Tuesday, April 21, 2015

[Gak sembuh boleh dipenjara] MK putuskan dokter bisa dipenjara tanpa rekomendasi MKDI


MK Putuskan Dokter Bisa Dipenjara Tanpa Rekomendasi MKDKI  (m.detik.com)

MK putuskan dokter bisa dipenjara tanpa rekomendasi MKDI

Jakarta - Impian para dokter untuk tidak mudah dipidana seperti yang dialami oleh dr Ayu pada tahun 2014 lalu kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) mengunci rapat-rapat keinginan dokter supaya bisa dipidana berdasarkan rekomendasi dewan etik kedokteran.

"Menolak permohonan untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Gugatan ini diajukan oleh sekumpulan dokter. Mereka meminta MK membatalkan pasal 66 ayat 3 UU Praktik Kedokteran. Alasannya, karena pasal itulah para dokter bisa langsung diadukan dan dipidana tanpa melewati rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Tapi majelis MK berkata lain. Menurut Arief, pasal 66 ayat 3 tetap diperlukan demi memenuhi hak hukum para pasien. Arief juga menganggap pasal tersebut demi menjaga marwah dan martabat para dokter.

"Mahkamah memahami bahwa sanksi pidana terhadap profesi dokter atau dokter gigi memang ditujukan untuk melindungi dokter, pasien serta stake holder lainnya," ucap Arief.

Atas putusan itu, dr Agung Saptahadi, perwakilan Dokter Indonesia Bersatu, mengatakan, putusan MK menandakan peran MKDKI menjadi tidak ada. Putusan para hakim MK, menurut dr Agung bisa membuat para dokter ketakutan untuk mengambil tindakan penting kepada pasien.

"Misalnya dokter yang melakukan pembedahan lalu beresiko potensi komplikasi dan meninggal itu akan bisa dikenakan seperti pasal pembunuhan," kata dr Agung kecewa.

Gugatan yang diajukan awal 2014 ini dilatar belakangi kasus dr Ayu yang sempat dipenjara lewat vonis kasasi yang diputus hakim agung Artdijo Alkotsar. Atas vonis inilah, para dokter merasa takut dipidana dengan mudah. Vonis Artidjo itu lalu dianulir di tingkat peninjauan kembali (PK).

Makanan empuk pengacara lagi nih.
Harusnya dibuat undang2 juga, salah membuat undang2, boleh dihukum penjara. Salah menghukum orang, boleh dipenjara. Salah menangkap penjahat, boleh dipenjara.
Dokter ada yg belajar hukum, tapi hakim mana ada yg belajar kedokteran.

Makin banyak yang takut nih. Masak komplikasi, faktor resiko dokternya yang tanggung. Misalnya bekas operasi, operasi kedua tnyt lengket, susah, perdarahan trus mati. Trus dokternya yg nanggung, bisa2 nanti semua dokter operasi buka perut trus tutup lagi, gak berani diapa2in, takut duluan.
Nanti kayak kasus kecelakaan, di obati, eh ternyata kakinya tetap busuk trus amputasi, lu yang kecelakaan, dokternya yang nanggung, pantas supir2 truk korbannya dibikin mampus semua, repot bnyk nuntut. Atau kayak kasus Ayu, masak emboli sesuatu yang gak bisa dicegah dokternya yg nanggung.
Atau uu yang memperbolehkan aborsi pd kasus perkosaan. Lu yg hamil, dokternya yg nanggung dosanya.
Mana BPJS skrg pakai plafon juga, dibatasin juga, katanya klo benar2 mau sesuai teori, pemeriksaannya banyak, siapa yg mau nanggung biayanya, masak dokternya juga jasa medisnya dipotong sama RS.


Boleh batasin pasien donk klo gitu, mis alasan capek. Yang di RS harap sabar nunggu, dokternya capek, daripada salah nanganin.

Kenapa gak pengobatan alternatif dulu yang dihajar, banyak tipu2 nya. Paling sering kayak kasusnya Olga. Banyak yg datang udh parah. Setau ane dokter tidak menjanjikan hasil, cuman pengobatan alternatif yg menjanjikan hasil, bisa menyembuhkan bla bla bla

Link: http://adf.ly/1FUoNP

Blog Archive