Sunday, March 22, 2015

kesenjangan tunjangan di DJP


Prastowo Justinus
2 jam · Disunting ·
‪#‎tukin‬, Saya berpihak pada yang paling tak diuntungkan, siapa pun mereka!

Saya belum hendak berkomentar panjang lebar soal #tukin ini. Tapi ijinkan saya menyampaikan bahwa ada lapis-lapis persoalan yang perlu diurai dan dikaji lebih lanjut.

1. Kondisi objektifnya, sejak 2007 remunerasi di Ditjen Pajak tidak pernah naik, padahal target dan beban kerja menaik, juga kondisi ekonomi yang semakin menggerus take home pay.

2. Bahwa sudah dimulai evaluasi jabatan/pekerjaan dan analisis beban kerja namun sejauh saya tahu belum selesai, setidaknya grading yang ada belum sepenuhnya mencerminkan bobot yang berimbang dan adil.

3. Bahwa target penerimaan pajak 2015 ini naik sangat signifikan kalau tak boleh dibilang "hil yang mustahal". Salah satu yang dijadikan insentif adalah remunerasi yang dinaikkan signifikan agar Ditjen Pajak setidaknya memiliki prasyarat untuk merealisasikannya.

4. Hal lain yang patut dicermati, remunerasi ini "penyesuaian" kondisi objektif di nomor 1 ataukah prasyarat sebagaimana di no 3? Implikasi dan konsekuensinya berbeda. Anggap saja keduanya, tapi dengan adanya klausul disinsentif berupa pemotongan tunjangan berdasarkan realisasi, kondisi 1 dan 3 ingin dipenuhi sekaligus.

5. Faktanya, perpres yang baru saja terbit ini harus dibaca dalam dua lensa. Pertama, lensa agregat menunjukkan kenaikan cukup signifikan dan sesuai dengan alokasi cost of collection negara lain, sekitar 1% dari revenue. Kedua, lensa partikular. Saya melihat ada ketimpangan dan kesenjangan yang cukup lebar menganga. Cara berpikir penyusun masih sangat tradisional yakni pendekatan jabatan bukan beban kerja riil. Korbannya ya para AR, PK, dan Pelaksana yang di lapangan memikul beban paling berat. Pembobotan di level fungsional pun belum cukup adil. Dugaan saya, kelompok jabatan ini tak punya "induk semang" yang bs berjuang efektif. Pasukan di lapangan yang harusnya diberi vitamin lebih banyak bernasib sebaliknya.

6. Potensi segregasi dan demotivasi harus terus dicermati. Jika tak disikapi dengan baik, ini berpotensi menumpulkan kerja lapangan karena perpres ini jadi legitimasi untuk mengembalikan mandat dan beban ke atas, padahal dlm corak hierarki hal ini bisa bermasalah.

7. Saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi sebuah kebijakan resmi pemerintah harus disikapi dan diuji secara legal, rasional, dan politis, bukan psikologi dengan mengobral kata "sabar, bersyukurlah". Itu biar jadi urusan masing-masing. Kita urus proses legal-formal-politisnya saja.

8. Bagi para pejabat dan pimpinan - kenaikan ini pun bukan kesalahan Anda. Tapi ada tugas tambahan harus Anda emban, sebanding dengan #tukin Anda, yakni menunjukkan bahwa Anda layak dan pantas menempati jabatan itu, bekerja lebih keras, berani bertanggung jawab, ambil risiko.

Akhrirulkalam, kesan permukaan saya, esprit de corps di Ditjen Pajak memang rendah. Empati dari yang diuntungkan ke yang kurang beruntung hampir tak tampak. Ini cermin dari kualitas kepemimpinan yang ada.

Untuk menghindari generalisasi, saya meminjam John Rawls, bahwa perlakuan istimewa dan keberpihakan diijinkan dan legitim jika itu ditujukan bagi yang paling tidak diuntungkan.

Pernyataan saya barangkali subyektif, tapi jika dalam situasi seperti ini masih ada manusia-obyektif, mari kita berdebat dengan nalar, bukan dengan perasaan.

Secara kelembagaan, ada hal yang harus diantisipasi yaitu potensi backfire, amarah publik jika kinerja tak kinclong dan pada gilirannya justru menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Menepuk air didulang, terpercik muka sendiri

Link: http://adf.ly/1BB6mV

Blog Archive