Sunday, March 15, 2015

Diam2 Larangan PNS Rapat di Hotel Dicabut? Sebabkan PHK Puluhan Ribu Orang!


Larangan PNS Rapat di Hotel Dicabut?
Rabu, 04 Maret 2015 , 16:34:00

"Kalau semua syarat itu telah terpenuhi, mereka diperbolehkan untuk menggelar rapat di hotel," lanjutnya.

Politikus yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menambahkan, sejak awal, kebijakan pemerintah melarang rapat di hotel menimbulkan prokontra.

Sebab, pelarangan itu tidak memberikan dampak bagi efisiensi anggaran. Bahkan, di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pelarangan itu justru membuat anggaran rapat makin membengkak.

Contohnya, apabila Pemprov Jatim akan mengadakan rapat di luar hotel, mereka harus menyewa tempat kosong terlebih dahulu. Lalu, para pejabat itu juga harus menyewa tenda dan pendingin ruangan atau AC.

"Makanya, biaya yang dikeluarkan pun juga bisa membengkak dan semangat efisiensinya juga tidak berdampak," tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Muhammad Soleh, menjelaskan bahwa selama pemberlakukan aturan itu, omzet para pengusaha hotel di Jatim menurun drastis.

Penurunan itu menembus angka 50 persen. "Bahkan, saat awal Desember 2014 hingga Januari 2015, penuruannya menembus 70 persen," bebernya.

Untuk menyiasati hal itu, mereka kemudian melakukan sejumlah langkah. Mereka melakukan PHK kepada para karyawan mereka.

"Jumlah karyawan yang kami PHK atau kami rumahkan hingga 50 ribu orang," urai Soleh.

Soleh berharap, revisi larangan itu membuat pendapatan pengusaha hotel kembali meningkat. "Di Jatim ini, sebagian hotel memiliki segmentasi untuk kegiatan pemerintahan atau PNS," pungkasnya
http://www.jpnn.com/read/2015/03/04/...-Dicabut/page2


PHK Massal Karyawan Hotel Mulai Marak
Senin, 16/02/2015 16:01 WIB

PHK Massal Karyawan Hotel Mulai Marak PHRI menyatakan okupansi hotel pada Januari untuk Bandung saja berkisar 27%-30%, di seluruh Jawa Barat hanya 25%. Ada hotel bintang lima di Bandung saat weekday, tamunya bahkan tak ada. Ilustrasi/Antara
Bisnis.com, BANDUNG - Kondisi bisnis perhotelan di Jawa Barat memasuki triwulan I/2015 mengalami kelesuan menyusul tekanan kenaikan UMK dan larangan PNS melaksanakan rapat di hotel. Di sejumlah daerah, pelaku industri perhotelan bahkan sudah mulai melakukan PHK.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muchtar mengatakan pelaku industri tengah menghadapi persoalan okupansi hotel dan pendapatan yang terus menurun.

"Okupansi pada Januari untuk Bandung saja berkisar antara 27%-30%, di Jawa Barat paling 25%. Ada hotel bintang lima di Bandung saat weekday, tamunya bahkan nol. Itu dulu belum pernah terjadi, sekarang sudah terjadi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2015).

Dalam situasi sulit tersebut, dia melanjutkan tanggung jawab hotel justru semakin meningkat terkait kredit perbankan, pajak, dan kenaikan UMK. Untuk itu, pihaknya menuntun Menpan-RB mencabut surat edaran larangan rapat di hotel.

"Kami berharap pemerintah daerah tidak terlalu menekan pelaku usaha di tengah kondisi yang sulit seperti ini," sebutnya.

Menyikapi kondisi tersebut, dia menuturkan pelaku industri perhotelan di Jabar memiliki dua pilihan, yakni melakukan pemutusan hak kerja (PHK) terhadap karyawannya atau menjual hotelnya.

"Data pastinya belum ada, tetapi data hotel yang mau dijual sudah banyak sekali. Dari banyaknya hotel yang mau dijual, akan banyak karyawan yang di-PHK. Sampai-sampai ada hotel yang belum dibuka, juga dijual," tuturnya.

Terkait jumlah tenaga kerja perhotelan, PHRI mencatat ada sekitar 2.000 hotel di Jabar dengan rata-rata karyawan di setiap hotelnya 60-80 orang, sehingga secara total ada sekitar 120.000 orang tenaga kerja perhotelan di Tanah Priangan.

"Sekian persen terancam pengangguran. Misalkan saja 10%, sudah 12.000 tenaga kerja. Ini akan berlanjut terus dan semakin terlihat. Dua bulan lagi akan semakin parah di mana kredit perbankan akan semakin berat," sebutnya.

Berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya pada triwulan IV/2014, tercatat sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) mengalami penurunan.

Asisten Direktur Tim Statistik, Survei, dan Liaison Bank Indonesia Jabar Wahyu Ari Wibowo menyatakan kenaikan harga BBM pada November tahun lalu dan larangan rapat di hotel bagi PNS turut menjadi faktor penekan pertumbuhan sektor PHR di Kota Bandung.

"Saat kami menyurvei, mereka tidak hanya menunda, tetapi meng-cancel investasi karena situasi uncertainty. Di Bandung dan Cirebon yang mengandalkan MICE, sangat terdampak," tuturnya.

Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Ketenagakerjaan Ari Hendarmin memandang okupansi hotel saat ini menurun karena minimnya kegiatan yang dilakukan, khususnya dari pihak pemerintahan menyusul larangan PNS untuk melakukan rapat di hotel.

"Belum ada informasi lebih detail tekait PHK di sektor perhotelan, tetapi memang industri perhotelan saat ini sedang berat," katanya.

Kepala Disnaker Kota Bandung Herry M. Djauhari mengatakan karena belum ada laporan resmi terkait PHK pegawai perhotelan, pihaknya belum dapat mengeluarkan imbauan kepada pelaku industri.

"Tetapi kalau memang kondisinya dinilai cukup mengkhawatirkan, dalam waktu dekat kami akan mengirim pengawas untuk melihat langsung ke lapangan bagaimana kondisinya," sebutnya.
http://industri.bisnis.com/read/2015...el-mulai-marak


Pengusaha Hotel di Solo Mulai Mem-PHK Karyawan
SENIN, 02 MARET 2015 | 20:00 WIB

TEMPO.CO, Solo - Dampak kebijakan pemerintah yang melarang pegawai negeri menggelar rapat di hotel semakin dirasakan pebisnis hotel di Solo, Jawa Tengah. Mereka terpaksa melakukan berbagai efisiensi untuk menyikapi rendahnya tingkat hunian hotel.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo Purwanto Yudhonagoro mengatakan aturan yang dibuat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu memukul telak bisnis perhotelan. "Okupansi hotel terjun bebas," katanya, Senin, 2 Maret 2015.

Menurut dia, selama ini okupansi hotel di Solo secara rata-rata mencapai 60 persen. "Saat ini turun menjadi 30 persen," katanya. Kondisi tersebut membuat para pengusaha hotel harus melakukan penghematan secara besar-besaran.

Salah satunya, merumahkan karyawannya untuk mengurangi beban pengeluaran. "Di Solo sudah lebih dari seratus karyawan hotel yang telah dirumahkan," katanya. Gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di semua jenis hotel, terutama hotel berbintang.

Dia mengakui bahwa langkah serupa juga terjadi di hotel yang dikelolanya. "Ada beberapa karyawan yang mulai dirumahkan," kata pria yang menjabat sebagai General Manager Corporate PT Lor International Hotel tersebut. Menurut dia, langkah tersebut tidak bisa ditunda lantaran penurunan jumlah tamu yang menginap menyebabkan hotel mengalami kelebihan tenaga kerja.

Kondisi tersebut juga diyakini bakal berimbas pada penyerapan lulusan sekolah dan akademi pariwisata. "Masa depan para siswa dan mahasiswa sekolah pariwisata menjadi suram," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...m-PHK-Karyawan

------------------------------

Karena kebijakan Menteri PAN hanya bikin resah rakyat dan merusak bisnis sektor perhotelan serta bikin banyak PHK karyawan ... wajar itu menteri Jokowi yang bikin peratutan tsb tanpa dipikir panjang dampak akibatnya, adalah menteri giliran pertama untuk di PHK dari kabinet bila ada Reshuffle dalam waktu dekat ini.




Link: http://adf.ly/1ABd0S

Blog Archive