Tuesday, March 24, 2015

Terancam Beralih Jadi Rumah Sakit Swasta


Pemkab Tak Bisa Pastikan Dapat Kuasai Lahan RSUD   (korankabar.com)

MASIH SENGKETA: Tanah yang ditempati RSUD Sampang ini, sampai sekarang belum mengantongi sertifikat hak milik atas nama pemkab. Ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemiliknya.(KM/MOH. KHOIRUL UMAM)

KOTA-Berlarut-larutnya sengketa tanah lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Pemkab dinilai kurang serius mengatasi persoalan tersebut, mengingat persoalan sengketa tanah RSUD Sampang itu, sudah puluhan tahun dibiarkan tanpa adanya penyelesaian.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Maniri mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah RSUD. Dia menilai, Pemkab kurang tegas, tak berani mengambil langkah guna mendapatkan kejelasan hukum.

"Sudah selayaknya pemkab bisa menyelesaikan sengketa tanah ini, karena jika terus menerus dibiarkan persoalan ini akan semakin rumit, dan tentunya akan berdampak buruk pada pelayanan di rumah sakit itu sendiri," jelas anggota dewan yang dikenal getol menyoroti kinerja pemkab itu.

Maniri menegaskan, pemkab harus punya gagasan dan langkah yang jelas, sehingga dalam mengatasi persoalan sengketa tanah itu tidak akan mengambang seperti saat ini. Bahkan, dia meminta agar persoalan sengketa tanah itu dijadikan salah satu prioritas program pemkab.

"Tentunya pemkab harus punya target dalam penyelesaian aset tanah pemkab yang belum bersertifikat mampun statusnya bersengketa. Dan kami berharap tahun ini tanah RSUD sudah jelas status hukumnya," ujar politisi muda PKB itu.

Lanjut Maniri, jika persoalan tersebut, terus menerus dibiarkan tanpa adanya kejelasan hukum, dia mengkhawatirkan, hak kepemilikan tanah RSUD Sampang itu, akan diklaim pihak penggugat. Sehingga dipastikan persoalan itu akan berdampak buruk pada pelayanan rumah sakit.

"Jika Pemkab tetap tidak serius menyikapi persoalan ini, maka tidak menutup kemungkinan akan membias kepada aset tanah lain milik pemkab, yang statusnya masih sengketa dan belum bersertifikat. Bahkan sangat fatal sekali jika sampai tanah yang ditempati rumah sakit dimenangkan oleh pihak penggugat," tandas Maniri.

Dia menambahkan, status tanah yang belum jelas hukumnya juga akan berdampak pada pengelolaan dan pelayanan. Tentunya hal itu yang juga perlu diperhatikan oleh Pemkab Sampang dan perlu diseriusi.

"Jika statusnya masih bersengketa tentu pemkab belum bisa sepenuhnya mengelola tanah (lahan RSUD Sampang) itu, dan persoalan ini tidak disadari oleh pemkab jika akan berdampak pada pendapatan asli daerah," tutupnya.

Terpisah, Asisten III Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Sampang, A. Rochim Mawardi saat dikonfirmasi terkait perkembangan status tanah RSUD Sampang, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Hal itu dilakukan guna mencarikan solusi bersama agar persoalan tanah itu segera selesai.

"Masih dikonsultasikan dengan PN Sampang, dan kami masih mencari solusi alternatifnya," ucapnya.

Dikatakan Rochim, sebelumnya dia sudah melaporkan persoalan legalitas tanah kepada Bupati A. Fannan Hasib, Sehingga persoalan sengketa tanah RSUD Sampang itu, sudah menjadi bagian dari program kerja Pemkab Sampang.

Lalu, berapa luas tanah yang disengketakan? Rochim mengatakan, dirinya belum bisa menjelaskan karena diakuinya data tersebut ada di RSUD Sampang. Namun, tambahnya, yang pasti sebagian besar lahan RSUD Sampang, masih dalam sengketa.

"Soal luasnya saya tidak ingat, tapi kalau tidak salah, separuh besar tanah yang ada di RSUD yang disengketakan," jelasnya.

Ketika ditanya kembali Pemkab mempunya bukti apa dalam kepemilikan tanah di RSUD itu? Rochim menegaskan, RSUD Sampang memiliki bukti kuat hak kepemilikan atas tanah itu, berupa peta (girik) dan letter C. Namun dirinya tidak bisa memastikan apakah nantinya tanah itu akan dapat menjadi aset tanah daerah, atau dimenangkan pihak penggugat.

"Sabar karena kami masih mencari solusi terbaiknya, jika sudah ada kejelasan terkait tanah ini, kami pasti sampaikan, jadi tunggu perkembangan selanjutnya," pungkasnya.

Sekadar diketahui, tanah milik Pemkab Sampang, yang belum mengantongi sertifikat, jumlahnya mencapai 493 bidang, dengan total luas 608.295 meter persegi (sekitar 60,83 hektare). Salah satunya adalah lahan RSUD Sampang. (mam/yoe)

Dewan Tagih Janji Pembangunan RS Pantura

SEMENTARA itu, rencana Pemkab Sampang membangun rumah sakit (RS) di wilayah pantai utara (pantura), kini mulai ditagih banyak pihak. Salah satunya adalah Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah. Imam menagih janji pemkab tersebut, di hadapan umum.

Tagihan yang dilakukan Imam Ubaidillah tersebut dilontorkan secara terbuka pada saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 2015, Senin (23/3).

Menurutnya, selama ini warga Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah banyak memilih berobat ke Bangkalan, atau ke Surabaya. Hal itu mereka lakukan mengingat jarak tempuh menuju RSUD Sampang sangat jauh, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih pelayanan di RSUD Sampang belum begitu optimal.

"Jalan menuju (Kecamatan Kota) Sampang berkelok-kelok dan sangat jauh, sehingga warga pantura memilih berobat ke Bangkalan, yang relatif lebih dekat dan kondisi jalanya juga nyaman," ungkapnya di hadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, R.B, Fatah Yasin, yang hadir dalam acara itu.

Imam menambahkan, realisasi pembangunan RS di wilayah pantura sangat dibutuhkan guna menunjang program layanan kesehatan gratis dari pemerintah, bagi masyarakat. Terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, dan selama ini banyak yang belum tersentuh program layanan kesehatan gratis dari pemerintah.



"RS di wilayah utara tidak ada. Sementara, program jaminan kesehatan seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), masih banyak belum diketahui masyarakat miskin. Ini tentu harus diperhatikan," imbuhnya.

Menanggapi apa yang diungkapkan Ketua Dewan itu, dalam pidato sambutannya Bupati Sampang, A. Fannan Hasib menargetkan pembangunan RS di wilayah pantura, akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun ini. Sehingga, harap Bupati Fannan, ke depan jaminan kesehatan bagi masyarakat bisa merata dengan baik.

"Insya Allah akhir tahun ini, rencana pembangunan RS di wilayah utara (pantura, red) bisa (mulai) diwujudkan," ucapnya.

Di sisi lain, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sampang tersebut, juga meminta kepada seluruh camat supaya sama-sama mengawasi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), serta poliklinik desa (polindes).

Sebab, aku Bupati Fannan,selama ini dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat, maupun tokoh masyarakat dan para kiai, terkait minimnya pelayanan kesehatan di pelosok.

"Kalau puskesmas, pustu dan polindes memberikan pelayanan yang maksimal, saya yakin pelayanan kesehatan akan lebih baik. Tapi kenyataanya, petugas puskesmas, pustu dan polindes banyak yang 'hilang' meskipun masih masuk jam kerja," tegasnya. (sam/yoe)

Link: http://adf.ly/1BXDWd

Blog Archive