Monday, April 20, 2015

Interpelasi Gubernur Sumut Jilid III Kembali Kandas


MEDAN | Rencana anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggunakan hak meminta penjelasan atau interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan perkiraan buruknya kinerja pengelolaan APBD oleh pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, kembali kandas.

Pasalnya, dari 90 anggota DPRD Sumut yang hadir 53 orang menyatakan menolak interpelasi dilakukan, sementara yang menyatakana setuju hanya 37 orang. Padahal, sebelumnya ada 57 yang sudah tanda tangan sebagai pengusung, kini menyusut tinggal 37 orang.

Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) H Ajib Shah yang memimpin sidang paripurna pembahasan usulan hak interpelasi kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Senin (20/4/2015) mulai pukul 10.00 WIB.

Sebelum diputuskan sekira pukul 17.00 WIB, rapat berlangsung cukup alot. Dua kelompok yang pro dan kontra interpelasi dilanjutkan, saling beradu argumen melalui pimpinan sidang.

Muhri Fauzi Hafidz yang ditunjuk sebagai juru bicara pengusul hak interpelasi pun membacakan materi yang akan dijadikan bahan pertanyaan mereka kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Dalam materi tersebut, ada beberapa poin yang kemudian diperbaiki sebelum dibacakan kembali di paripurna tersebut. Sebab moral dan etika tidak bisa diinterpretasikan oleh orang-orang. "Sehingga kami fraksi Golkar, menyatakan menolak," ujar Hanafiah Harahap selaku juru bicara, yang juga menyikapi berbagai tudingan terkait pribadi Gubernur yang dianggap tidak baik untuk dibicarakan.

Sementara juru bicara fraksi PDI Perjuangan Analisman Zalukhu menyebutkan, materi interpelasi yang baru setelah direvisi, tidak ditandatangani kembali oleh para pengusung.

Oleh karenanya, ia meragukan keseriusan para anggota dewan yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut. Dirinya juga menilai, bahwa dalam proses perbaikan materi, pada 7 April lalu, partainya tidak diikutkan.

"Soal ini juga sudah dibicarakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam beberapa kali pertemuan. Sehingga kami menolak materi yang disampaikan oleh pengusul," katanya.

Senada dengan PKS, juru bicara fraksinya Khairul Anwar menyampaikan secara substansi, keseluruhan materi interpelasi sangat lemah, terutama soal pelanggaran yang disampaikan pengusung. http://bareskrim.com/2015/04/20/inte...embali-kandas/

Link: http://adf.ly/1FRljk

Blog Archive