Sunday, April 5, 2015

Jangan Terlalu Lebay, Negara Hanya Bayar Rp 158,8 Miliar untuk DP Mobil Pejabat


Negara Harus Bayar Rp 158,8 Miliar untuk DP Mobil Pejabat
Minggu, 05/04/2015 13:36 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang diundangkan 23 Maret 2015 dinilai rawan korupsi. Naiknya jumlah tunjangan DP bagi pembelian mobil menjadi Rp 210,89 juta dari sebelumnya Rp 116,65 juta dinilai menjadi ladang basah para pejabat untuk menggunakannya bagi kepentingan pribadi.

"Penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2010, uang DP mobil tidak dibelanjakan mobil tapi dialokasikan ke yang lain. Biasanya karena sudah dapat mobil mewah," ujar Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Agung Widadi di kantornya, Jakarta, Minggu (5/4).

Uang pun dimanfaatkan untuk kebutuhan tiap-tiap pejabat yang beragam. Alhasil, duit tersebut hanya seperti pesangon dan tunjangan bulanan biasa.

"Tidak ada pertanggungjawaban. Ini kan langsung dicairkan ke masing-masing pejabat dan politisi, tidak dikelola oleh kesekretariatan di DPR," tuturnya. Nihilnya laporan tersebut yang menjadi celah manipulasi pemanfaatan dan modus korupsi.

"Kami investigasi ke anggota DPR yang incumbent, setelah kami cek Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga belum melakukan audit. Jadi sudah diberikan pada 2010 namun tidak terpantau ke publik," kata Agung. Penyelewenangan tersebut terjadi pada hampir seluruh anggota dewan di periode sebelumnya.

Padahal, merujuk Undang-Undang Keuangan Negara, seluruh uang negara yang digunakan bisa diaudit. "Setiap rupiah bisa diaudit. Akan lucu jika hanya dengan keterangan secarik kertas bahwa saya sudah membeli mobil dengan harga sekian. Itu menjadi semacam hibah," tuturnya.

753 Orang Penerima

Pada Pasal 3 Ayat (3) Perpres Nomor 39 Tahun 2015 menyebutkan alokasi anggaran fasilitas uang muka dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pejabat diberi hak untuk menggunakan uang negara sebanyak Rp 210,89 juta untuk membeli mobil baru.

Dalam beleid yang diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly itu dijelaskan fasilitas uang muka kendaraan tersebut diberikan untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara.

Sementara pejabat negara yang berhak menerima tunjangan DP pembelian mobil berdasarkan aturan itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan anggota Komisi Yudisial (KY).

"Potensi pemborosan uang negara Rp 158,8 miliar, karena Pejabat yang menerima kurang lebih ada 753 orang," kata Agung
http://www.cnnindonesia.com/nasional...mobil-pejabat/


Dirjen Anggaran Sebut DPR Usul Tambahan DP Mobil Lebih Tinggi
Kamis, 02/04/2015 18:49 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat telah mempertimbangkan berbagai hal. Selain mempertimbangkan tingkat inflasi dan kondisi harga pasar, keputusan tersebut juga mempertimbangkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Usulan (DPR) nya sih lebih (tinggi) dari itu (yang ditetapkan)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/4).

Menurut Askolani, penyesuaian tunjangan DP mobil pribadi pejabat dilakukan setiap lima tahun sekali seiring dengan pergantian pejabat pemerintah. Selain itu Askolani juga memastikan, bantuan ini hanya tunjangan uang muka. Terkait pelunasan atau cicilannya menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat yang memanfaatkan tunjangan tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, disebutkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan dinaikkan sebesar Rp 94 juta menjadi Rp 210,89 juta per orang.

Aturan yang merupakan revisi atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 ini mengubah besaran fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari sebelumnya Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta.

Kelompok pejabat negara yang diberikan tunjangan ini antara lain anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan anggota Komisi Yudisial (KY).
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...-lebih-tinggi/


Soal DP Mobil Pejabat, Fitra Curigai Ada Politik Barter
MINGGU, 05 APRIL 2015 | 17:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mencurigai ada politik barter dalam keputusan Presiden Joko Widodo soal penambahan uang muka pembelian mobil dinas pejabat negara. "Anggaran dinaikkan sebagai balas budi setelah pemilu dan pembungkaman menggunakan fasilitas untuk politikus dan pejabat yang berseberangan," kata Apung di kantornya, Ahad, 5 April 2015.

Gejala itu, kata Apung, terlihat dari alasan pemerintah yang menyatakan kenaikan anggaran dilakukan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Apung menilai pemerintah harusnya bisa menolak tegas keinginan Dewan tersebut. Apalagi Jokowi telah menjanjikan efisiensi anggaran dalam visi nawa cita.

Kenaikan anggaran untuk uang muka mobil pejabat negara telah disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang diteken pada 20 Maret lalu. Alasan kenaikan disebut akibat naiknya harga bahan bakar minyak dan inflasi.

Sebanyak 753 pejabat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan akan menikmati anggaran dengan nilai total Rp 158,8 miliar itu.

Menurut Apung, lembaganya telah menginvestigasi beberapa anggota inkumben DPR pada 2010. Hasil penelusuran Fitra saat itu menemukan sebagian besar duit tidak digunakan untuk panjar mobil, tapi hanya dianggap pesangon biasa untuk keperluan pribadi. Saat itu, dana yang dianggarkan sebesar Rp 116 juta per orang. Kali ini, nilai tersebut dinaikkan menjadi Rp 210,8 juta untuk tiap pejabat.
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...Politik-Barter


Minta Kenaikan Uang DP Mobil, Ini Surat DPR ke Presiden
MINGGU, 05 APRIL 2015 | 15:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memahami munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan anggaran fasilitas uang muka kendaraan untuk pejabat negara. "Itu bagian dari feed back atas kebijakan publik yang harus diperhatikan," kata Yuddy melalui keterangan pers, Ahad, 5 April 2015.

Menurut Yuddy, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk pembelian kendaraan perorangan merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua DPR RI Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015. Surat itu diterima pada 5 Januari 2015.

Dalam surat itu, DPR meminta dilakukan revisi besaran tunjangan uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Menurut Yuddy alasan yang digunakan DPR adalah meningkatnya harga kendaraan dan dalam rangka penyesuaian kendaraan dinas bagi pejabat negara. "Presiden selaku Kepala Negara tentu harus menghormatinya. Duduk persoalannya seperti itu," tutur Yuddy.

Yuddy menilai terbitnya regulasi terkait dengan penambahan anggaran uang muka mobil dinas itu merupakan hal normatif dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara. Yuddy tak menampik bahwa kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat di tengah kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Dari sisi pemerintah, Yuddy mengatakan untuk menjamin efisiensi anggaran belanja negara, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif. Dia berpendapat bahwa kuncinya ada pada moral etik para pejabat negara yang bersangkutan. Yuddy juga menegaskan keputusan Presiden menyetujui usulan tersebut, dengan pertimbangan lebih hemat daripada mengganti seluruh kendaraan dinas pejabat negara yang jumlahnya cukup banyak.

Nilai pemberian fasilitas uang muka kendaraan, menurut Yuddy, sudah melalui pengkajian di Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara. Jumlahnya sekitar Rp 158 miliar dari Rp 2.039 triliun APBN tahun anggaran 2015. Dalam peraturan baru itu pemberian fasilitas uang muka kendaraan bagi pejabat publik naik dari Rp 116,5 juta menjadi Rp 210,8 juta.
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...PR-ke-Presiden

----------------------------------

Salahkan DPR, jangan Presiden Jokowi, bila aturan itu lolos. Sebab, Ketua DPR-lah yang mengusulkan dan meminta kenaikan itu.



Link: http://adf.ly/1DTtKm

Blog Archive