Thursday, April 16, 2015

Jokowi harus berani Tegas: Mau jadi Pelayan Rakyat atawa Pelayan Partai? No choice!


Jokowi harus berani Tegas: Mau jadi Pelayan Rakyat atawa Pelayan Partai? No choice!

Relawan: Jokowi Pelayan Rakyat, Bukan Petugas Partai!
Monday, 13 April 2015 15:39

Jakarta, GATRAnews- Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait istilah "petugas partai" dinilai bukan dalam rangka merendahkan kader PDIP termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat para pendukung Jokowi meradang. Menurut salah satu relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres lalu, Taufan Hunneman harusnya Jokowi menjadi pelayan rakyat bukan petugas partai.

"Jokowi adalah pelayan rakyat. Istilah 'pelayan rakyat' mengandung makna bahwa Jokowi harus memastikan bekerja buat kepentingan rakyat bukan semata-mata untuk partai politik," kata Taufan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (13/4).

Bagi Taufan yang terpenting saat ini adalah Presiden harus terus membangun kekuasaannya dengan cara menjadikan rakyat sebagai basis perjuangannya dan tak perlu menhiraukan 'rong-rongan' partai pendukung.

"Bagi saya yang terpenting Jokowi jangan meninggalkan rakyat karena rakyat adalah pemegang kedulautan tertinggi. Karena itulah Jokowi harus mengambil sikap yang sesuai konstitusi yaitu jangan tinggalkan rakyat dan harus berani mengambil sikap untuk berjuang bersama rakyat," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP periode 2015-2020 Megawati Soekarnoputri, mengingatkan kembali bahwa kader PDIP adalah petugas partai. "Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai," kata orang nomer satu di PDI Perjuangan itu pada pidato penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Sabtu (11/4).
http://www.gatra.com/politik-1/14233...as-partai.html


Megawati Sebut Jokowi Petugas Partai Rendahkan Institusi Presiden
NASIONAL 14 April 2015

Metroterkini.com - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut Joko Widodo sebagai petugas partai dinilai telah merendahkan institusi presiden. Penyebutan ini juga telah membuat para pendukung Jokowi meradang.

Salah satu relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres lalu, Taufan Hunneman mengatakan bahwa seharusnya Jokowi disebut sebagai pelayan rakyat, bukan petugas partai.

"Jokowi adalah pelayan rakyat. Istilah pelayan rakyat mengandung makna bahwa Jokowi harus memastikan bekerja buat kepentingan rakyat. Bukan semata-mata untuk partai politik," kata Taufan seperti dilansir rmol.co, Senin (13/4).

Bagi Taufan yang terpenting saat ini adalah Presiden harus terus membangun kekuasaannya dengan cara menjadikan rakyat sebagai basis perjuangannya dan tak perlu menhiraukan 'rong-rongan' partai pendukung.

"Bagi saya yang terpenting Jokowi jangan meninggalkan rakyat karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jokowi harus mengambil sikap yang sesuai konstitusi, yaitu jangan tinggalkan rakyat dan harus berani mengambil sikap untuk berjuang bersama rakyat," tandasnya
http://metroterkini.com/berita-14808...-presiden.html


Megawati, Boss Besar PDIP:
Presiden Mesti Jalankan Garis Partai
JUM'AT, 10 APRIL 2015 | 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti kebijakan partai. Sebab, kata Megawati, Jokowi terpilih menjadi presiden lantaran diusung oleh PDI Perjuangan.

"Sangat wajar apabila presiden dan wakil presiden menjalankan garis politik partai karena kebijakan partai segaris dengan rakyat," ujar Megawati dalam pidatonya ketika membuka Kongres PDIP di Sanur, Bali, Kamis 9 April 2015.

Presiden RI ke-5 itu juga berpesan kepada Jokowi untuk memenuhi janji kampanye dalam pemilihan presiden. "Saya berulang kali menyampaikan kepada Bapak Presiden agar berpegang teguh pada konstitusi. Berpihaklah kepada konstitusi, karena itu adalah jalan lurus kenegaraan. Penuhilah janji kampanyenya, sebab itu adalah ikatan suci dengan rakyat," ujar Mega.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan partainya ingin memperjelas posisinya sebagai partai pemerintah. "Kami ingin mengkonkretkan lagi posisi politik PDIP sebagai partai pengusung dan partai pemerintah," kata Basarah di arena Kongres, kemarin.

Karena itu, kata dia, harus ada kesepakatan mengenai model komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Jokowi-Kalla dan PDIP. Misalnya, mengenai perencanaan pembangunan dan penerapan kebijakan. "Kongres harus memastikan bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla selaras dengan ideologi partai," ujarnya. "Kongres akan menyempurnakan beberapa aspek yang belum sempurna antara parpol dan pemerintah."

Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan pernyataan Megawati bahwa pemerintah harus sejalan dengan partai bukan berarti partai mendikte pemerintah. Menurut dia, independensi Jokowi sebagai presiden tetap ada.

Tapi, kata dia, pemerintah harus mengikuti ideologi partai pengusung. "Misalnya, kalau pemerintah menggunakan mekanisme pasar untuk menaikkan harga BBM, ya, liberal namanya. Eh, jangan keterusan ya, kami ingatkan," katanya.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setuju dengan pernyataan Megawati. Menurut dia, pemerintah dan partai penyokong mutlak mesti bekerja sama. "Apa yang dikatakan Ibu Megawati tidak berlebihan. Yang sudah ada harus lebih baik lagi," katanya.

Jokowi sendiri merespons positif pesan yang disampaikan Megawati. "Sangat baik, pemimpin harus melayani rakyat. Bagus sekali. Pemimpin harus berideologi," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/fokus/2015/...n-Garis-Partai


Rapor Jokowi Semerah Seragam PDIP
15 APR 2015

Rimanews - Kinerja Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik karena dinilai tidak sesuai harapan masyarakat. Program Nawacita dan slogan Revolusi Mental dinilai gagal diimplementasikan selama pemerintahan berjalan.

Wakil Ketua Komite DPD 1, Fachrul Razi mengatakan Jokowi terjebak dengan retorika-retorikanya sendiri dalam Nawacita tanpa realisasi. "Rapot Jokowi sesuai dengan warna partainya merah," kata dia, dalam diskusi "Rapor Kabinet Kerja Jokowi" di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (15/4/2015)

Fachrul menjelaskan ada banyak masalah yang tidak mampu ditangani Jokowi. Dia menyoroti soal program Undang-Undang tentang Desa yang dinilai bahwa pemerintah terlalu melakukan intervensi supaya terjadi sentralistik. Pemerintah juga dinilai lebih memikirkan persoalan partai dibandingkan persolan daerah.

Menurut Fachrul, pada masalah kenaikkan harga BBM sikap pemerintah masih terombang-ambing dipengaruhi asing. "Jokowi pengecut dengan negara asing. Ketika kita takut dan kedaulatan kita diobok-obok asing. Dan kebijakan BBM ternyata menjadi alat transaksi," katanya

Untuk ranah politik, kata Fachrul, pemerintahan Jokowi justru menjadi pihak yang memperkeruh dengan mengintervensi konflik sejumlah partai politik. "Pemerintah harusnya jadi penengah. Yang terjadi sebaliknya. Negara terlibat sebagai trouble maker. negara intervensi parpol," ujar senator asal Aceh itu.
http://nasional.rimanews.com/politik...h-Seragam-PDIP

--------------------------

Jokowi harus berani Tegas: Mau jadi Pelayan Rakyat atawa Pelayan Partai? No choice!

Melayani partai, dipastikan akan menjadi figur yang "A New Hopeless", Jok!




Link: http://adf.ly/1F2IA8

Blog Archive