Tuesday, March 24, 2015

[Uchok. Pengamat Super BODOH] Ahok Vs DPRD, Kisruh Anggaran Bisa Terjadi Sampai 2017


TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi memprediksi pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal terus mendapat gangguan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga masa jabatannya berakhir. Ini merupakan buntut dari kisruh pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

"Kisruh anggaran yang terjadi pada tahun ini berpeluang besar akan terjadi hingga masa jabatan Ahok habis pada 2017," kata Uchok saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Maret 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memanggil Ahok dan pimpinan DPRD secara terpisah untuk menyelesaikan silang pendapat RAPBD 2015, Senin sore, 23 Maret 2015. Namun pertemuan itu juga berujung buntu. Pimpinan DPRD bersikukuh menolak APBD 2015, sedangkan Ahok menolak masuknya pokok pikiran atau usulan proyek dari DPRD ke dalam APBD 2015. Akibat ketidaksepakatan itu, pemerintah DKI menggunakan anggaran berdasarkan pagu 2014 yang berlandaskan peraturan gubernur. APBD berlandaskan peraturan daerah hanya dapat diterbitkan apabila ada kesepakatan antara pemerintah DKI dengan DPRD.

Uchok berpendapat JK--sapaan Jusuf Kalla--sudah berupaya memediasi kedua belah pihak, meski juga berujung buntu.

Apabila Ahok menyesuaikan kegiatan-kegiatannya pada 2015 berdasarkan anggaran 2014 tersebut, Uchok menyarankan agar Ahok memprioritaskan program-program unggulan DKI. Uchok mencontohkan penanganan banjir dan Kartu Jakarta Pintar. Apalagi kedua program itu jumlah anggarannya berbeda dengan tahun ini. Untuk itu, Ahok bisa mengatasinya melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015.

"Masalahnya, Ahok telah mengeluarkan pergub, tapi di sisi lain hak angket juga terus bergulir," kata Uchok. "Ketika pergub sudah terbit maka tak akan bisa ditarik lagi."

Uchok juga menyatakan kekecewaan lantaran gagalnya upaya JK memediasi kisruh Ahok dengan DPRD. Menurut dia, JK seharusnya terus mendampingi anggota Dewan dan Ahok hingga terbitnya peraturan daerah yang menjadi landasan penggunaan APBD 2015. Dengan demikian, anggaran ini bisa mengakomodir program-program unggulan DKI pada 2015.

"Kisruh anggaran ini seperti anak kecil yang rebutan permen dan hanya berdamai jika ditengahi oleh orang tua," dia berujar.

GANGSAR PARIKESIT

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...di-Sampai-2017

tau dimana begonya si uchok? dia bilang pergub memakai anggaran APBD 2014 artinya semua anggaran 2014 dipakai lagi. termasuk anggaran ups mark up itu. apa uchok ga tau kalau maksudnya adalah total dana apbd 2014 yg dipakai? dan kegiatannya terserah eksekutif.

karena RAPBD 2015 dan apbd 2014 beda 180 milyar, maka ahok memutuskan anggaran beli tanah yang dikurangi 180 milyar. sehingga semua anggaran SKPD dapat berjalan.

kalau kurang jelas begonya si uchok.. baca aja ini..

TEMPO.CO , Jakarta: Silang pendapat antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berujung pada penggunaan pagu APBD 2014 untuk DKI Jakarta. Saling tuding terjadi. Ahok menuding dewan menghendaki Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur. Sementara itu, Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra menyangkal, "Gubernur dari awal memang selalu ingin ke sana (APBD 2014)."

Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan jika DKI Jakarta kembali menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014, maka akan ada lembaga yang beruntung karena pagu 2014 lebih besar dari pagu 2015 .



"Malah Kartu Jakarta Pintar jadi program yang dirugikan karena lebih kecil," kata dia kepada Tempo, Ahad 22 Maret 2015.

Ini adalah lembaga yang beruntung karena pagu 2014 lebih besar dibandingkan 2015 ;
1. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta
- 2014 : Rp 19,2 miliar
- 2015 : Rp 17,4 miliar
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta
- 2014 : Rp 300 miliar
- 2015 : Rp 239,5 miliar
3. Lembaga Pembinaan Keagamaan Budha (LPKB) DKI Jakarta
- 2014 : Rp 1 miliar
- 2015 : Rp 700 juta
4. Institut Al Qur'an (IIQ) Jakarta
- 2014 : Rp 3 miliar
- 2015 : Rp 1 miliar
5. PMI DKI Jakarta dan enam kota/kabupaten administrasi
- 2014 : Rp 21,4 miliar
- 2015 : Rp 10 miliar
6. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta
- 2014 : Rp 3,3 miliar
- 2015 : Rp 775 juta

Lembaga yang merugi karena pagu 2014 lebih kecil daripada 2015 ;
1. Kartu Jakarta Pintar
- 2014 : Rp 779 miliar
- 2015 : Rp 3 triliun

2. Dewan Riset Daerah DKI Jakarta
- 2014 : Rp 3,5 miliar
- 2015 : 4,5 miliar
3. Karang Taruna DKI Jakarta
- 2014 : Rp 1 miliar
- 2015 : Rp 1,8 miliar
4. Badan Kerjasama Pembangunan
- 2014 : Rp 2 miliar
- 2015 : Rp 4 miliar
5. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia DKI Jakarta
- 2014 : 0
- 2015 : Rp 1,8 miliar

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...u-Pelajar-Rugi


udah kelihatan kan?

uchok mikir kalau jakarta pintar akan pakai dana 2014.

ane yakin kalau banyak panasbung juga mikirnya kayak uchok.

Link: http://adf.ly/1BVgDP

Blog Archive