Wednesday, April 22, 2015

Hak Sehat Orang Rimba Terabaikan


Hak Sehat Orang Rimba Terabaikan

Hak kelompok suku pedalaman untuk memperoleh layanan kesehatan gratis dari negara masih terabaikan. Meskipun pemerintah sudah menyatakan Orang Rimba di Provinsi Jambi memperoleh jaminan layanan kesehatan gratis, kenyataannya mereka masih dibebani biaya saat berobat ke rumah sakit.

Pengabaian ini terungkap saat bencana penyakit dan kelaparan menjangkiti kelompok Orang Rimba di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

Sejumlah pimpinan Orang Rimba, Kamis (5/3), mengungkapkan pengalaman mereka berobat di rumah sakit. Wakil Pimpinan Orang Rimba Menti Ngelembu, saat membawa putrinya yang berusia lima tahun terkena malaria untuk menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sarolangun, bulan lalu, diminta petugas untuk membayar obat-obatan termasuk cairan infus senilai Rp 800.000.

Hal serupa dialami Tumenggung Marituha. Menurut dia, hal itu menjadi salah satu penyebab Orang Rimba enggan berobat ke rumah sakit. "Lebih baik bertahan dalam rimbo (hutan)," ujarnya, saat ditemui Kompas tengah melangun, berpindah tempat hidup akibat kesedihan setelah kematian anggota kelompoknya, di wilayah Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari.

Sejumlah Orang Rimba di wilayah timur TNBD yang berobat ke RSUD Sarolangun terpaksa kembali pulang karena tidak mampu membiayai pengobatannya. Ironisnya, dua warga yang menderita demam, meninggal dalam perjalanan pulang dari rumah sakit.

Saat dihubungi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi Andi Pada mengatakan, ada layanan gratis pengobatan bagi Orang Rimba. Dananya berasal dari program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diluncurkan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten (pemkab). Salah satu sasarannya Orang Rimba. "Jaminan kesehatan bagi mereka telah ada. Telah disepakati bahwa pembiayaan akan ditanggung pemerintah kabupaten melalui anggaran Jamkesda kabupaten," ujarnya.

Terkait bencana penyakit dan kelaparan di Bukit Duabelas, pihaknya berkoordinasi dengan dinas kesehatan di lokasi tinggal Orang Rimba, antara lain Dinkes Sarolangun dan Dinkes Batanghari, untuk menanganinya.

Sebelumnya, pemerintah mengakui belum ada layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat pedalaman dan nomaden yang umumnya belum terdata identitas kependudukannya. "Kami masih pikirkan seperti apa solusinya nanti," ujar La Ode Taufik Nuryadin, Kepala Subdit Kerja Sama Kelembagaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial.

Di Jambi, Badan Pusat Statistik pernah menyurvei data kependudukan Orang Rimba pada 2010. "Data itu bisa dimanfaatkan," ujar Yos Rusdiansyah, Kepala BPS Provinsi Jambi.

Menurut Yos, jangan sampai ada pengabaian hak sehat Orang Rimba karena alasan administratif. "Kami siap memberikan seluruh data kependudukan Orang Rimba. Negara harus mengakomodasi kepentingan mereka," ujarnya.

Data BPS Provinsi Jambi menyebutkan, Orang Rimba terdata 3.198 jiwa. Mereka tersebar di enam kabupaten. Jumlah Orang Rimba di Sarolangun 1.095 jiwa, Merangin (858), Tebo (823), Bungo (286), Batanghari (79), dan Tanjung Jabung Barat 57 jiwa. Total jumlah laki-laki 1.610 orang dan perempuan 1.588 orang.

Seperti diberitakan, 11 Orang Rimba, dua bulan ini, meninggal, didahului demam, batuk, perut sakit, dan sesak napas. Pada anak-anak, ciri lain yang tampak adalah bibir pecah-pecah.

"Ini baru angka kematian yang terdata di wilayah timur TNBD. Bencana serupa di wilayah barat dan tengah belum terpantau," ujar Yomi Rivandi, Fasilitator Kesehatan Orang Rimba.

sumur  (regional.kompas.com)

Negara NKRI didirikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalamnya bukan kesejahteraan segelintir orang ikut republik bukan cuma jargon di mulut tetapi harus ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengayomi seluruh penduduk indonesia Semoga ini jadi pelajaran agar kedepannya pemerintah tidak melalaikan kewajibannya terhadap rakyat terutama masyarakat terpencil dan termarjinalisasi

Link: http://adf.ly/1FbVd1

Blog Archive