat Pemprov DKI Jakarta, Selasa (2/12) kemarin.

Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta I Made Karma Yoga dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto.

"Total dari para tersangka," kata Turin.

Kejagung pun berjanji akan terus menelusuri kemana hilir aliran dana panas yang digunakan pelaku dalam proyek memakan uang negara sekitar Rp 1,5 triliun tersebut.

Sebelumnya, salah satu tersangka dari pihak swasta Dirut PT New Armada dan PT Mobilindo Armada Cemerlang Budi Susanto juga telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 6 miliar. Sedangkan sisanya tersangka lain, yakni Prawoto selaku Pejabat BPPT. Kemudian penyidik juga telah menyita sejumlah aset milik dua tersangka lainnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drajat Adhyaksa dan Ketua Panitia Lelang Setyo Tuhu.

Namun ada satu tersangka dari unsur swasta lainnya yakni, Agus Sudiarso selaku Direktur PT Ifani Dewi tidak mengembalikan kerugian negara sama sekali. Sehingga dia menjadi satu-satunya unsur swasta yang ditahan penyidik.

Dan dari bekas Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono aset yang disita senilai Rp 100-an miliar. Aset itu berupa rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Apartemen Casa Grande di Kuningan, Condotel di Bali dan rumah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.


[DIJAMIN 100%] KPK SALAH MENURUT PANASBUNG

Link: http://adf.ly/1A9SGK

Blog Archive