Saturday, March 14, 2015

Ahok Lawan 'Siluman' APBD


"Setuju...!" seru 86 anggota DPRD DKI Jakarta, 27 Januari lalu. Mendengar itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pun mengetok palu 2 kali, tok.. tok.. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 senilai Rp 73 triliun pun disahkan.

Usai pengesahan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuju podium. Dalam pidato singkatnya, Ahok menyampaikan terima kasih atas disahkannya APBD 2015.

"Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti," ujar Ahok.

Lega sudah, APBD yang seharusnya sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri akhir Desember 2014 itu akhirnya disahkan. Ancaman pegawai Pemrov DKI tak akan menerima gaji selama 6 bulan pun tak lagi menghantui.
Namun dalam paripurna itu, kata Ahok Senin (9/3/2015) di Balaikota Jakarta, tak ada hard copy atau draf APBD 2015 yang dicetak. Juga tak ada berkas usulan anggaran yang diserahkan Ketua DPRD DKI kepadanya saat itu.
Mendapati kondisi ini, Ahok sempat kebingungan dan kemudian mempertanyakannya ke DPRD. Alih-alih mendapat jawaban panjang lebar, pihak DPRD malah hanya menjawab 'gampang, gampang'.

Mendengar jawaban demikian, mantan politisi Partai Gerindra itu pun menganggap draf APBD 2015 sudah selesai dan komisi tak memberikan usulan kegiatan apapun.

Tiga hari setelah pengesahan APBD, tiba-tiba kata Ahok, ada bundelan draf APBD dari DPRD di atas mejanya. Di dalam draft itu tercantum paraf ketua DPRD DKI dan ketua komisi dari A sampai E.

Ahok mengaku heran dengan kedatangan bundelan draft tersebut. Kendati demikian, pada 4 Februari 2015, Ahok menyerahkan draf APBD yang telah disahkan bersama oleh pemprov DKI dan DPRD ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), tanpa mengikutsertakan draf susulan dari DPRD.

Langkah Ahok ini bukan tanpa alasan. Mantan Bupati Belitung Timur mengatakan, telah mengecek bundelan atau draf APBD versi DPRD tersebut. Ahok memelototi satu per satu kegiatan dan pagu anggaran di dalamnya. Hasilnya? Luar biasa dalam draft APBD versi DPRD itu, ia menemukan anggaran yang tak pernah diusulkan pihaknya. Jumlahnya sangat fantastis, Rp 12,1 triliun.
"Sebelum paripurna itu mereka (DPRD) nggak masukin apapun. Ketika diketuk, nggak ada dana itu," tegas Ahok.
Ahok mengaku merasakan ada yang tidak beres. Di kolom 'tambahan', terdapat angka dengan jumlah mencengangkan, Rp 12,1 triliun. Padahal dalam draf yang disahkan di paripurna tak ada tambahan apapun.

Mantan Anggota DPR itu juga menemukan, anggaran yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI justru dikurangi hingga 15 persen.
Ahok pun meneliti kejanggalan ini. Berdasarkan laporan dari intelnya, ia mendapat informasi bahwa usai pengesahan, DPRD melakukan penambahan anggaran dengan memotong sejumlah anggaran dari usulan awal.

"Dia (oknum DPRD) yang ketik loh. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun," ucap Ahok. "Ya setelah paripurna, pengesahan 3 hari mereka sibuk crop sibuk tengah malam, kan kita punya intel nih, masukin excel (program microsoft excel) potong 10-15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri," beber Ahok.
Ahok tak menepis jika ada jajarannya yang mungkin ikut bermain dalam anggaran siluman APBD versi DPRD itu. Tapi, ucap Ahok, hal ini agak sulit dilakukan lantaran masing-masing SKPD telah memasukkan pagu anggarannya dalam sistem e-budgeting, yang berarti setelah masuk angkanya tidak bisa diubah lagi.

Kalau pun diubah, ujar dia, hanya bisa dilakukan oleh dia sendiri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebab, hanya mereka berdua yang memiliki password (kata kunci) untuk masuk ke sistem anggaran e-budgeting.

"Semua SKPD ngisi sendiri keperluan mereka diinput ke e-budgeting. Kalau SKPD itu main ada buktinya di Bappeda," jelas Ahok.

Atas dasar inilah, Ahok hanya menyerahkan draf APBD yang telah disahkan dan telah dimasukan dalam sistem e-budgeting ke Kemendagri.

Belakangan draf itu dikembalikan ke Pemprov dengan alasan dokumen tidak lengkap. Dalam draf tersebut tidak ada ringkasan APBD serta lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan. Selain itu, lampiran pembahasan komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak ditandatangani Ketua DPRD.
klik di sini.  (gameonlinestreaming.blogspot.com)

Link: http://adf.ly/1A8sek

Blog Archive