Wednesday, April 1, 2015

Angin Berubah Menguntungkan Kubu Golkar-Ical, Agung Laksono akan Dikorbankan?



Golkar -Ical dan KMP Menemukan Momen Kembali untuk Bangkit Melawan Agung Laksono cs
Quote: Yusril: Putusan PTUN Tegaskan Kubu Agung tak Sah
Rabu, 01 April 2015, 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan isinya mengamanatkan penundaan pelaksanaan SK Menkumham Golkar kubu Agung. Ini sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan keluarnya putusan ini, maka Golkar kubu Agung tak berhak bertindak mengatasnamakan DPP Golkar.

Kuasa hukum Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Majelis Hakim memerintahkan pada Menkumham untuk menunda pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Dia juga menambahkan kalau Majelis Hakim melarang Menkumham membuat SK lain yang berkaitan dengan Golkar kubu Agung.

"Jadi kubu Agung tidak boleh mengatasnamakan Golkra yang resmi. Sembari menunggu adanya putusan tetap berkekuatan hukum," kata Yusril melalui pesan singkatnya, Rabu (1/4).

Yusril menambahkan efek dari putusan ini, yakni kubu Agung tak boleh mengambil tindakan administrati dan politik apapun juga. Ini termasuk melakukan pergantian pengurus fraksi Golkar di DPR. "Soalnya sejak hari ini Munas Riau yang dianggap sah," kata dia.
Selain itu dia menambahkan putusan penundaan ini akan memperkuat permohonan putusan provisi yang diajukan kubu Ical ke PN Jakarta Utara. Yakni terkait tindakan kubu Agung yang menduduki Kantor DPP Golkar. Sebab tindakan pendudukan itu adalah melawan hukum. "Kami akan terus berjuang secara konsisten melalui jalur hukum," kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/na...-agung-tak-sah

KMP Bertemu SBY di Cikeas Malam Ini, Bahas Kisruh Golkar?
01 Apr 2015 at 18:36 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical. Karena itu, mereka menolak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terhadap kepengurusan kubu Agung Laksono.

Politisi Golkar Ade Komaruddin membenarkan adanya pertemuan KMP, dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan tersebut rencananya berlangsung malam ini di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.

"Saya komunikasi dengan baik dengan Ibas (Sekjen Demokrat), baik formal maupun informal. Rencananya akan ketemu di Cikeas," ujar Ade Komaruddin di Ruang Fraksi Golkar, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Ade Komaruddin menjelaskan, dalam pertemuan tersebut akan dibahas banyak hal terkait kepentingan nasional. Termasuk pembahasan hak angket SK Menkumham, meski Demokrat sempat menolak--karena hak angket merupakan ranah internal Partai Golkar.

"Agenda banyak, hal agenda nasional. KMP sudah kemarin di (hotel) Sultan, sekarang dengan SBY. Mudah-mudahan waktunya pas. Kita mendukung kenaikan BBM yang melanggar undang-undang, antisipasi rupiah terhadap dolar Amerika. Juga ada agenda politik seperti soal angket, Perppu, Kapolri, insya Allah ada kesamaan sikap," pungkas Ade Komaruddin.

Dualisme kepemimpinan Partai Golkar terus berlangsung, antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie atau Ical. Kepengurusan Agung telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham atas dasar keputusan Mahkamah Partai.

Sedangkan kubu Ical tak terima dan menggugat ke PTUN. Mereka beralasan, keputusan Menkumham sarat politik. Kini kubu Agung pun menggungat balik atas intervensi Ical terkait keputusan Kemenkumham. Kemenkumham sendiri menyatakan, pengesahan kepengurusan kubu Agung atas dasar keputusan Mahkamah Partai Golkar.
http://news.liputan6.com/read/220614...-kisruh-golkar



Ancaman Hak Angket DPR ke Menhukham bisa Merembet kepada Legitimasi Pemerintahan Jokowi?
Quote: KMP Bulat Ajukan Angket Menkumham Soal PPP dan Golkar
16 Mar 2015 at 18:25 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), sudah membulatkan tekad untuk mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait keputusannya atas konflik dua partai politik, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku prihatin dan khawatir dengan sikap yang dinilainya intervensi pemerintah melalui Menkumham tersebut dapat mengulang kejadian di zaman Orde Baru (Orba). Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terpecah, sehingga melahirkan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita, mengapa kita (KMP) ingin mendorong hak angket karena ini persoalan bangsa. Tentu masih ingat yang terjadi di PDIP, beberapa kader saling berebut," kata politisi Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical itu dalam konferensi pers KMP di Ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Gejala-gejala tersebut, menurut politisi yang akrab disapa Bamsoet, sudah mulai terlihat di akar rumput partai berlambang pohon beringin. Ini terlihat saat pendukung kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie atau Ical saling klaim legalitas dan ingin menduduki kantor kepengurusan pusat di bilangan Slipi, Jakarta Pusat.

"Ini dapat memicu konflik horizontal di akar rumput. Seminggu ini kader kami di daerah tingkat satu dan dua, kecamatan dan desa sudah mengaku timbul konflik. Yang satu menerima Plt (pelaksana tugas) dari Ancol dan satunya merasa masih sah mimpin daerah," beber Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali tersebut.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku tak bisa membayangkan jika nantinya, para pendukung masing-masing kubu saling bentrok. Jika hal tersebut terjadi, dia mengatakan, banyak pihak yang bisa merugi termasuk pemerintah.

"Bayangkan nanti PPP Romi (Romahurmuziy) dengan PPP Djan Faridz lalu Golkar Pak Ical (Aburizal Bakrie) dengan Agung (Agung Laksono) saling serang dan siapa yang merugi? Siapa sebetulnya biang kerok memperkeruh suasana ini? Saya menduga ada pihak tertentu yang ambil keuntungan politik," pungkas Bamsoet.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan, partainya sangat menyayangkan sikap Menkumham Yasonna H Laoly tersebut yang memutuskan dan seperti mendukung salah satu pihak yang sedang berkonflik.

"Menkumham itu hanya administrator, bukan memutuskan. Nah bukti intervensinya terlihat ketika dia meminta aktif kepada salah satu kepengurusan (Golkar) untuk mendaftarkan diri. Bagaimanapun menteri pembantu presiden, pemerintah bisa mengambil langkah tapi yang tidak di luar UU," kata Aboe Bakar.
http://news.liputan6.com/read/219187...ppp-dan-golkar


115 Anggota DPR Teken Hak Angket Menkumham
Rabu, 25 Maret 2015 | 16:36 WIB

VIVA.co.id - Seratus lima belas anggota Dewan Perwakilan Rakyat membubuhkan tanda tangannya mendukung pengajuan Hak Angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hanamongan Laoly.

Dalam rapat bersama fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, di ruang Fraksi Golkar DPR, Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin mengatakan, 115 anggota itu berasal dari semua fraksi KMP.

"Dari fraksi KMP semuanya terwakili, lima fraksi," kata Ade Komaruddin, Rabu 25 Maret 2015.

Dijadwalkan, pada sore ini juga, pengajuan Hak Angket ini akan diserahkan ke pimpinan DPR.

Untuk mempertajam kajian, fraksi-fraksi KMP menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pernyataannya, Yusril mengatakan hak angket memang sebagai upaya menyelidiki terkait kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Terkait kasus Golkar, apakah bisa dikatakan masuk kategori angket? Yusril menegaskan, dalam keputusan Menkumham yang mensahkan kubu Agung Laksono, bisa dilawan dengan hak angket.

Memang, seperti di Jakarta tidak berpengaruh dengan perbedaan pendapat. Tapi itu tidak terjadi kalau di daerah-daerah. Karena, selain berdampak politik, juga berdampak sosial.

Yusril mengatakan, di daerah-daerah, orang bisa saling benci. Sehingga, konflik Golkar ini bisa masuk kategori angket.

"Di kampung keadaan jadi sangat berbeda. Oleh karena itu, wajar jika hak angket itu dilakukan," katanya.

Tinggal sekarang, apakah bisa dilaksanakan, masih menunggu keputusan paripurna. "Kalau paripurna mengatakan sah, ya itu di jalankan," katanya.

Saat hak angket berjalan, maka bisa memanggil siapa saja dan melakukan penyelidikan dengan leluasa. Sama seperti angket Bank Century 2008. Dengan begitu, akan banyak yang bisa digali.

"Adakah keterlibatan pihak-pihak lain, adakah konspirasi politik sehingga menkumham tidak independen," katanya.
http://politik.news.viva.co.id/news/...gket-menkumham



Menarik, Sikap Poltik PDIP yang "netral" soal Angket:
Quote: Pramono Tegaskan PDIP Tak Ikut-Ikutan Galang Angket ke Yasonna
Senin, 16 Maret 2015 , 19:47:00

JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo memastikan partainya tidak akan ikut-ikutan dalam penggalangan usul hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kisruh internal Golkar. Alasannya, keputusan Yasonna tentang Golkar merupakan domain pemerintah.

Hal itu disampaikan Pramono usai mendampingi ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan ketua delegasi DPP Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3). "Pasti gak ikut. Ya karena itu domain kewenangan pemerintah, dan apapun pemerintahan ini pemerintah yang didukung PDIP," kata Pramono.

Mantan sekretaris jenderal PDIP itu juga tidak mau memberikan penilaian atas keputusan Yasonna mengakui keabsahan DPP Golkar pimpinan Agung. Sebab, Yasonna mengambil keputusan untuk mewakili pemerintah.

"Itu urusaan pemerintah. Tapi kita tidak ikut hak angket," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, semestinya digunakan pada kebijakan pemerintah yang strategis.

"Kita harus hati-hati betul dengan hak angket. ‎Yasonna sebelum mengambil keputusan pasti konsultasi ke presiden, dan keputusan pasti sesuai undang-undang," tegasnya
http://www.jpnn.com/read/2015/03/16/...ket-ke-Yasonna


Megawati, JK dan Golkar daerah Ragukan Kepeimpinan Agung Laksono?
Quote:
Pengamat: JK Menolak, Berarti Anggap Kubu Agung Lemah
Wednesday, 10 December 2014, 09:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak tawaran Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta Agung Laksono agar menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar.

Terkait itu, Pengamat Politik M Qodari menilai bahwa JK juga melihat plus minusnya kubu Agung.

"Kalau menolak berarti JK sudah tahu jika kubu Agung lemah, kalau kuat tidak mungkin dia (JK) nolak, dia pasti mau dong," ujar M Qodari saat dihubungi Republika Online, Rabu (10/12).

Dilanjutkan Qodari, JK juga pasti melihat basis politik yang dibangun kubu Agung Laksono. "Dikarenakan itu sulit bagi kubu Agung, kalau JK tahu kubu Agung kuat, tidak mungkin JK gak mau," kata Qodari lagi.

JK juga menurutnya menganggap posisi kubu Agung juga sekaligus tidak kuat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Kalau kuat JK pasti mau, tapi misalnya ternyata JK juga sudah punya penilaian bahwa kubu Agung t├Źdak kuat di Kemenkumham, maka ngapain dia terima," terangnya.

Di samping itu, Qodari juga menyampaikan, seyogianya posisi JK memang menengahi. "Sebaiknya memang menengahi, tidak terlibat di salah satu kubu," katanya.

Seperti diketahui, namun JK sebelumnya menuturkan alasannya tidak menerima tawaran kubu Agung dikarenakan komitmennya di Kabinet Kerja untuk tidak mengurusi ranah politis. Perjanjian di Kabinet Kerja, kata JK, bahwa baik Menteri maupun Presiden dan Wapres tidak boleh aktif di partai.

Mantan Ketum Golkar ini juga mengaku telah menjelaskan alasan tersebut terhadap kubu Agung dan mengungkapkan penghargaannya atas Munas yang digelar di Jakarta.
http://www.republika.co.id/berita/na...bu-agung-lemah


Ketokohan Agung Laksono di Golkar Lemah dan Tidak Laku, kata Pengamat
December 8, 2014


Agung Laksono

JAKARTA-Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo menilai Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang digelar di Jakarta kurang menjual. Hal ini disebabkan tidak ada magnet politik yang bisa menandingi Munas IX yang lebih dulu digelar di Bali.

"Tidak ada tokoh dan magnet politik yang membuat munas ini bisa tandingi munas Bali. Ketokohan Agung Laksono dkk belum kuat dan kurang populer di mata publik," ujar Andar ketika berbincang dengan INILAHCOM, Senin (8/12/2014).

Menurutnya, munas tandingan dari kubu Agung Laksono lebih kental nuansa kepentingannya untuk menjual Partai Golkar pada kekuasaan. Sehingga tidak mendapat dukungan dan kepercayaan dari orang-orang yang ada di luar kelompok mereka.

"Integritas politiknya dipertanyakan oleh kader dan publik, terlihat bernafsu untuk berkuasa yang tinggi. Terang-terangan dia jadikan dukungan ke Jokowi-JK sebagai alasan politik munas. Ini blunder Agung Laksono dkk," katanya.

Lebih jauh, Andar memprediksi manuver munas tandingan yang dibuat kubu Agung Laksono hanya mengulang dari sejarah Golkar yang sudah-sudah. Mereka kemungkinan akan membentuk satu partai baru atau partai sempalan Golkar.

"Meskipun figur Agung Laksono tidak sekuat dan sepopuler Prabowo dengan Partai Gerindra, Surya Paloh dengan NasDem, Wiranto dengan Hanura dan Edi sudrajat dengan PKPI," tuturnya.

Seperti diketahui, Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya mengatakan munas yang diselenggarakan kubu Agung Laksono dkk di Ancol, tidak ada pengurus DPD yang hadir. Bahkan terkesan ada orang-orang yang tak dikenal tapi hanya mengenakan jas Golkar
http://www.konfrontasi.com/content/p...-kata-pengamat


Disambut 'dingin' oleh Megawati:
Temui Megawati, Agung Laksono Bawa Veteran Golkar
Senin, 16/03/2015 14:37 WIB

Temui Megawati, Agung Laksono Bawa Veteran GolkarKetua Umum Golkar Agung Laksono saat menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Golkar Agung Laksono dan elite partai beringin menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang (16/3), sebagai bagian dari roadshow politik yang digelar Agung pasca kubunya ditetapkan sebagai pengurus sah Golkar oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pekan lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Agun Gunandjar Sudarsa tiba lebih dulu di rumah Megawati. "Saya datang mendahului Ketua Umum," kata dia.Hadir bersama Agung di kediaman presiden kelima RI itu selain Agun ialah Sekjen Golkar Zainudin Amali, Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Yorrys Raweyai, Ketua DPP Golkar Ibnu Munzir, serta Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Siswono Yudo Husodo.

Ini kali pertama Siswono yang terhitung senior di Golkar, hadir dalam roadshow politik Agung Laksono. Sebelumnya ia tak ikut dalam kunjungan Agung menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Djan Faridz.

Di Teuku Umar, elite PDIP yang menyambut kedatangan rombongan Agung ialah politikus senior Pramono Anung, Plt Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto.

Agung Laksono sebelumnya mengatakan salah satu tujuan kunjungan tersebut ialah untuk meresmikan keluarnya Partai Golkar dari Koalisi Merah Putih.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...eteran-golkar/

PDI Perjuangan Khawatir Terbelah seperti Golkar
SENIN, 30 MARET 2015 | 14:44 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan khawatir partainya akan terbelah menjelang kongres di Bali pada 9-12 April 2015. Ia yakin ada pihak yang tak suka melihat kesolidan di tubuh PDI Perjuangan. "Tapi syukur, batu ujian pertama telah selesai," kata Trimedya di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 30 Maret 2015.

Menurut dia, ujian konsolidasi yang pertama adalah pelaksanaan konferensi cabang dan daerah. Trimedya mengklaim konferensi cabang di 508 kabupaten/kota serta konferensi daerah di 33 provinsi berlangsung dengan baik.

PDI Perjuangan, kata Trimedya, merupakan partai yang memiliki basis massa ideologis. Menurut dia, uang bukan faktor penarik utama kader banteng untuk meraih pencapaian politik. Dalam konferensi di dua tingkat tersebut, kader banteng terbukti solid dengan memilih pengurus cabang dan daerah dengan cara musyawarah-mufakat. "Tanpa voting," katanya. Dia mengklaim beberapa partai ingin mencontoh sistem pengambilan keputusan PDI Perjuangan.

Trimedya mengatakan potensi pecah-belah lain datang dari hasil sigi yang menempatkan Joko Widodo sebagai orang yang pantas memimpin partai banteng. Adapun trah Sukarno, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, ada di peringkat bawah. "Megawati tak terpengaruh itu," katanya.

Trimedya yakin Megawati adalah politikus senior yang mampu menghadapi politik pecah-belah. "Menghadapi badai-badai seperti itu, Megawati pasti terlatih," katanya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil survei terbarunya menjelang Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2015 pada April mendatang di Nusa Dua, Bali. Hasil survei menunjukkan trah Sukarno tak lagi direkomendasikan untuk memimpin PDIP. "Responden menginginkan regenerasi kepemimpinan menjadi agenda prioritas PDIP dalam kongres kali ini," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda pada Ahad, 22 Maret 2015.
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...seperti-Golkar


--------------------------------

Tekanan opini publik yang kuat, dan kemungkinan juga adanya tekanan pihak militer, menyebabkan "ikhtiar" untuk memecah belah Golkar tampaknya harus dimasukkan-kotak dahulu. Sebab risiko kegoncangan politiknya bisa berakibat mahal sekali secara sosial, politik, kemanana dan ekonomi. Bagaimana pun bobroknya konflik internal partai ini, Golkar itu adalah pemenang nomor 2 di pemilu yang lalu. Dan dominasinya di Pemerintahan di Daerah, terutama di Luar Jawa, dikhawatirkan akan memicu kekacauan dan gejolak politik kekuasaan di daerah terutama di luar jawa. Stabilitas politik di daerah yang bisa goncang, yang akan bisa menimbulkan ketidak-stabilan politik kekuasaan di luar jawa. Dan itu bisa mengancam keamanan nasional bila akhirnya akan memicu munculnya wabah sparatisme akibat ketidak-puasan dengan sikap Pemerintah di Pusat (Jakarta).


Blog Archive