Monday, March 16, 2015

[BERITA CAPCIPCUP] Saling Adu Bacot : Panggil Pakar, Wacana Lengser, Sulit Sepakat


Angket untuk Ahok, DPRD DKI Bakal Panggil Sejumlah Pakar

By Silvanus Alvin on 15 Mar 2015 at 12:05 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Hak angket yang dilayangkan DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih akan terus berlanjut. Pada 17 dan 18 Maret 2015, DPRD DKI Jakarta akan mengundang pakar-pakar untuk menelisik lebih dalam langkah yang dilakukan Ahok terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"‎Kita akan datangkan pakar untuk jadi pembanding tentang menyewa IT. Kita panggil pakar IT, boleh tidak IT yang sebesar itu dengan nilai kontrak tak masuk akal, disebut sukarela, bayar Rp 50 juta dan uang makan," kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta M Syarif di Jakarta, Minggu (15/3/2015).

"Kita undang Selasa dan Rabu. Kita undang pakar yang lain juga karena dokumen yang dikirim Kemendagri bukan hasil pembahasan. Kita mau objektif, Selasa dan Rabu kita undang pakar untuk beri pendapat," tutur dia.

Syarif mengaku belum mengetahui apakah pembahasan ini akan berujung pada pemakzulan Ahok sebagai gubernur atau tidak. Namun, Syarif memastikan, anggota dewan sedang mengejar waktu agar pembahasan selesai sebelum 25 Maret 2015.

"Apakah akan berakhir di pemakzulan? Saya pinjam pernyataan Pak Taufik (Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI M Taufik) kepada wartawan, dijawab Insya Allah‎. Pernyataan itu sempat dipelintir, kalau Gerindra yang sponsor pemakzulan. Akan dimakzulkan atau tidak, kita ikuti UU. kalau melanggar, ya bisa, tapi kita mau selidiki kebenaran yang ada," ucap Syarif.

Hak angket ini, sambung dia, merupakan bagian dari hak konstitusi DPRD. Karena itu DPRD DKI Jakarta tak akan mundur meski banyak yang mengkritik langkah mereka terhadap Ahok.

"Kalau dikomentari pengamat ini sudah berlebihan, maka saya mau perkuat bahwa kritik kami apresiasi, tapi kami pakai kacamata kuda. Ada survei soal angket, ada demo silahkan, ada diskusi silahkan, kita di DPRD tetap fokus agar ini selesai 60 hari, sampai sebelum 25 Maret," ujar dia.

Syarif juga menjelaskan, berdasarkan rapat yang dilakukan Tim Angket DPRD DKI Jakarta pada 10-12 Maret lalu dengan jelas menyatakan, ada kesalahan prosedur yang dilakukan Ahok. Dia mengatakan, pada rapat bersama ‎dengan tim IT e-budgeting, diketahui pakar yang disewa Ahok tidak diatur dalam kontrak kerja secara jelas.

Selain itu, mereka DPRD DKI Jakarta juga menelisik soal kabar yang tersiar jika istri Ahok, Veronica Tan sempat memimpin rapat bersama PNS.

‎"Hari ketiga, karena kita didesak bagian penting meski tidak terkait, soal kehadiran istri gubernur dalam rapat revitalisasi Kota Tua. Ternyata foto itu betul. Sebelumnya saling bantah, Ahok kan bantah dan bilang tak betul itu," tandas Syarif.

Dalam rapat hak angket pada Rabu 11 Maret 2015, DPRD DKI Jakarta meminta bukti legalitas Gagat Sidi Wahono selaku konsultan IT untuk e-budgeting APBD DKI.

Pria asal Surabaya, Jawa Timur ini pun menjawab, kontrak kerja samanya dilakukan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 2013, tanpa membawa nama institusi. Ia sebelumnya bernaung di bawah Universitas Erlangga namun kemudian melepaskan diri. Gagat menuturkan, dia dan tim berjumlah 4 orang mendapatkan honor sekitar Rp 50 juta per proyek.

sumberrrrr 1  (news.liputan6.com)

Ahok Sulit Dilengserkan dari Kursi Gubernur DKI?

By Oscar Ferri on 15 Mar 2015 at 01:45 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan tim hak angket oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, ditengarai menyimpan tujuan pemakzulan atau pelengseran.

Pengamat Politik Arbi Sanit menilai, pemakzulan Ahok sulit dilakukan. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu masih dipandang baik bagi warga Jakarta. Sedangkan kader-kader dari partai yang ada, dinilai belum mumpuni untuk menyainginya.

"Siapa yang bisa menandingi Ahok saat ini? Kalau warga Jakarta, terutama kelas menengah ke atas senang dengan transparansi. Pasti dukung Ahok," kata Arbi, Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Arbi menilai, sosok Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum cukup nilai. Terlebih pria yang karib disapa Haji Lulung itu lebih dikenal sebagai 'penguasa' Tanah Abang.

Sementara, lanjut Arbi, Taufik yang menjabat Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra itu memiliki rekam jejak yang kurang baik. Apalagi dia pernah menjadi narapidana terkait kasus korupsi saat menjadi Ketua KPUD DKI Jakarta 2004.

"Maka mampu saingin Ahok?" tanya Arbi.

Arbi juga menilai, partai yang memiliki banyak tokoh seperti PDI Perjuangan juga tak memadai. Tokoh-tokoh PDIP saat ini dinilai kurang memiliki karismatik untuk menyaingi Ahok. Padahal ada Boy Sadikin, Prasetyo Edi Marsudi maupun Djarot Saiful Hidayat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik sebelumnya tidak memungkiri, pemakzulan menjadi target sebenarnya di balik pembentukan tim hak angket, untuk menelusuri APBD DKI yang dipermasalahkan Ahok karena diduga terselip anggaran 'siluman'.

"Insyaallah," ucap inisiator hak angket asal Partai Gerindra ini, Jumat 13 Maret kemarin.

Bahkan, sejumlah pihak menyebut partai-partai besar saat ini tengah mempersiapkan kader-kadernya masuk 'bursa' untuk menggantikan Ahok. DPRD DKI juga diyakini sudah menyeleksi nama-nama yang bakal diusung, guna mengambil alih jabatan Gubernur DKI dari tangan Ahok, jika rencana pelengseran itu berjalan lancar.

sumberrrr 2  (news.liputan6.com)

Tim Angket Nyatakan Sulit Sepakat dengan Ahok Soal APBD

By Silvanus Alvin on 15 Mar 2015 at 14:09 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Hasil evaluasi APBD DKI Jakarta 2015 sudah dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil ini masih membutuhkan pembicaraan yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan pihak DPRD DKI Jakarta.

Namun Tim Angket DPRD DKI Jakarta mengakui sulit sepakat Ahok untuk pembahasan tersebut. "Kita membuka diri membahas, tapi sepertinya susah untuk sepakat," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR M Syarif di Jakarta, Minggu (15/3/2015).

‎Syarif menjelaskan, salah satu hal yang sulit tercipta sepakat karena dari hasil evaluasi, ada poin di Komisi D DPRD DKI Jakarta, namun tak dicantumkan. Hal ini karena APBD yang diserahkan bukanlah hasil pembahasan bersama dengan anggota Dewan.

"Kita lihat yang mau dibahas ini yang punya kita (draf APBD) atau punya yang lain.‎ Banyak poin-poin yang dibahas di komisi itu tidak ada di situ," ujar dia.

Kementerian Dalam Negeri telah mengembalikan hasil evaluasi APBD DKI 2015 kepada Gubernur DKI Jakarta untuk diperbaiki bersama DPRD DKI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, APBD DKI telah selesai dievaluasi dan telah ditandatangani.

Ia menegaskan setelah draf evaluasi APBD DKI Jakarta dikembalikan, Pemprov DKI Jakarta serta DPRD hanya diberi waktu sepekan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya.

"Dengan adanya ini diharapkan dalam waktu 7 hari setelah diterimanya kepmendagri (keputusan Mendagri) yang dimaksud, koreksi bisa menjadi perhatian Gubernur dan DPRD DKI untuk menjadi penyelesaian dan diharapkan menjadi perda," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

sumberrrrr 3  (news.liputan6.com)

ane kasih 3 berita sekaligus, spy berimbang, baik dari penyajian, analisa, maupun komen agan2.
sepertinya ada misi pemakzulan ahok, namun DPRD hrs kerja ekstra keras mengupayakan misi mrk.
krn ahok sdh terlanjur mendpt simpati dari publik.

ane sendiri bukan anti ahok, tapi ane tidak simpati dg cara2 ahok mengatasi masalah2 di DKI.
internal pemprov masih kacau-balau, sdh menunjuk kesalahan sepenuhnya ada di pihak lain.

menurut ane : bersihkan internalnya dulu, baru perjuangkan kebenaran jika sdh yakin internalnya benar2 bersih.

pembelaan berlebihan dari fansnya tidak serta merta memberangus koruptor2 DPRD.
mari kita objektif, bhw dlm internal pemprov pun berkeliaran koruptor2 yg sama liciknya.
seharusnya, ahok dan DPRD bekerja sama dlm memberangus korupsi, bukan dg cara adu opini di media seperti ini.
agan2 yakin, setelah kejadian perang ahok dan DPRD, korupsi di tubuh pemprov dan DPRD akan habis, jika memakai cara ribut dan heboh di media seperti yg terjadi saat ini?
sori gan, ane pesimis. ane yakin akan terulang lagi.
krn korupsi yg sebenarnya ada di tingkat atas dan jika itu belum bersih, jgn harap korupsi pd level pemprov dan DPRD bisa tuntas.
ketegasan di awal mengenai penindakan koruptor hrsnya dimulai dari presiden. ternyata presiden pun tdk menunjukkan keberpihakannya pd penuntasan korupsi. contohnya sdh kita ketahui bersama-sama.
ane kecewa....

mari kita goreng bareng2 kasus ini

Link: http://adf.ly/1AE71Q

Blog Archive