Sunday, April 5, 2015

Hak Angket Menyasar Jokowi, Pemicunya Yasonna. Menkumham tak Lapor Jokowi?


Hak Angket Menyasar Jokowi, Pemicunya Yasonna
Kamis, 02 April 2015 , 19:12:00

JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Rahmat Bagja mengatakan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota DPR akan bermuara kepada presiden. Bidikan yang dialamatkan kepada Menteri Hukum dan HAM pada akhirnya akan menyasar Joko Widodo.

"Hak angket itu tujuan akhirnya adalah presiden. Bahwa saat DPR memulainya dengan cara membidik Menkumham dalam kasus kisruh Partai Golkar, itu hanya soal pintu masuk. Ujungnya pasti menyosor Jokowi juga," kata Rahmat Bagja di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/4).

Kata kuncinya lanjut Rahmat, jika angket disetujui Paripurna DPR dan terbukti Menkumham Yasonna Laoly melakukan pelanggaran, maka masuk ke tahap berikutnya, yakni hak menyatakan pendapat.

"Judul besarnya angket ini kan adanya dugaan partai politik diintervensi pemerintah dalam hal ini Kemekumham selaku leading sektor presiden di bidang hukum. Kalau Yasonna dinyatakan salah oleh angket DPR, berarti yang bertanggung jawab secara konstitusi harus Presiden Jokowi, bukan Yasonna," jelasnya.

Rahmat menjelaskan kecuali dalam proses pembentukan hak angket nantinya ditemukan kesalahan prosedural dan substansi maka hak angket bisa saja batal.

"Tapi hingga saat ini saya melihat proses hak angket masih dalam koridor hukum yang berlaku dan DPR pengusung hak angket tentu menjaganya secara baik demi mengawal kewibaan lembaga," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2015/04/02/...icunya-Yasonna


Menkkumham Yasonna Jalan Sendiri Saat Eksekusi Putusan Golkar tanpa Konsultasi Sebelumnya ke Presiden?
Presiden Minta Kajian Menkumham soal Penyelesaian Konflik PPP dan Golkar
Rabu, 11 Maret 2015 | 16:47 WIB

Hak Angket Menyasar Jokowi, Pemicunya Yasonna. Menkumham tak Lapor Jokowi?
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta hasil kajian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terkait penyelesaian dualisme kepengurusan PPP dan Partai Golkar. Hasil kajian itu kemudian akan dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden dengan menteri-menteri terkait.

"Yang diminta oleh Presiden baru kajian, kajian dari menteri terkait tentang dua parpol ini," kata Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Andi menuturkan, Menkumham pasti telah memiliki kajian sebelum memberikan putusan terkait penyelesaian dualisme kepengurusan PPP dan Partai Golkar. Lazimnya, kata Andi, hasil kajian itu akan dilaporkan pada Presiden, dibahas dalam ratas, dan selanjutnya Presiden akan memberikan arahan sebagai respons dari laporan tersebut.

"Mohon tunggu, jadi belum tahu apa yang menjadi arahan Presiden," ucap Andi.

Putusan Menkumham terkait penyelesaian dualisme kepengurusan di tubuh PPP dan Partai Golkar mendapat kritik karena dianggap kental nuansa politik. (baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Akui Golkar Kubu Agung)

Saat menangani konflik PPP, Yasonna mengakui kepengurusan yang dipimpin Romahurmuziy. (baca: Menkumham Persilakan Gugat Keputusannya Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Romy)

Adapun terkait konflik Golkar, Menkumham mengakui kepengurusan Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai. (Baca: Menkumham Minta Agung Susun Kepengurusan Golkar untuk Disahkan)

Putusan Menkumham itu kemudian mendapat perlawanan secara hukum dan politik. Pengurus PPP kubu Djan Faridz dinyatakan menang saat menggugat putusan Menkumham pada PTUN. (baca: Suryadharma Minta Menkumham Tak Ajukan Banding Putusan PTUN)

Sementara kubu Aburizal berencana melayangkan gugatan serupa ke PTUN dan berencana mengambil sikap politik dengan mengajukan angket di DPR RI. (Baca: Aburizal: Keputusan Menkumham Cederai Keadilan dan Demokrasi)
http://nasional.kompas.com/read/2015...PPP.dan.Golkar


Jokowi Diingatkan Tidak Anggap Enteng Soal Hak Angket ke Menkumham
Kamis, 2 April 2015 — 19:24 WIB

Hak Angket Menyasar Jokowi, Pemicunya Yasonna. Menkumham tak Lapor Jokowi?
Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Jokowi diminta tidak menganggap sepele penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. Sebab, apa yang dikerjakan Yasonna adalah mewakili pemerintah yang berarti juga Presiden. Oleh karena itu melewati angket itu sendiri, akan menjadi terbuka kemungkinan dilakukannya penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR tertuju kepada Presiden.

"Ini urusan pemerintah, Yasonna wakilnya Presiden Jokowi. Maka yang perlu diwaspadai adanya kaitan angket dan menyatakan pendapat," kata pengamat hukum Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja, dalam diskusi di DPR RI, Kamis, (2/4).

Rahmat juga mengatakan ada tujuan lain yang kemungkinan besar akan diraih oleh pengusul angket terhadap Yasono Laoly. Sebab, meskipun hasil angket tersebut menetapkan Yasonna bersalah, namun penanggung jawab atas kesalahan tersebut adalah Jokowi. "Ini menyangkut sesuatu yang lebih besar. Angket itu menyasar menteri, tapi yang tanggung jawab tetap presiden," tegasnya.

Menurutnya, kalau berlanjut ini bolanya bisa ke mana-mana. Yang dikrititisi DPR adalah kebijakan pemerintah. Yasona ada di bawah bendera presiden. Kalau Yasona salah jelas presiden yang salah. Presiden harus hati-hati melihat angket ini.

Melihat kondisi seperti itu, Rahmat berkeyakinan Jokowi tidak akan mengambil resiko terlalu besar atas posisinya sebagai orang nomor satu di republik ini. Dan, jika pada akhirnya DPR menyatakan Yasona Laoly bersalah, maka Jokowi diperkirakan akan mengeluarkan dia dari kabinet. "Presiden akan berfkir panjang untuk mempertahankan Yasonna," kata dia.
http://poskotanews.com/2015/04/02/jo...-ke-menkumham/

Putusan PTUN Muluskan Hak Angket Menkumham
Kamis, 2 April 2015 - 23:51 wib

JAKARTA - Penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin terbuka lebar menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda surat keputusan Menkumham atas kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Hak angket semakin terbuka lebar untuk dijalankan di sidang paripurna DPR guna melakukan penyelidikan dibalik kebijakan Menkumham yang cenderung dianggap tidak netral dalam membuat keputusan terkait kisruh kepengurusan di internal Partai Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Menurut Igor, putusan sela PTUN pada Rabu 1 April 2015 telah menegaskan kalau kepengurusan Partai Golkar kembali ke status quo hasil Munas ke-8 di Riau yang sah dan diakui pemerintah berdasarkan surat Menkumham tanggal 5 Februari 2015.

"Konsekuensinya, sebelum inkrah-nya putusan pengadilan, maka pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR belum diperbolehkan, dan ARB adalah ketum Golkar yang punya wewenang memproses rekrutmen kader Golkar untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak akhir tahun ini di KPU dan KPUD," ujarnya.

Igor menambahkan, dengan kata lain, pengurus Partai Golkar hasil Munas Riau mempunyai hak untuk membatalkan keputusan dan tindakan politik serta administratif dari kubu Agung Laksono. Selain itu, putusan PTUN juga mengindikasikan proses adu pembuktian soal keabsahan peserta kader Golkar dari DPD I dan II yang mengikuti Munas Bali dan Ancol.

Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini menilai, pengadilan menjadi tolak ukur yang sangat menentukan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam memberikan keadilan. Untuk itulah, persoalan Golkar ini menjadi catatan bahwa kepastian hukum harus berjalan di atas kepentingan politik dan kekuasaan.

Selain itu, saat ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi yang bisa membawa partai berlambang pohon beringin ini semakin maju.
http://news.okezone.com/read/2015/04...gket-menkumham


Politisi PDI Perjuangan Dukung KMP Ajukan Hak Angket untuk Menkumham
Sabtu, 14 Maret 2015 | 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mendukung langkah pimpinan fraksi Koalisi Merah Putih yang berencana mengajukan angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Menurut dia, pengajuan angket merupakan hak setiap anggota dewan.

"Ya mendukung. Itu kan hak masing-masing anggota dewan," kata Effendi saat dijumpai di RS Medistra, Pancoran, Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Effendi mengatakan, jika Yasonna dipandang tidak pas dalam mengambil suatu kebijakan, maka sudah menjadi kewajiban anggota dewan untuk mengingatkannya. Hanya saja, ia mengingatkan, agar hak angket tersebut dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang dirasa perlu ya monggo, itu hak yang melekat setiap anggota yang tentu menjadi hak setiap anggota DPR kan prosesnya begitu," katanya.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham.
http://nasional.kompas.com/read/2015...ntuk.Menkumham


Yusril Sebut Menkumham Putar Balikkan Hukum
Sabtu, 04 April 2015 , 03:12:00

JAKARTA - Kubu Aburizal Bakrie (Ical) belum menyerah. Lewat kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra menuding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah memutar balikkan hukum.

Hal itu dibuktikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah mengabulkan permohonan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Bali. Oleh sebab itu, Yasonna Hamonangan Laoly sebagai pejabat negara untuk mematuhi putusan sela tersebut.

"Masalah ada di Pak Laoly itu sendiri. Sebagai Menkumham seharusnya tak boleh membuat bingung masyarakat. Gantilah tindakan memutar balikkan hukum," ungkap Yusril kepada INDOPOS (Grup JPNN.com), Jumat (3/4).

Pria yang juga pakar hukum tata negara ini menilai, Laoly adalah seorang pejabat negara yang harus menjadi panutan dan contoh bagi semua orang.

Bahkan dirinya yakin Yasonana sangat memahami putusan sela PTUN yang mengabulkan permohonan kubu Ical dengan menunda surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar hasil Munas IX, Ancol. Namun, sejauh ini menteri asal PDI Perjuangan itu seolah tidak paham.

"Keputusan dibolak-balik seperti ini. Putusan pengadilan itu kepastian. Surat keputusan beliau (terhadap Partai Golkar) oleh pengadilan ditunda. Sejak saat itu tidak bisa dijadikan alat. Saya yakin dia (Yasonna, red) memahami, tapi pura-pura tidak paham karena punya kepentingan politik. Menkumham harus yuridis. Saya dua kali jadi menteri kehakiman, jadi tahu persis," tuturnya.

Oleh sebab itu, sambung Yusril, dengan ditundanya SK Menteri Hukum dan HAM maka kepengurusan yang masih berlaku adalah kepengurusan DPP di bawah Ical sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal (sekjen)nya.
http://www.jpnn.com/read/2015/04/04/...Balikkan-Hukum

------------------------------

Itu pa Yasonna adalah tunjukan langsung mami Megawati, jadi agak sulitlah bagi Jokowi untuk "mengendalikan"nya. Bahkan menurut media, selama ini bila ada masalah, Menkumham itu lebih dulu lapor ke Teuku Umar, "Istana" dimana Megawati berdiam dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi dari dekat.



Link: http://adf.ly/1DS2pK

Blog Archive