Thursday, March 19, 2015

Takut Terseret APBD DKI, Jokowi Gelontorkan Duit Gembosi Hak Angket


Hak Angket yang disuarakan anggota DPRD DKI Jakarta bisa tak punya taji setelah beberapa elit partainya meminta mencabut.

"Ketum PAN, Golkar, PPP juga sudah meminta anggotanya di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut Hak Angket. Kalau dilihat petanya Hak Angket bisa gembos atau tidak punya suara lagi," kata pengamat politik, Zainal Abidin kepada intelijen, Minggu (15/3).

Menurut Zainal, saat ini peta politik di tingkat nasional mempengaruhi Hak Angket di DPRD DKI Jakarta.

"Kalau saya melihat perubahan elit politik tingkat nasional juga sangat mempengaruhi tidak kuatnya Hak Angket di DPRD DKI Jakarta," paparnya.

Zainal melihat Hak Angket hanya akan dilakukan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS dan Gerindra. "PDIP nampaknya akan mencabut pada detik-detik terakhir karena dari opini yang berkembang Ahok didukung masyarakat dan ini akan mempengaruhi citranya," jelas Zainal.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memerintahkan anggota Fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta mencabut hak angket Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

‎Zulkifli menginginkan anggota Fraksi PAN DKI Jakarta menjadi bagian dari solusi permasalahan ibukota.

"Saya sudah perintahkan fraksi PAN DKI untuk enggak ikut-ikutan bagian dari masalah. Kalau DPRD DKI sama Gubernur ribut terus, terus kapan bangunnya. Urusi pembangunan dan kesejahteraan," kata Zulkifli di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Kamis (12/3).

http://www.intelijen.co.id/takut-ter...si-hak-angket/


BACA JUGA ==>>> http://www.intelijen.co.id/biar-tida...l-rp1-triliun/


- Rezim Joko Widodo (Jokowi) sedang menyuap partai politik dengan rencana memberikan bantuan Rp1 triliun dari APBN.

"Bantuan pemerintah itu menandakan menyuap agar parpol tidak bersikap kritis ke pemerintah," kata pengamat politik Sahirul Alem kepada intelijen, Selasa (10/3).

Menurut Alem, Rezim Jokowi mulai ketakutan dengan keberadaan semua partai politik terlebih lagi dari Koalisi Merah Putih (KMP).

"Kalau anggota KMP setuju berarti suara mereka bisa dibeli. Jokowi sedang melakukan stabilitas politik agar tidak terganggu program kerjanya," jelas Alem.

Alem menilai langkah Jokowi itu sebagai kesalahan karena menimbulkan kemarahan secara langsung dari rakyat.

"Walaupun elit politik bisa dibungkam Jokowi, tetapi rakyat tidak. Mereka ini yang terkena dampak kenaikan BBM bisa protes ke Jokowi dan dampaknya bisa lebih ngeri," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan dana penyelenggaraan partai politik sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut bakal diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga dana ini dapat meminimalkan potensi korupsi lewat kader partai.

"Kalau perlu pemerintah mendanai seluruh parpol, baik untuk operasional, kaderisasi, dan persiapan memasuki pemilu," kata Tjahjo, yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Jakarta, Senin, (9/3).

Link: http://adf.ly/1ASRqv

Blog Archive