Monday, March 23, 2015

Yasonna Tegaskan Golkar Agung Laksono belum Punya Keabsahan. PDIP & Demokrat Next?


Yasonna Tegaskan Golkar Agung Laksono belum Punya Keabsahan

Minggu, 22 Maret 2015 , 21:12:00

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kini memilih bersikap hati-hati dalam berkomentar tentang penyelesaian masalah di internal Golkar. Pasalnya, menteri asal PDIP itu dituding bersikap pilih kasih dalam menyikapi konflik internal Golkar antara kubu Agung Laksono kontra Aburizal Bakrie.

Karenanya saat kembali ditanya tentang penyelesaian masalah partai berlambang pohon beringin itu, Yasonna mengaku belum dapat menyampaikannya. Alasannya, karena pihaknya masih mendalami dokumen dari kubu Agung Laksono.

"Belum ini. Ini kan masih melengkapi dokumen. Memang kami minta melengkapi, mungkin sudah dilengkapi tapi belum saya baca," ujar Yasonna di Jakarta, Minggu (22/3).

Yasonna mengungkapkan, pihaknya punya watu 7 hari untuk mengeluarkan putusan atas kepengurusan yang sah di Golkar. Saat ini, waktu tujuh hari itu belum terpenuhi.

Oleh karena itu, Yasonna enggan membahas lebih jauh soal onflik internal Golkar. Ia juga menampik pernyataan Yorrys Raweyai sebagai pendukung kubu Agung Laksono yang mengklaim telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

"Belum, dipastikan belum. Kami lihat aja dulu, kalau belum lengkap? Atau bisa saja masih kurang," tandas Yasonna.(flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/03/22/...unya-Keabsahan


Demokrat dan PDIP Ada Peluang 'Digolkarkan'
Senin, 23 Maret 2015 | 08:03 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Kisruh internal PPP dan Partai Golkar dinilai menjadi dilema bagi partai politik (Parpol) di tanah air. Sebab, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bermuatan politis.

Pakar Politik dari UIN Jakarta, Zaki Mubarak mengatakan, kisruh yang dialami PPP dan Golkar muncul dari faktor internal dan eksternal. Dimana, faktor eksternal itu datang dari Menkumham.

"Melihat kasus PPP dan Golkar maka menjadi pelajaran buat semua. Pemerintah, kementerian turut bermain, ini yang dikhawatirkan partai-partai," kata Zaki, kepada INILAHCOM, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Selain Demokrat yang akan menggelar Kongres, kata Zaki, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah juga berpeluang mengalami yang sama seperti halnya Golkar dan PPP. Sebab, beberapa kader PDIP juga ada yang tidak setuju dengan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

"Demokrat juga khawatir. Tidak hanya Demokrat termasuk PDIP dan yang lain. Termasuk pemilihan Ketum PDIP, ada kelompok kecil yang tidak setuju dengan kepemimpinan Megawati," tegas Zaki.

Diketahui, Poltracking Indonesia kembali merilis survei penilaian dari pakar dan opinion leader terkait pergantian ketua umum PDI Perjuangan. Hasilnya tiga nama yang merupakan keturunan Soekarno tidak direkomendasikan memimpin partai PDIP untuk lima tahun ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, ketiga nama itu adalah, Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Prananda Prabowo.

"Berdasarkan pendapat pakar/opinion makers pada survei ini, Puan Maharani (25,04%), Prananda Prabowo (17,64%) dan Ketua Umum incumbent Megawati (16,91%)," kata Hanta saat merilis hasil survei di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo masuk dalam bursa ketua umum partai berlambang banteng mocong putih ini. Dan beberapa elite partai tersebut juga masuk ke dalam bursa persaingan.

"Dalam survei ini ada sembilan nama kader yang muncul. Ganjar Pranowo, Hasto Kristianto, Joko Widodo, Maruara Sirait, Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Prananda Prabowo, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo," kata Hanta.

Hasil itu didapatkan dari penilaian yang dilakukan oleh pakar lewat 10 aspek. Antara lain, aspek integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan memimpin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi dan kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.
http://nasional.inilah..com/read/det...ng-digolkarkan

Pramono Tegaskan PDIP Tak Ikut-Ikutan Galang Angket ke Yasonna
Senin, 16 Maret 2015 , 19:47:00

JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo memastikan partainya tidak akan ikut-ikutan dalam penggalangan usul hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kisruh internal Golkar. Alasannya, keputusan Yasonna tentang Golkar merupakan domain pemerintah.

Hal itu disampaikan Pramono usai mendampingi ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan ketua delegasi DPP Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3). "Pasti gak ikut. Ya karena itu domain kewenangan pemerintah, dan apapun pemerintahan ini pemerintah yang didukung PDIP," kata Pramono.

Mantan sekretaris jenderal PDIP itu juga tidak mau memberikan penilaian atas keputusan Yasonna mengakui keabsahan DPP Golkar pimpinan Agung. Sebab, Yasonna mengambil keputusan untuk mewakili pemerintah.

"Itu urusaan pemerintah. Tapi kita tidak ikut hak angket," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, semestinya digunakan pada kebijakan pemerintah yang strategis.

"Kita harus hati-hati betul dengan hak angket. ‎Yasonna sebelum mengambil keputusan pasti konsultasi ke presiden, dan keputusan pasti sesuai undang-undang," tegasnya
http://m.jpnn.com/news.php?id=292722


Ke Teuku Umar, Agung Laksono Berharap Digandeng Mega
Senin, 16 Maret 2015 , 16:50:00 WIB

RMOL. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, kembali melakukan safari politik.

Siang tadi (Senin, 16/3), Agung beserta rombongan menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Sama dengan yang dilakukan sebelumnya, safari politik hari ini dalam rangka memperkenalkan para pengurus baru Partai Golkar versi Munas Jakarta, setelah "dimenangkan" Menteri Hukum dan HAM dalam sengketa internal Golkar.

"Kami silaturahmi dengan Bu Mega, hal ini juga menjadi awal kerjasama kami ke depan," ungkap Agung usai pertemuannya di kediaman Megawati.

Agung menambahkan, pertemuan ini melahirkan harapan Partai Golkar bisa bekerjasama dengan PDIP di parlemen maupun di pemerintahan.

Akhir pekan lalu, Agung beserta rombongan melakukan roadshow ke partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Roadshow ini merupakan langkah awal Golkar versi Munas Jakarta untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Selain bertamu ke partai yang tergabung dalam KIH, Agung dan rombongan juga berkunjung ke Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.
http://politik.rmol.co/read/2015/03/...igandeng-Mega-


Anak Buah Megawati Nilai Survei Poltracking Soal PDIP Ngawur
Senin, 23 Maret 2015 , 11:03:00

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai survei terbaru lembaga Poltracking terkait regenerasi kepemimpinan di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, dinilai tidak saja aneh, tapi juga ngawur.

"Survei yang baru saja di rilis oleh Poltracking tentang calon ketua umum PDI Perjuangan hasilnya menurut saya aneh. Mengapa? Karena survey ini tak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Metodologinya ngawur," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Senin (23/3).

Dia mencontohkan, untuk mengetahui tingkat pelayanan PT Kereta Api, agar valid dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan maka respondennya harus pelanggan atau pemakai atau penumpang KA, bukan penumpang pesawat yang tidak pernah naik kereta api.

Begitu pula untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya. Menurut dia, semestinya respondennya adalah kader PDIP dan bukan pakar, karena pakar-pakar itu tak mewakili kader PDIP.

"Karena tak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," tegas politikus yang akrab disapa Kang TB ini.

Menurutnya, pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting (tingkat desa), ketua PAC , DPC , DPD sampai ketum dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah. Setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya.

Nah, sampai saat ini, katanya, Megawati telah diusulkan kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015/2020 oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting, Pac , Dpc dan Dpd seluruh Indonesia. Serta secara aklamasi melalui musancab, konfercab dan konferda.

"Jadi survei itu aneh, tendensius dan bermuatan politik adu domba. Tapi saya yakin kader PDIP tak akan terpancing," pungkas anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.(Fat/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/03/23/...al-PDIP-Ngawur


Survei Poltracking: Pimpin PDIP, Jokowi 7,68% dan Megawati 6,44%
22 Mar 2015 at 14:49 WIB

Liputan6.com, Jakarta - ‎Sosiolog Universitas Indonesia Hamdi Muluk melihat sudah saatnya ada regenerasi kepemimpinan dalam tubuh PDIP. Sebab, sejak belasan tahun lalu, PDIP selalu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

‎Hamdi menilai, masyarakat saat ini menginginkan adanya regenerasi di tubuh partai politik. Namun yang terjadi adalah partai-partai seperti mengalami degenerasi. Seperti yang terjadi dengan PDIP dalam kurun waktu belasan tahun terakhir.

‎"Yang terjadi degenerasi. Yang dipilih yang tua-tua lagi. Ini degenerasi namanya. Bahkan derontokrasi," kata Hamdi dalam rilis survei Poltracking Indonesia '‎Menyongsong Kongres PDIP: Regenerasi atau Degenerasi?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

Hamdi mengatakan demikian, sebab dalam survei yang dilakukan Poltracking menyebutkan, agenda prioritas PDIP adalah regenerasi kepemimpinan partai dengan 41,6 persen, demokratisasi partai 26,4 persen, ideologis partai 15,4 persen, akuntabilitas dan transparasi partai 13,1 persen, dan desentralisasi partai 3,5 persen.

Tidak adanya regenerasi di tubuh partai, termasuk PDIP, kian hari kian membuat masyarakat sinis dan pesimistis. Apalagi, belakangan juga muncul isu adanya dinasti politik demi mempertahankan kekuasaan partai politik.

Di PDIP, selain Megawati ada nama lain yang juga menjadi figur partai, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Megawati seperti ingin mempertahankan trah Soekarno di tubuh PDIP.

Namun, dalam survei Poltracking ini, Megawati dan 2 anaknya itu menempati posisi terbawah. Dalam survei ini, ada nama-nama lain yang potensial menjadi calon ketua umum, yakni Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Tjahjo Kumolo, dan Hasto Kristianto.

‎Dalam survei ini, Jokowi berada paling atas dengan persentase 7,68 persen, Pramono 7,41 persen, Pramono 7,35 persen, Maruarar 7,03 persen, Tjahjo 6,6 persen, Hasto 6,52 persen, Megawati 6,44 persen, Prananda 5,93 persen, dan Puan, 5,74 persen.

"Megawati menjadi yang tidak paling direkomendasikan untuk menjadi pemimpin PDIP ke depan," ujar Direktur Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengenai hasil kesimpulan survei lembaganya.

Adapun survei ini dilakukan pada Desember 2014 sampai Februari 2015. Riset dalam pengambilan survei ini dilakukan dengan metode uji kelayakan figur melalui 3 tingkatan penyaringan, yakni meta analisis, focus group discussion, dan penilaian beberapa aspek dari masing-masing figur di PDIP.

Metode melalui 3 tingkatan penyaringan itu dilakukan oleh 200 pakar atau opinion leaders yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
http://news.liputan6.com/read/219498...n-megawati-644


Tetap Percayai Megawati, PDIP Tak Tergoda Survei
Minggu, 22 Maret 2015 , 19:01:00
JAKARTA - PDI Perjuangan menanggapi secara sinis hasil survei Poltracking Institute yang mendorong adanya regenerasi dan demokratisasi di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Alih-alih menerimanya sebagai masukan, partai pemenang pemilu legislatif 2014 itu justru menganggap survei Poltracking punya muatan politik.

"Survei itu bagian dari framing dengan muatan politik. Memilih ketua umum partai atas dasar elektabilitas dan bukan pada kerja organisasi merupakan praktik demokrasi liberal," kata Hasto dalam rilisnya ke media, Minggu (22/3) sore untuk menanggapi hasil survei Poltracking Institute.

Namun demikian Hasto masih tetap berprasangka baik terhadap survei Poltracking. "Semoga saja bukan sebagai pesanan pihak lain," ucapnya.

Orang dekat Megawati itu menambahkan, partainya memiliki ukuran tersendiri dalam mengukur kepemimpinan di PDIP. Di antaranya adalah komitmen ideologis, kesejarahan, kerja kepartaian, serta cara menjadikan partai berlambang kepala banteng itu sebagai alat untuk mengorganisir rakyat.

Karenanya, Hasto menganggap survei Poltracking bukanhal mengejutkan. Sebab, PDIP telah berpengalaman mendeteksi upaya untuk mencampuri urusan internal partai yang sudah sejak 1993 dipimpin oleh Megawati itu. "Survei-survei seperti itu sudah kami perkirakan sejak awal sebagai agenda setting untuk campur tangan politik dalam agenda internal PDIP," tudingnya.

Selain itu Hasto juga menegaskan, PDIP tak akan terpengaruh dengan survei-survei semacam itu. Sebab, PDIP tetap memegang teguh praktik demokrasi Pancasila yang mengdepankan musyawarah.

"Kekuatan uang tak bisa berbicara di PDIP. Musyawarah adalah keputusan dengan hati dan dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar," urainya.

Hasto pun mengakui bahwa Megawati tetap akan bertahan sebagai ketua umum PDIP sebagaimana hasil rapat kerja nasional (rakernas) IV di Semarang, September tahun lalu. Terlebih, lanjut Hasto, fakta membuktikan bahwa Megawati telah berhasil memimpin PDIP dan menjadikannya tetap solid hingga mampu memenangi pemilu lalu.

Hasto menegaskan, ditinjau dari sisi sejarah perjuangan, ideologi, soliditas, kesuksesan, Megawati merupakan sosok yang masih sangat dibutuhkan PDIP. "Tantangan partai ke depan menjadikan Ibu Megawati menjadi pemimpin yang memenangkan hati seluruh anggota PDIP," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2015/03/22/...Tergoda-Survei


Surya Paloh dan JK Bahas Masa Depan Golkar Ketika Dipimpin Agung Laksono
Jumat, 20/03/2015 01:55 WIB

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan Media Group. Di sela-sela perbincangan, keduanya sempat membahas Golkar yang saat ini masih berpolemik.

"Oiya pasti (bahas Golkar). Pertama gimana nanti Agung dalam kepemimpinannya supaya bisa bawa Golkar lebih baik," kata Paloh di HOTEL INDONESIA Kempinski, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2015).

Paloh mengatakan, JK memang berharap Golkar akan mendukung pemerintahannya. "Saya yakin dia akan tetap pada keinginannya agar Golkar itu bisa menjadi backbone utama bagi kekuatan partai pendukung utama di samping partai koalisi pendukung yang sudah ada sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya pemerintah menyambut baik segala keinginan yang mendukung jalannya roda pemerintahan yang efektif. Paloh menjelaskan, pertemuan antara Agung Laksono dengan Mega salah satunya adalah untuk membawa Golkar ke Kemenkum dan HAM. Surya paloh sendiri menampik turut melobi Mega.

"Saya pikir inisiatif Agung sendiri sebagai Ketua Umum Partai Munas Ancol," ujarnya

Namun Paloh tak menampik bahwa dirinya turut berperan dalam hal itu. Hanya saja, menurutnya peran tersebut tidak terlalu besar.

"Saya pikir peran saya sebagai sahabat. Kalau diminta pendapat, saran, masak kita medit (pelit)," ujarnya
http://news.detik.com/read/2015/03/2...05/2864166/10/

----------------------------------

Diakuinya oleh Pemerintah dan menjadi akan semakin kuatnya Golkar kubu Agung Laksono, justru kelak akan memperkuat posisi JK di pemerintahan, apalagi JK pasti didukung Nasdemnya Paloh yang aslinya alumni Golkar dulu. Kuatnya posisi JK, akan mempermudahnya untuk "menyingkirkan" pengaruh PDIP di kekuasaan kelak dan bisa lebh "menekan" posisi Jokowi pula di pemerintahan. Itu sesuatu yang dulu ditakutkan oleh Megawati dan PDIP bila Golkar Ical masuk ke KIH. Tapi kini?


Blog Archive