Tuesday, April 7, 2015

Ada Dugaan Jokowi & JK tak Dilibatkan Buat Perpres DP Kendaraan? Akhirnya Dicabut!


ICW Khawatir Jokowi Tak Dilibatkan

7 April 2015 06:35 WIB

JAKARTA (SK) – Indonesia Corruption Watch (ICW) merasa khawatir revisi Peraturan Pemerintah No­mor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No­mor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pema­sya­ra­katan (PP 99/ 2012), dila­ku­kan secara diam-diam oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum­ham) Yasonna Laoly dan tanpa sepengetahuan Pre­si­den Joko Widodo.

Kekhawatiran itu, di­sam­paikan Koordinator Di­visi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Ester, kepada wartawan, di kantor ICW, Jakarta, Senin (6/4).

Hal itu, cukup beralasan jika dikaitkan dengan per­nyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak men­cermati isi Perpres yang ditandata­nganinya terkait kenaikan tunjangan uang muka mobil bagi pejabat negara.

"Remisi untuk koruptor itu, jangan sampai bernasib sama seperti Perpres mobil dinas. Presiden tidak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi," ujar Lola.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mela­kukan perubahan (revisi) terhadap PP yang mengatur tentang remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Salah satu yang direvisi adalah, pemberian remisi bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi.

Lola mengatakan, saat ini Menkumham tidak me­miliki niat untuk memba­talkan revisi, meski para pegiat antikorupsi menentangnya.

"Belum ada kemauan baik dari Menkumham soal pembatalan revisi ini. Jika revisi ini jadi dan memberi kelonggaran bagi koruptor, maka hal ini menjadi langkah mundur bagi pemerintah Indonesia atas pemberantasan korupsi," ujar­nya.

PP tersebut, menurut dia, sudah cukup baik dan tidak perlu revisi. Karena itu ia berharap Presiden Jokowi bisa mengatur anak buahnya untuk tidak melakukan revisi terhadap PP tersebut demi keberpihakan negara pada upaya pemberantasan korupsi.

Dia juga menilai, wacana revisi PP tersebut, menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam pembe­rantasan korupsi. Untuk itu, sejumlah aktivis pegiat anti korupsi berencana mela­yang­kan surat penolakan kepada Presiden Joko Wi­dodo, hari ini (6/4).

"Surat penolakan itu, besok akan kita kirim ke Jokowi," kata Lola. Menurut dia, dalam surat itu, setidaknya ada 15 hal. "Salah satu poinnya adalah soal kekhawatiran akan memperlonggar syarat pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat yang sudah dirancang dengan baik dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Kalau revisi tetap dilakukan, akan memperburuk citra Jokowi-JK karena dinilai tidak punya keberpihakan pada upaya pemberantasan korupsi," ujar dia.
http://www.suarakarya.id/2015/04/07/...ilibatkan.html

Dengan logika sama spt dugaan ICW diatas, boleh jadi Jokowi pun tak dilibatkan dalam proses pembuatan Perpres DP kendaraan itu?
Quote: Jokowi Cabut Perpres DP Mobil Pejabat
SENIN, 06 APRIL 2015 19:30 0 COMMENTS

Starberita - Jakarta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pemerintah telah mencabut peraturan presiden (perpres) tentang tunjangan DP mobil terhadap pejabat negara.
Demikian disampaikan Pratikno usai mendampingi Jokowi menghadiri rapat konsultasi dengan DPR."Presiden juga perintahkan pada kami, Seskab dan Sesneg tidak hanya mereview, tapi mencabut perpres dana uang muka mobil untuk pejabat," ungkap Pratikno di Gedung DPR, Senin (6/4).

Sebelumnya, DP mobil tersebut merupakan usulan DPR ke pemerintah. Pemerintah pun merespon dengan mengeluarkan Perpres DP mobil sebesar Rp210 juta untuk pejabat negara.

Namun rencana kenaikan DP mobil pejabat negara tersebut menimbulkan reaksi keras berbagai kalangan. Mereka menilai Presiden tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini yang terbebani dengan harga-harga kebutuhan yang terus meningka
http://www.starberita.com/index.php?...tik&Itemid=745  (www.starberita.com)


Ini bukti Presiden, Wapres dan Menkeu tak dilibatkan dalam pembuatan Perpres DP Kendaraan itu?
Quote:
Jokowi Tak Tahu Uang Muka Mobil Pejabat Naik
Minggu, 5 April 2015 − 20:43 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu menahu adanya kenaikan tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pribadi pejabat negara. Menurutnya kenaikan itu seharusnya urusan kementerian terkait.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100%. Artinya hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," kata Presiden Jokowi setiba dari Solo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/4/2015).

Presiden meminta media melakukan pengecekan pihak yang mengajukan usulan kenaikan mobil pejabat. "Coba dicek atas usulan siapa?" ucapnya.

Presiden mengaku setiap hari harus menandatangani tumpukan berkas. Kata dia, dirinya tak mungkin melakukan pengecekan satu per satu. "Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan. Apakah harus saya cek satu-satu? Berapa lembar, satu perpres, satu kepres," tuturnya.

"Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu," tukasnya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi membantah kecolongan soal kenaikan tunjangan uang muka mobil para pejabat negara. "Bukan kecolongan, artinya tiap hal yang menyangkut uang negara yang banyak mestinya disampaikan di ratas (rapat terbatas), atau rapat kabinet. Tidak lantas disorong-sorong seperti ini."

Diakui Presiden, keputusan menaikkan uang muka mobil pejabat bukan keputusan yang baik pada saat ini. "Pertama karena kondisi ekonomi. Kedua sisi keadilan. Ketiga sisi BBM," ucapnya.

Lalu bagaimana langkah selanjutnya? "Coba saya lihat lagi. Saya cek dulu," ujar Presiden sambil berlalu.
http://ekbis.sindonews.com/read/9854...aik-1428241399

JK pun Tak Tahu Jokowi Tambah Uang DP Mobil Pejabat
Kamis, 02/04/2015 19:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tak tahu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah jumlah tunjangan uang muka kendaraan pejabat.

"(Saya) belum tahu soal itu. Tapi kenaikan uang muka itu dibarengi dengan harga mobil yang naik juga," kata JK di Jakarta, Kamis (2/4).

Kendati demikian, JK mengaku akan mempelajari secara detil jumlah anggaran dan berapa jumlah pejabat yang berhak menerima fasilitas tersebut.

Sebelum JK, dua menteri Jokowi yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tidak tahu soal penambahan uang muka kendaraan pejabat.

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan dinas pejabat negara sebesar Rp 94 juta menjadi Rp 210,89 juta per orang. Keputusan tersebut terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, yang diundangkan 23 Maret 2015.

Situs resmi Sekretariat Kabinet melansir beleid tersebut merupakan revisi atas perpres Nomor 68 Tahun 2010. Perubahan ketentuan hanya terjadi pada besaran fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari sebelumnya Rp 116,65 juta menjadi sebesar Rp 210,89 juta.

Kelompok pejabat negara yang dimaksud meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan anggota Komisi Yudisial (KY).
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...mobil-pejabat/


Menkeu tak tahu Jokowi naikkan tunjangan DP kendaraan pejabat negara
Kamis, 2 April 2015 13:23

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro ogah menjelaskan ihwal keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan pembayaran uang muka atau down payment (DP) pembelian kendaraan bagi pejabat negara. Dia mengaku belum mendapat informasi seputar itu.

"Saya nggak tahu, saya belum dapat info soal itu, jadi belum bisa menjelaskan," kilah Bambang saat ditemui di forum diskusi bank infrastruktur, Jakarta, Kamis (2/4).

Padahal, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya mengatakan aturan teknis terkait uang muka itu berada di Kementerian Keuangan.

"Soal pertimbangan teknisnya, silakan tanya ke Kementerian Keuangan, yang bisa menjelaskan lebih baik," ujar Andi dalam laman resmi Sekretariat Kabinet, kemarin.

Diungkapkan, tunjangan pembayaran uang muka kendaraan bagi pejabat negara dinaikkan menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000. Itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diteken Jokowi pada 20 Maret 2015.
http://www.merdeka.com/uang/menkeu-t...at-negara.html


Sekab Andi Widjajanto Mengaku Lalai soal Perpres Uang Muka Mobil Pejabat
Senin, 06 April 2015 , 23:23:00

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang tunjangan uang muka bagi pengadaan mobil perorangan pejabat negara. Dengan pembatalan perpres itu maka aturan yang berlaku adalah Perpres Nomor 68 Tahun 2010 yang diterbitkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dengan pembatalan Perpres 39 Tahun 2015 itu maka para pejabat negara batal mendapatkan uang muka pembelian mobil sebesar Rp 210,89 juta. Artinya, mengacu pada Perpres 68 Tahun 2010, tunjangan uang muka pembelian mobil hanya Rp 116,65 juta.

"Kalau perintah presiden perpresnya, dicabut maka asumsinya kembali ke perpres tahun 2010. Kembali ke perpres lama," ujar Andi di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).

Presiden, kata Andi, memerintah pencabut Perpres 39 Tahun 2015 setelah melihat reaksi publik. Terutama karena melihat kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.

Andi pun mengakui adanya kelalaian sehingga rancangan perpres itu bisa lolos dan diteken Jokowi. "Pengawalan dari Seskab sendiri sudah dilakukan. Hanya saja kami lalai secara substansif untuk mengatakan pada presiden bahwa secara timing tidak tepat karena dinamika ekonomi saat ini," imbuhnya.

Nantinya, kata Andi, akan dibuat perpres baru untuk mencabut perpres yang menuai kontroversi itu. Namun, Setkab membutuhkan waktu 11 hari untuk membuat perpres baru itu.

Lantas apa reaksi para pejabat dengan batalnya perpres baru tentang tunjangan uang muka pembelian mobil itu? Andi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian.

"Sedang kami kaji. Pada dasarnya ini membuat perpres baru. Membuat perpres baru ada tata urutan pembuatan kebijakan yang harus dilalui juga. Sama saja dengan membuat perpres seperti biasanya," tandas Andi
http://www.jpnn.com/read/2015/04/06/...-Mobil-Pejabat


-------------------------------

Wah bahaya itu ... kalau praduga ICW memang betul. Apa jadinya Negara ini kalau sampai terjadi, ada kebijakan Negara ternyata dibuat secara 'siluman' oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk keuntungan kelompoknya dengan memanfaatkan 'kenaifan' sang presiden saat ini?


Blog Archive