Saturday, March 28, 2015

Australia Ancam Bongkar ‘Borok’ Jokowi Bila Eksekusi Mati Bali Nine


Jakarta, PolitikLine – JELANG pelaksanaan eksekusi mati duo Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Perdana Menteri (PM) Tony Abbott secara terang-terangan mengancam pemerintah Indonesia jika tetap melaksanakan eksekusi tersebut. Abbott berencana melakukan perlawanan.

Abbott mengatakan, jika pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua warga negaranya tetap dilaksanakan, pihaknya akan melakukan pemberontakan.

"Jutaan warga Australia kecewa dengan apa yang akan dilakukan di Indonesia. Kami akan memberontak," kata Tony Abbott, Rabu (4/3).
Namun, Abbott tidak menjelaskan secara detil apa yang dimaksud dengan kata "memberontak" yang dikatakannya itu.

Dengan sikap Australia ini, lanjut Tony Abbott, ia berharap pemerintah Indonesia menganulir keputusan hukuman mati terhadap dua warga negaranya. "Tapi, kami juga tidak bisa bertahan dengan harapan palsu," tegasnya.

Tony Abbott menyampaikan sikapnya ini setelah mengetahui dua warganya yang menyelundupkan 8,2 gram heroin ke Bali, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, sudah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, lokasi pelaksanaan eksekusi mati.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dengan tegas menolak pemberi pengampunan (grasi) kepada terpidana mati kasus narkoba, tidak terkecuali Andrew dan Myuran. Namun hingga saat ini, eksekusi mati Bali Nine itu belum dilaksanakan.

Kuat dugaan, Presiden Jokowi menunda eksekusi mati Bali Nine lantaran tertekan dengan ancaman Australian melalui agen intelijennya yang mengungkap bahwa telah memiliki data percakapan Jokowi menjelang Pilpres 2014 dengan beberapa pejabat.

Wikileaks mengklaim memiliki data kecurangan Pilpres 2014 yang akan dipublikasikan bila Presiden Jokowi melaksanakan eksekusi mati terhadap duo Bali Nine.

Walau dipihak pemerintah, melalui Menteri Hukum dan HAM Tedjo Adhy Purdijanto telah mengatakan, persiapan pelaksanaan eksekusi mati sudah 95 persen, dan sisanya hanya persoalan teknis saja. "Misalnya, dimana lokasi eksekusi dan menghadap kemana," jelas Tedjo di Istana Negara, Jakarta.

Tetapi karena eksekusi mati tak kunjung pula dilaksanakan, hingga dugaan ketakutan Jokowi terhadap ancaman pemerintah Australia pun semakin santer dibicarakan.

Berdasarkan Pasal 11 juncto Pasal 10 KUHP dan UU No. 2 PNPS Tahun 1964 menyebutkan, tidak ada satupun yang bisa membatalkan pelaksanaan hukuman mati, termasuk terpidana yang mengalami gangguan jiwa. Kalaupun ada terpidana yang sedang hamil, hanya diundur pelaksanaannya sampai 40 hari setelah melahirkan.

Di tempat yang sama, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan 130 personel regu penembak untuk mengeksekusi mati gembong narkoba tahap dua. Dan, menyiagakan 250 personel untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi.

TAGSBONGKARINTELIJENJOKOWITONNY ABBOTTWIKILEAKS

Link: http://adf.ly/1C84IL

Blog Archive