Thursday, April 9, 2015

Gagal Ungkap Skandal Pajak BCA = KPK Mandul


Fenomena praperadilan yang saat ini tengah menghantam KPK tentu sedikit banyak akan mempengaruhi KPK. Tidak saja dari kelancaran agenda-agenda KPK namun juga masa depan KPK. Jika KPK tidak berhasil lolos dari badai praperadilan kali ini tentu akan berimbas pada gagalnya pengusutan kasus-kasus korupsi besar yang saat ini tengah KPK tangani. Dengan kegagalan tersebut tentu akan mempengaruhi anggapan masyarakat, paling tidak anggapan KPK tidak cukup kuat untuk bendung gelombang korupsi akan muncul.

Hal ini tentu akan sangat merugikan KPK, apalagi sudah adanya anggapan bahwa KPK kerap kali tebang pilih kasus akan menambah kerugian bagi eksistensi KPK. Oleh sebab itu KPK perlu sekali lagi merebut hat masyarakat dengan satu pembuktian. Selamat dari badai praperadilan dan merealisasikan pengusutan kasus korupsi sampai tuntas.

Kasus pajak BCA adalah kasus yang tepat, mengingat lamanya penanganan KPK pada kasus ini dan saat ini tersangka kasus pajak BCA tengah mengupayakan agar kasus ini lenyap dari penyidikan, KPK harus sesegera mungkin melimpahkan berkas-berkas penyidikan terhadap Hadi ke pengadilan TIPIKOR. Proses penyidikan yang kali ini masih KPK tangani harus lebih dioptimalisasi, mengingat tersangka kasus pajak BCA, Hadi Poernomo tengah mengupayakan langkah hukum untuk lepas dari jerat hukum dengan menggunakan praperadilan.

Praperadilan Hadi adalah untuk meninjau wewenang KPK dalam menangani kasus pajak BCA. Bagi Hadi, kasus ini tidak seharusnya ditangani oleh KPK sebab kasus ini adalah wewenang pengadilan pajak. Namun KPK menemukan hal lain yang menjadikan kasus ini adalah sepenuhnya wewenang KPK dan pengadilan TIPIKOR, dalam kasus pajak BCA, Hadi diduga berasama-sama dengan petinggi BCA melakukan tindak korupsi berpatner.

Terlebih lagi, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini semakin hari semakin menipis. Membongkar kasus korupsi pajak Bank BCA sudah menjadi syarat mutlak bagi KPK untuk memantapkan kepercayaan masyarakat akan masih adanya instansi pemerintah yang bisa diharapkan untuk memerangi korupsi.

Lambatnya penanganan kasus pajak BCA oleh KPK sempat menuai kritik salah satunya adalah dari pegiat antikorupsi dari Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi.

Dalam kasus korupsi pajak ini, BCA telah rugikan Negara sebesar Rp 365 M, angka tersebut berasal dari hitungan pajak atas Non Performance Loan (NLP/kredit macet) milik Bank BCA sebesar Rp 5,7 triliun pada tahun 1999 sampai 2003, atau dengan kata lain pada saat Bank BCA masih menerima BLBI.

Menurut Edi Humaidi kasus SKL BLBI dan kasus pajak BCA merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap skandal BLBI yang hingga sekarang telah membebani anggaran negara (ABPN). "Kasus pajak BCA dan kasus korupsi BLBI sangat terkait. KPK tinggal menarik benang merahnya saja, apalagi sebelumnya KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pejabat yang mengetahui BLBI".

Apabila KPK berhasil membongkar skandal pajak Bank BCA dengan sendirinya kepercayan masyarakat akan tumbuh kembali terhadap integritas KPK. Sebab KPK tetap membongkar kasus korupsi meskipun dihadapkan dengan kekuatan moneter yang besar sekelas Bank BCA sekalipun.

Oleh sebab itu perlu adanya pencegahan terhadap langkah praperadilan Hadi, dan hanya ada satu cara yakni KPK harus segera membawa berkas penyidikan Hadi ke pengadilan TIPIKOR.

Referensi :
1. http://www.gresnews.com/berita/hukum...an-luar-biasa/
2. http://www.antaranews.com/berita/488...tunda-13-april
3. http://www.tribunnews.com/nasional/2...a-petinggi-bca
4. http://nasional.kompas.com/read/2014....Hadi.Poernomo


Link: http://adf.ly/1E8rh2

Blog Archive