Tuesday, March 17, 2015

Bila Moeldoko Pensiun, Siapa yak Calon Panglima TNI yg Direstui Bunda Megawati?


Megawati: Saya Tegas Soal Kapolri dan Panglima TNI
Sabtu, 10 Januari 2015 | 18:02 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya tidak ikut campur dalam penentuan nama calon Kapolri dan Panglima TNI yang akan diganti pada tahun ini.

"Pada saat Presiden mengusulkan calon Panglima TNI dan Kapolri, sikap saya sangatlah tegas dan jelas. Saya selalu menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh di-voting. Hal ini bukan berarti saya setuju terhadap orang per orang yang diusulkan," kata Megawati saat pidato diacara HUT 42 PDI P di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1).

Mega mengatakan, dirinya menyerahkan keputusan pemilihan nama-nama calon Panglima TNI dan Kapolri yang akan disampaikan kepada DPR kepada Presiden Joko Widodo.

"Tetapi demi penghormatan terhadap institusi TNI dan Polri, maka saya tidak pernah menyampaikan sikap penolakan," katanya.
http://nasional.inilah..com/read/det...n-panglima-tni


Setahun lalu kejadiannya ....
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan Temui Megawati
Ini bukan untuk bicarakan Pemilu 2014 atau calon presiden.
Senin, 3 Maret 2014 | 15:52 WIB

Bila Moeldoko Pensiun, Siapa yak Calon Panglima TNI yg Direstui Bunda Megawati?
Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews – Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Pertemuan itu bukan untuk membicarakan soal Pemilu 2014.

Moeldoko hendak menyosialisasikan tim pengamanan untuk keluarga mantan presiden dan wakil presiden. Untuk diketahui, Senin 3 Maret 2014, TNI meresmikan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden yang bakal bertugas untuk mengamankan keluarga mantan presiden dan wakil presiden.

"Saya akan menghadap beliau (Megawati) dan mantan-mantan presiden RI lain untuk menyosialisasikan Grup D Paspampres ini agar mereka tidak kaget," kata Moeldoko di Gedung DPR RI, Jakarta.

Moeldoko membantah pertemuannya dengan Megawati nanti sekaligus akan membicarakan soal peluang mengusungnya sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi. "Tidak (bicara cawapres). Ini betul-betul untuk sosialisasi. Secepat mungkin saya akan menghadap beliau," ujarnya

Tim pengamanan baru untuk para keluarga mantan presiden dan wapres ini bersifat melekat, personal, dan bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing mantan petinggi RI. "Kalau mereka mau didampingi terus, kami dampingi. Seandainya mereka minta dikendorkan, juga akan kami sesuaikan," kata Moeldoko
http://nasional.news.viva.co.id/news...temui-megawati


8 Juli Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko Masuki Pensiun
11 JAN 2015

Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko tanggal 8 Juli mendatang akan memasuki masa pensiun. Seperti yang terjadi selama ini, tentu presiden sebagai panglima tertinggi akan memilih penggantinya dari salah satu kepala staf angkatan yang ada.

POTRETTERKINI.COM, Jakarta - Semua kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama untuk dapat menduduki posisi sebagai Panglima TNI karena tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI adalah jabatan yang digilir dari setiap angkatan. Bisa saja Panglima TNI dijabat kembali dari angkatan darat.

"Tidak ada aturan tertulis bahwa jabatan Panglima TNI harus digilir dari setiap angkatan," ujar Laksamana (Purn) Bernad Kent Sondakh di kediamannya di Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/1) seperti dilansir RMOL.

Menurutnya, bisa saja Panglima TNI mendatang kembali dipegang oleh Angkatan Darat seperti yang pernah terjadi di mana dari Jenderal Wiranto beralih ke Laksamana Widodo Adi Sutjipto dan kembali lagi ke angkatan darat yang dijabat Jenderal Endriartono Sutarto, kemudian baru dijabat dari angkatan udara yakni Marsekal Djoko Suyanto.

"Setelah itu kembali lagi dipegang oleh angkatan darat yakni Jenderal Djoko Santoso, dan kemudian dipegang kembali oleh angkatan laut Laksamana Agus Suhartono dan kembali lagi ke angkatan darat, Jenderal Moeldoko," jelas mantan Kasal, Laksamana (Purn) Bernad Kent Sondakh.

Bila melihat periode pemerintahan sekarang ini berorientasi kepada Indonesia sebagai poros maritim maka untuk menyukseskan visi dan misi kemaritiman yang diusung Presiden Joko Widodo, bukan tidak mungkin Panglima TNI mendatang berasal dari matra laut.
http://potretterkini.com/berita/2100...masuki-pensiun


Pengganti Jenderal Moeldoko Antara AL dan AU
Pergantian Panglima TNI adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.
Sabtu, 3 Januari 2015 17:07 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Hingga saat ini belum jelas siapa pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2015 mendatang.

Terdengar kabar, pengganti jenderal berbintang empat ini akan diisi oleh jenderal dari Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU), hal tersebut dikarenakan Presiden Joko Widodo tengah mengusung Indonesia menjadi negara poros maritim.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjiatno, mengatakan pergantian Panglima TNI adalah kewenangan Presiden Joko Widodo, sedangkan untuk angkatan yang akan menduduki Panglima TNI, kemungkinan dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut.

"Semua itu tergantung Presiden, mana yang beliau inginkan." Jelas tedjo kepada wartawan usai menghadiri acara open house di rumah dinas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Tedjo semua kepala staf TNI memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin baik untuk AD, AL maupun AU.

"Jadi tidak mesti dari Angkatan Laut untuk menduduki jabatan Panglima TNI," tambahnya.

Seperti yang telah diberitakan, Presiden Joko Widodo telah melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya TNI Agus Supriatna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.
http://jaringnews.com/politik-perist...tara-al-dan-au

----------------------------

Pemilihan Panglima TNI yang baru pasti akan ramai kembali. persis kejadian  ketika dulu PDIP berkuasa di tahun 2001-2004 saat Presidennya Megawati. Bagi PDIP dan mami Megawati, dan mungkin juga Jokowi, setelah KPK jinak, calon Kapolri bisa 'dikompromikan', sementara Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri sudah "dipegang", satu-satunya jabatan paling strategis dalam permainan kekuasaan di republik ini yang belum "dikuasai", adalah Panglima TNI. Kalau Panglima TNI nanti pemilihannya lebih bersifat politis untuk melayani kepentingan golongan atau partai tertentu semata, jangan kaget kelak kalau rezim Jokowi yang didukung PDIP itu, bisa menjelma menjadi rezim Orde Baru jilid 2. Siapa tahu?




Link: http://adf.ly/1AFG03

Blog Archive