Wednesday, March 25, 2015

Gugatan Privatisasi Air, Warga Kalahkan Pemprov DKI dan Perusahaan Air Asing


Jakarta - Sebanyak 14 warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menggugat pemerintah untuk membatalkan kerjasama dengan 2 perusahaan asing terkait pengelolaan air. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pun mengabulkan permohonan tersebut.

KMSSAJ selama kurang lebih 3 tahun ini berjuang agar Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah dengan 2 perusahaan asing, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra. PKS tersebut dibuat di era Presiden Soeharto dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan 2 perusahaan asing itu pada 6 Juni 1997 dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perjanjian tersebut berisi menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta. PKS itu pun diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur DKI No 3126/072 dan Surat Keputusan Menkeu No 4684/MK01 di tahun yang sama.

"Menyatakan PKS yang dibuat dan ditandangani Direktur PDAM DKI dan Palyja, 6 Juli 1997, 28 Januari 1998 , 22 Oktober 2001 dan seluruh addendumnya batal dan tak berlaku. Menyatakan PKS yang dibuat Direktur PDAM dengan PT Aetra, 6 Juli 1997, 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001 beserta seluruh anddendumnya batal dan tak berlaku ," demikian keputusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Iim Nurokhim di PN Jakpus, Jl Gadjah Mada, Jakpus, Selasa (24/3/2015).

Adapun KMSSAJ menggugat 14 pihak yakni Presiden RI, Wapres RI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, DPRD, dan PDAM. Serta turut tergugat PT Palyja dan PT Aetra. PN Jakpus pun menyatakan tergugat melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air DKI kepada pihak swasta.

"Menyatakan para tergugat lalai dalam pemberian dan pemenuhan hak asasi manusia atas warga negaranya, khususnya warga DKI. Tergugat telah merugikan pemerintah DKI dan warga DKI," tambah Iim.

Selain itu Hakim juga memerintahkan agar SK Gubernur DKI dan SK Menkeu terkait penyerahan kewenangan mengelola air di DKI dicabut. Para tergugat juga diwakibakan untuk membayar biaya perkara
http://news.detik.com/read/2015/03/2...haan-air-asing

ahok gimana sih?

Link: http://adf.ly/1BflCs

Blog Archive