Tuesday, March 31, 2015

Blokir Situs, Jokowi Paranoid terhadap Islam?


Blokir Situs, Jokowi Paranoid terhadap Islam?

Rimanews - Pemblokiran 22 situs Islam secara sepihak oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) patut disesalkan. Pasalanya, pemblokiran tersebut memiliki sejumlah kelemahan.

Pertama, penggunaan istilah radikalisme sebagai alasan cukup problematis. Menjadi radikal atau liberal adalah soal keyakinan. Selama tidak mengancam eksistansi yang lain, sebuah keyakinan tak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, jika sebuah situs hanya sebatas dianggap radikal, seharusnya tak perlu ditutup paksa.

Kedua, pemblokiran terkesan sewenang-wenang karena tidak disertakan argumentasi hukum yang dibuktikan lewat putusan pengadilan bahwa sebuah situs terlibat tindak terorisme. Pembuktian lewat pengadilan sangat penting karena terorisme adalah tindak pidana yang sangat serius, tak hanya implikasi hukumnya tapi juga akibat sosial yang menyertainya.

Ketiga, penutupan secara sepihak situs-situs yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme adalah tindakan terburu-buru dan berpotensi menumbuhkan sikap saling curiga di tengah masyarakat.

Dampak dari kecurigaan ini justru lebih membahayakan. Akibat sakit hati, orang bisa melakukan hal paling ekstrim sekali pun. Alih-alih mengendalikan ekstrimisme, pembredelan situs tersebut dapat berdampak perlawanan yang lebih sengit.

Kesan bahwa pemerintah Jokowi paranoid kepada kelompok Islam tertentu juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konflik baru. Pemerintah terkesan sangat otoriter dan tidak ada ruang diskusi serta klarifikasi karena yang sedikit berbeda, langsung disumpal.

Penghakiman tanpa proses pengadilan seperti ini juga menyalahi UUD 45, yakni Indonesia sebagai negara hukum. Sebab, pemerintah sendiri belum menetapkan ukuran dan standar tertentu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengidentifikasi situs-situs penyebar paham radikalisme.

Jika taat azas, seharusnya BNPT atau Kemkominfo, yang berkepentingan dalam kasus ini, menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu.

Pembinaan seharusnya lebih dikedepankan ketimbang main kasar seperti di negara otoriter. Kita patut khawatir bahwa pemblokiran akan menjadi sekadar gejala untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh UU.

http://nasional.rimanews.com/politik...erhadap-Islam-

ngeri2 sedap beritanya

Link: http://adf.ly/1CVJWB

Blog Archive