Monday, March 16, 2015

Inilah 3 Peluru Baru Ahok Bidik Oknum DPRD DKI


1. Siap Bacain 'Kartu As'

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyebut ada anggaran untuk sewa gedung dari dinas-dinas dalam APBD 2015. Pihaknya pun meminta Ahok untuk segera mengevaluasinya.

Ahok dengan tegas menyatakan dirinya akan mencopot jabatan orang yang mengajukannya dalam e-budgeting. "Staf-in. Staf-in langsung kita. Aku sudah selidikin. Ini mah sudah gampang mainnya. Siapa yang ngetik siapa yang masukin kita cari," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (16/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menantang agar DPRD memanggilnya untuk diperiksa. Sebab, dengan begitu dirinya bisa membuka semua 'kartu as' masing-masing oknum di tubuh dewan yang bermain.

"Semua sudah, yang namanya pokir anggota DPRD tahun 2012 juga saya punya kok. Makanya saya demen kalau angket panggil saya nih yang duduk-duduk di depan angket itu semua," lanjutnya.

"Saya bisa daftarin, 'Ini lu, lu dulu main di proyek ini. Lu mainnya proyek ini, proyek ini' gua mau bacain tuh. Makanya gua lagi tunggu angket seru nih," tutup Ahok sambil tertawa, lalu meninggalkan wartawan


2. Coret Tunjangan DPRD

Ahok berencana mencoret dana tunjangan untuk anggota DPRD DKI. Salah satunya soal tunjangan rumah yang mencapai Rp 30 juta. Untuk alasan penghematan anggaran dan juga penggunaan untuk kepentingan rakyat, Ahok berencana mencoret sejumlah tunjangan.

"DPRD itu gajinya gede-gede loh (tunjangan) rumah saja bisa Rp 30 juta makanya mau aku coret nanti, nggak usah. Kebiasaan enak sudah," ujar Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Ahok juga menyampaikan persetujuannya terkait dana Rp 1 triliun untuk partai politik yang lolos ke DPR. Salah satu harapannya, agar parpol bisa bersih dalam menjalankan roda pemerintahan dan sungguh-sungguh mengawasi pemerintah.

"Ibarat kalau orang kaya punya 10 anak dibiayain sama nih. Masing-masing dimodalin Rp 1 triliun tapi nggak bisa nyuri ya, 10 partai satu tahun Rp 10 triliun murah. Kalau saya, saya mau kasih partai Rp 1 triliun, Rp 2 triliun juga saya kasih pukul rata duitnya buat partai yang lolos ke DPR ya. Tapi ada perjanjian nih, pembuktian terbalik," ujar Ahok.


3. Permainan Oknum SKPD dan DPRD

Ahok berang dengan kemunculan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS dalam RAPBD 2015 versi DPRD. Namun rupanya, evaluasi APBD oleh Kemendagri ditemukan juga UPS senilai Rp 6,9 miliar.

"Makanya itu ada main SKPD sama oknum DPRD. Teman saya di DPRD juga banyak, sebetulnya banyak yang baik-baik, yang main itu segelintir orang bukan semua anggota DPRD terlibat. Makanya dia selalu masukin saya cuma nggak bisa buktikan tapi ada pokirnya siapa. Ada oknum kita yang sudah main juga," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

"Makanya lagi kita sisir dengan adanya e-budgeting jadi gampang banget saya tinggal masukin 'hey UPS ada di mana saja kamu' 6 ribu-7 ribu mata anggaran dengan adanya itu maka ketahuan," lanjutnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mempertanyakan untuk apa dinas mengajukan pembelian UPS dengan harga selangit. Pasalnya, bandara internasional yang canggih sedemikian rupa hanya menggunakan UPS seharga Rp 1,5 miliar paling mahal.

"Makanya ada main SKPD sama DPRD. Apa sih gunanya pakai UPS. Saya bisa kasih contoh di bandara-bandara canggih pakai UPS paling mahal Rp 1,5 miliar. Memang UPS yang dipasang secanggih apa sih. Made in Chaina Keilong apa segala macam diubah-ubah mereknya," kata Ahok.

Berdasarkan data evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri yang diperoleh, terlihat ada anggaran Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer untuk BPKAD serta Sudin Kominfo dan Kehumasan Jaktim. Masing-masing mengajukan anggaran yang berbeda

SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah. Sementara Sudin Kominfo dan Kehumasan Jaktim mengajukan Rp 118.800.000 untuk membeli UPS bagi pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi informatika dan kehumasan.

Jumlah ini memang lebih kecil dibanding angka yang diajukan oleh DPRD DKI untuk pengadaan UPS sebesar 5,8 miliar per unitnya. Tapi kehadiran UPS dalam evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri cukup mengejutkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam dokumen evaluasinya menyatakan pelarangan untuk dianggarkan dalam Raperda tentang APBD 2015 kecuali bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

"Polisi sudah mengindakasi ada dugaan korupsi, saya kira polisi tangkap sajalah," pungkas pria tiga anak ini.

Ahok mengaku sudah mengetahui SKPD yang bermain di belakangnya. "Kita sudah tahu makanya aku stafin, stafin semua," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

"Ada eselon 4, eselon 3 terlibat, dan eselon 2 juga mungkin terlibat," lanjut Ahok.

SUMUR 

Mau nangis denger Tunjangan rumah DPRD yang sampe 30 Juta


Link: http://adf.ly/1ADbBj

Blog Archive