Saturday, March 14, 2015

Setujukah Anda bila kewenangan grasi Presiden sebaiknya ditiadakan saja ?


Saya baca berita tentang Jokowi kasih grasi ke terpidana mati, tentang kasus pembunuhan bersama2.

Saya kecewa.

Tapi kalo dipikir2 lebih mendalam,

Kayaknya masalahnya ada di konsep "grasi" itu sendiri deh.

Sebenernya kenapa ada konsep grasi sih.

Seperti misalnya kasus pembunuhan berencana dan bersama2 seperti ini,

Sistem hukum di Indonesia, sistem pengadilan di Indonesia, para hakim di Indonesia, sudah memutuskan menjatuhkan hukuman mati.

Itu sudah sah, sudah final. Itu merupakan keputusan para hakim Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.
Mereka menjalankan hukum.

Ehhh.....taunya diputarbalik sama presiden.

Hukumannya diubah.

Sebenernya ini harusnya menjadi pertanyaan kita juga, kenapa seorang individual, yahg merupakan seorang presiden, kok ada kewenangan untuk merubah hukuman. Dia kan bukan orang yang terlatih secara hukum, dia bukan hakim. Apakah dia bisa mempertimbangkan masak2 tentang pro dan kontra-nya. Atau dia bikin keputusan tergantung dia lagi good mood atau lagi bete. Kita nggak tau. Ini terlalu terserah suka2nya seseorang.
Lah lantas kalo begitu, siapa yang harus diberi grasi, siapa yang nggak ? Nggak adil dong kalau pilih kasih.
Dst.

Jadi menurut saya kesalahannya bukan ada di Jokowi, atau SBY, atau siapa presiden yang memberi grasi atau menolak grasi.

Kesalahannya ada di konsep grasi itu sendiri.

Kenapa nggak menyerahkan aja ke sistem hukum dan sistem pengadilan yang ada. Keputusan hukum ya biarkan diputuskan oleh mahkamah, oleh para hakim, dan, ya sudah, seperti itu, final.

Gimana menurut pendapat saudara2 sekalian ?

Link: http://adf.ly/1A8gtD

Blog Archive