Monday, March 23, 2015

Bila Golkarnya ICAL Dikalahkan, Akan Lahir Golkar Baru mirip Nasdem dulu?


Setelah SK Menkumham Turun, Kubu Aburizal Dilarang Pakai Simbol Golkar
Sabtu, 21 Maret 2015 | 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Poempida Hidayatullah, mengingatkan kubu Aburizal Bakrie untuk tidak lagi menggunakan simbol Partai Golkar ketika surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly turun.

Menurut Poempida, SK tersebut menandakan bahwa kubu Agung Laksono adalah yang sah secara hukum. "Tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang memakai panji-panji dan simbol Golkar sebagai institusi," kata Poempida, Sabtu (21/3/2015).

Poempida tak mempermasalahkan langkah Aburizal yang kini mencoba menggugat keabsahan kubu Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konflik dualisme parpol seperti yang terjadi di Golkar, lanjut dia, adalah hal yang wajar apabila terdapat perbedaan posisi dan persepsi politik masing-masing individu.

Namun, dia mengingatkan, upaya hukum yang ditempuh Aburizal tersebut tidak serta-merta menunda keabsahan SK yang dikeluarkan Kemenkumham. Pengesahan Golkar kubu Agung oleh Kemenkumham baru batal apabila gugatan Aburizal dikabulkan oleh pengadilan.

"Jika memang ada pelanggaran, dalam prosesnya kan memang hak setiap warga negara untuk mempertanyakannya secara hukum yang berlaku," ucap Poempida yang pernah dipecat oleh Aburizal ini.

Hal yang terpenting, lanjut Poempida, konflik internal Golkar ini harus diselesaikan dengan baik, tidak dengan cara-cara kekerasan atau anarkisme.

"Karena kader-kader Golkar itu orientasinya kekaryaan. Senang berkarya dan kreatif. Hampir setiap kegaduhan politik yang ada dapat diselesaikan dengan baik di Golkar. Walaupun terkadang menyisakan basis-basis permusuhan politik, kader golkar selalu bersikap civilized (beradab)," ujar Poempida.

Agung Laksono telah mendaftarkan susunan kepengurusannya ke Kemenkumham pada 17 Maret lalu. Puluhan nama kader Golkar yang sebelumnya berada di kubu Aburizal Bakrie juga masuk ke dalam susunan kepengurusan tersebut.

Namun, kubu Aburizal melawan keputusan pemerintah. Mereka mengajukan gugatan putusan Yasonna ke pengadilan. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Hingga Jumat (20/3/2015), Kemenkumham belum mengeluarkan Surat Keputusan Menteri terkait kepengurusan baru Partai Golkar. Menurut dia, masih ada kekurangan dalam berkas yang belum diserahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.

"Sampai sekarang belum ada (SK) tuh. Karena ada kekurangan akta, tadi saya juga sudah minta untuk dikirimkan," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat.
http://nasional.kompas.com/read/2015....Simbol.Golkar

Sabtu, 21/03/2015 14:57 WIB
Jika Ical Cs Tak Legowo, Konflik Golkar Bisa Lahirkan Partai Baru

Jakarta - Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pimpinan Agung Laksono sudah diakui Menkum HAM Yasonna Laoly, kubu Aburizal Bakrie (Ical) masih belum menerima. Konflik internal partai pohon beringin ini diprediksi bisa memunculkan sempalan partai baru.

"Partai Golkar itu partai yang sudah biasa dengan konflik. Kalau konflik ini berujung ke partai baru ya itu bisa dan wajar saja," ujar pengamat Populi Center Nico Harjanto usai diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/3/2015).

Dia merincikan sejumlah partai muncul setelah didirikan kader Golkar seperti misalnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Hanura, serta Gerindra. Maka, jika kubu Ical yang belum bisa legowo, diprediksi bisa memunculkan partai baru.

"Itu tidak baik untuk Golkar. Tapi, akhir dari pertarungan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie ini adalah lahirnya anak partai yang baru," sebutnya.

Semestinya, kubu Ical, bisa paham terhadap konflik internal ini. Perseteruan dengan pihak Agung Laksono hanya membuat kerugian terhadap mereka sendiri. Kedua pihak terutama Ical Cs harus melihat ke depan karena sebagai parpol kedua pemenang pemilu harus memikirkan agenda politik jangka panjang.

"Politisi Golkar harusnya sadar kalau mereka selalu terlibat dalam konflik, yang rugi mereka sendiri. Mereka ini partai besar, nomor 2 di pemilu," sebutnya.
http://news.detik.com/read/2015/03/2...an-partai-baru


Wajar Bila ada Partai Baru Imbas Konflik Golkar
Sabtu, 21 Maret 2015 14:24 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menyarankan dua kubu yang berbeda pandangan di partai Golkar untuk segera bersatu.
Karena menurutnya, bukan tidak mungkin akan ada partai politik baru akibat perselisihan yang terjadi di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Akibat konflik Golkar, wajar bila ada partai baru," kata Nico di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Nico menuturkan, Golkar merupakan partai yang terbiasa berkonflik. Menurutnya, dari konflik yang terjadi di Golkar sudah menghasilkan empat partai politik baru di Indonesia.

"PKPI, Hanura, Gerindra, dan Nasdem adalah partai yang dihasilkan dari perpecahan Golkar," tuturnya.
Masih kata Nico, apabila konflik Golkar yang terjadi saat ini terus berkepanjangan maka akan berimbas pada perolehan suara pada Pemilu mendatang.

Menurutnya, konflik Golkar yang terjadi saat ini merupakan tantangan bagi para elite partai itu untuk menjadikan lebih solid.
"Para politisi Golkar harusnya sadar, kalau mereka terlibat dalam konflik maka yang rugi mereka sendiri. Ini tantangan bagi Golkar untuk mengelola SDM-nya," katanya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...konflik-golkar

-------------------------------

GOLKAR milik Agung Laksono jelas akan mendukung Pemerintah, yang berarti semakin memperkuat posisi JK di pemerintahan. Hal itu yang dulu dicemaskan oleh Megawati dan PDIP, saat JK diangkat menjadi waklinya Jokowi. Makanya lamaran Golkar Ical untuk bergabung ke PDIP, ditolak mentah-mentah oleh Megawati. Dengan menangnya Golkar kubu Agung Laksono, posisi Golkar semakin mandiri, dan bisa lebih fleksibel, karena tidak berseberangan lagi dengan Pemerintahan yang berkuasa. Apalagi orang nomor dua (JK) akan ada dibalik Golkar kubu Agung Laksono itu. Amunisi Golkar untuk 2019 akan tetap solid, dan bahkan blia Jokowi dilengserkan sebelum waktunya, bisa saja JK dan Golkar Agung Laksono itu yang menjadi penentu dalam arah perpolitikan nasional, bukan lagi PDIP.




Link: http://adf.ly/1BH1Fi

Blog Archive