Saturday, March 21, 2015

Sadar Gak Sih Pak, Dikau Hari ini Merugikan Negara Rp 5,2 TRILIUN..!!


Sadar Gak Sih Pak, Dikau Hari ini Merugikan Negara Rp 5,2 TRILIUN..!!

Menteri Yuddy klaim, 2 bulan larangan rapat di hotel hemat Rp 5,2 T
Reporter : Irwanto | Selasa, 10 Maret 2015 18:14
http://www.merdeka.com/peristiwa/men...t-rp-52-t.html
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Krisnandi mengungkapkan, larangan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan menggelar rapat di luar hotel memberi manfaat besar. Paling tidak, negara mampu menghemat anggaran sebesar Rp 5,2 triliun sejak kebijakan itu diterapkan dua bulan lalu.

Menurut Yuddy, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) awal Februari 2015 lalu, kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan.

"Dari laporan yang masuk, dalam dua bulan negara bisa menghemat Rp 5,2 triliun. Itu angka yang besar," ungkap Yuddy di Palembang, Selasa (10/3).

Dikatakannya, dari evaluasi yang dilakukan, hampir seluruh daerah sudah menerapkan kebijakan itu dengan memaksimalkan fasilitas pemerintah dalam setiap kegiatan rapat.

"Selama dua bulan ini, 99,99 persen pemerintahan daerah sudah mematuhi," kata dia.

Dia menambahkan, penghematan anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk program unggulan. Seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan operasional TNI/Polri, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS).

"PNS selalu mengeluh gaji kecil. Larangan itu tetap berjalan, biar alokasi itu bisa kita alihkan ke sana," pungkasnya.


Dulu haramkan, kini Menteri Yuddy halalkan rapat & seminar di hotel
Reporter : Angga Yudha Pratomo | Sabtu, 21 Maret 2015 18:23
http://www.merdeka.com/uang/dulu-har...-di-hotel.html
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak keluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya.

"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy seperti dikutip Antara di Mataram, Sabtu (21/3).

Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.

Caranya, mengajak peran pihak ketiga untuk acara yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Semisal seminar yang dihadiri investor. Tidak tanggung-tanggung, Yuddy memberikan lampu hijau sekalipun acara itu digelar selama sepekan penuh.

"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.

Yuddy berdalih, larangan tentang rapat di hotel yang pernah disampaikannya dulu, khusus diberlakukan untuk kegiatan rapat-rapat pemerintahan. Alasannya, wajib mengoptimalkan fasilitas pemerintah yang ada. Apalagi semua gedung yang ada dibangun dari uang rakyat.

"Hotel-hotel harus menyadari bahwa keberadaannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sektor pendukung kepariwisataan," terangnya.

Kebijakan pelarangan rapat di hotel untuk setiap instansi pemerintah diterapkan agar pemerintah lebih berhemat. Dua bulan lalu Yuddy sempat bangga karena peraturan ini membuat negara hemat Rp 5,2 triliun.

Kini semuanya berbalik. Yuddy melonggarkan peraturannya dengan memberikan kesempatan kepada institusi pemerintah agar menggelar acara di hotel. Semangat larangan yang menggebu-gebu menjadi loyo, padahal baru lima bulan dirinya menjabat sebagai menteri.

Larangan untuk rapat di hotel di masa awal kepemimpinannya merupakan kebijakan paling keras diterapkan, menyusul berbagai peraturan lain yang membuat para aparatur sipil negara terkekang. Yuddy bahkan sempat menegaskan bahwa kebijakannya ini sesuai persetujuan Presiden Joko Widodo.

Sadar Gak Sih Pak, Dikau Hari ini Merugikan Negara Rp 5,2 TRILIUN..!! per 2 bulan kedpn, setahun berarti 31.2 TRILLIUNNN!!
KPK mana KPK

Link: http://adf.ly/1Ax6nh

Blog Archive