Monday, April 13, 2015

Konflik PDIP vs Jokowi: Soal Siapa yg "menguasai" dan "mengontrol" Istana?


Sebut Deparpolisasi, Mega tak Langsung Akui Kalah Kuasai Istana

Sabtu, 11/4/2015

intelijen - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, gerakan deparpolisasi atau mengikis peran partai politik (parpol) dalam pemerintahan menunjukkan ia dan PDIP tidak bisa menguasai Istana.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin di televisi swasta, Sabtu (11/4) malam.

Menurut Said, pernyataan itu menunjukkan Megawati bukan kelasnya sebagai Ketua Umum PDIP.

"Harusnya kalau ada masalah tidak perlu diungkapkan ke publik, lebih baik dibicarakan internal dulu," ungkapnya.

Selain itu, Said menduga kelompok yang berupa melakukan deparpolisasi itu Andi Widjojanto, Luhut Panjaitan dan Rini Soemarno.

"Selama ini yang disebut Trio Macan, atau trio apa yang ada di Istana Luhut, Rini, Andi itu berupaya memutus komunikasi Jokowi dengan PDIP," papar Said.

Megawati, mengatakan ada upaya pemunculan gerakan deparpolisasi atau mengikis peran partai politik (parpol) dalam pemerintahan. Ia menambahkan, ada pihak yang mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan partai adalah beban demokrasi.

"Namun mengatakan partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggakan kekuasaan politik sama saja mengkerdilkan arti partai yang berasal dari rakyat," ujar Mega, dalam Kongres IV PDIP di Sanur Bali, Kamis (9/4).

Menurutnya, Sentimental pada partai makin lantang diteriakkan dalam liberalisasi politik. Mega menyakini proses deparpolisasi yang telah menjadi fenomena ini tidak berdiri sendiri.
http://www.intelijen.co.id/sebut-dep...kuasai-istana/

Megawati tegaskan posisi PDIP atas Pemerintah Jokowi
9 April 2015

Kongres PDIP yang akan berlangsung hingga 12 April itu diselenggarakan dengan asumsi sejak awal untuk mengukuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri yang menjadi calon tunggal, kendati belakangan oleh beberapa kalangan dipandang mulai surut pamornya, terutama dengan naiknya popularitas Jokowi.

Dalam apa yang ia sebut sendiri 'pidato politik' saat membuka Kongres, Megawati bagai meneguhkan posisinya dan partainya terhadap pemerintah.

Pidato pembukaan Kongres oleh Megawati mengangkat hubungan antara partai dan pemerintahan Jokowi.
"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti... Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai," Megawati mengawali paparannya tentang hubungan antara dia, partainya serta Jokowi dan pemerintahannya.

"Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya."
Presiden sebagai calon partai

Bu Mega tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya dan partainya. Dia harus memikirkan negara ini, masyarakat Indonesia ini.
Siti Zuhro

Dengan tiga kali menekankan kata 'sangat', Megawati menyebutkan, "Landasan konstitusionalnya pun sangat, sangat, sangat jelas: UU No 42 tahun 2008," sambil menyebutkan pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Itulah mekanismenya, jadi bukanlah secara indenpenden."

"Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden serta wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik Partai," tegas Megawati, disambut sorak sorai hadirin peserta Kongres.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit...9_kongres_pdip


Komunikasi Pemerintah dengan Parpol Pengusung Jokowi-JK Dinilai Buruk
Minggu, 12 April 2015 , 01:59:00

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengakui bahwa komunikasi antara pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan partai pengusung kurang berjalan dengan baik.

Ini dikatakan Karding, mengamini pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat kongres PDIP di Bali, yang sempat menyinggung adanya pekerjaan rumah dalam mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusung.

Diakui Karding, itu disebabkan kurang baiknya komunikasi antara pemerintah dan partai pengusung. Ini menurutnya bisa dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah kurang mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

"Memang setelah 5 atau 6 bulan ini, saya melihat komunikasi antara partai dan presiden kurang berjalan optimal dan kualitatif. Itu dapat dilihat pada beberapa kasus kebijakan pemerintah belum tentu dipahami atau didukung oleh parlemen," kata Karding saat dihubungi Sabtu (11/4).

Ya, di antara kebijakan Presiden Jokowi paling menuai protes secara politik terutama oleh PDI Perjuangan adalah masalah calon kapolri. Terutama karena Jokowi batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Karena itu, Karding beranggapan hubungan pemerintah dengan partai pengusung memang harus diperbaiki dan diperlukan semacam sekretariat bersama yang mampu menjembatani komunikasi keduanya.

"Perlu ada semacam sekertariat bersama yang merepresentasi dua belah pihak semacam LO yang tugasnya mengatur. Pertemuan rutin atau insidentil dan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan yang akan diambil oleh presiden," jelas Karding.

Ini karena dia memandang selama ini kendala komunikasi antara pemerintah dengan partai pengusung terhalang kesibukan masing-masing, ditambah tidak adanya tim yang menjembatani komunikasi pemerintah dan parpol pengusung serta faktor lainnya
http://www.jpnn.com/read/2015/04/12/...-Dinilai-Buruk


Megawati Singgung soal "Penumpang Gelap", Apa Kata Jokowi?
Kamis, 9 April 2015 | 22:16 WIB

MATARAM, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung soal "penumpang gelap" dalam pidato politiknya pada Kongres IV PDI-P, Kamis (9/4/2015) di Sanur, Bali. Megawati mengatakan, tim kampanye yang dikerahkan saat kampanye pemilu rentan disusupi "penumpang gelap" untuk kepentingan tertentu. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo soal ini? (Baca: Pidato Megawati Penuh Pesan untuk Pemerintahan Jokowi)

"Apa ya, saya enggak begitu ini, apa ada kata-kata itu?" kata Jokowi saat tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL), Kamis.

Meski mengaku tak terlalu paham dengan pernyataan itu, ia mengatakan bahwa hal ini hanya masalah komunikasi. Jika komunikasi dibangun dengan baik antara pemerintah, partai politik, dan DPR, maka semua masalah bisa diselesaikan dengan baik.

"Kalau ada komunikasi baik antara pemerintah, partai, dan Dewan, saya kira semua persoalan bisa dipecahkan. Bisa dicarikan solusinya," kata Jokowi.

Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar pukul 18.00 Wita. Presiden disambut oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, Kapolda NTB Brigjen Pol Sriyono, dan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudi Irham Srigede.

Dalam kunjungan kerjanya di NTB, Presiden dijadwalkan menghadiri beberapa acara, di antaranya meresmikan kampus IPDN di Kabupaten Lombok Tengah dan acara Tambora Menyapa Dunia (TMD) di Kabupaten Dompu.
http://nasional.kompas.com/read/2015...a.Kata.Jokowi.


Projo Sepakat dengan Megawati Ada Penumpang Gelap di Pemerintahan Jokowi-JK
Sabtu, 11 April 2015 13:24 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ormas Pro Jokowi (Projo) sepakat terhadap pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang adanya penumpang gelap di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua DPP Projo, Sunggul Hamonangan Sirait, mengatakan sindiran Megawati tersebut sebenarnya dialamatkan kepada orang-orang yang sejak awal tidak mendukung Jokowi namun kini merapat ke pemerintahan.

"Sebenarnya yang dimaksud Bu Mega penumpang gelap itu adalah orang-orang yang sejak semula tidak berniat mendukung Jokow-JK. Berlawanan bahkan menghambat. Tetapi begitu dilihat angin kemenangan mengarah Jokowi kemudian merapat dengan membawa kepentingan agenda dan alasan," ujar Sunggul saat diskusi bertajuk 'Penumpang Gelap di Tikungan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Menurut Sunggul, sebenarnya tidak ada masalah setiap anak bangsa berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, Sunggul mengingatkan harus mengutamakan para pendukung sedari awal, terlebih tidak membawa kepentingan asing dan kepentingan yang tidak jelas.

"Janganlah pula orang ini yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Namun harus ada kesempatan yang lebih besar didahulukan pendukungnya, mau parpol atau relawan. Sebab sebagai anak bangsa mereka mau berkontribusi boleh-boleh aja. Sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya. Tetapi begitu masuk dalam barisan, tertib lah," pesan Sunggul.

Sekedar informasi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung soal 'penumpang gelap' pada pidato politiknya pada Kongres IV PDI-P, Kamis (9/4/2015) di Sanur, Bali. Megawati mengatakan, tim kampanye yang dikerahkan saat kampanye Pemilu rentan disusupi 'penumpang gelap' untuk kepentingan tertentu
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ahan-jokowi-jk


Kepada Figur Siapakah kira-kira Cemburu dan iri Megawati Ditujukan?
Quote: Makin Jelas The Real President Adalah Luhut, Jokowi Cuma Kepala Negara
Rabu, 04 Maret 2015 , 12:09:00 WIB

RMOL. Ada makna politis dan sosiologi terkait kepindahan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta ke Istana Bogor. Sejak zaman Soekarno hingga SBY, Istana Jakarta adalah simbol pemerintahan seorang presiden hingga habis masa jabatannya, baik akibat diturunkan paksa atau lewat pilpres. Semua presiden selalu bertahan di Istana Jakarta.

Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, langkah Presiden Jokowi yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus atau the power attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang the real presiden.

Ia menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Tidak sampai disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas seorang presiden.

"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa real presiden hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi," kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).

Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai real presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan, sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan tinggal di Istana Bogor.

"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi," tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini
http://politik.rmol.co/read/2015/03/...Kepala-Negara-


The Real President?
Luhut: Saya Cuma Membantu, Lehernya Presiden
Selasa, 10 Maret 2015 , 09:00:00


THE REAL PRESIDENT?: Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan sumpah dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) akhirnya angkat bicara setelah sepekan terakhir namanya diguncingkan, sebagai pemegang kuasa jabatan melebihi wakil presiden dan menteri koordinator.

Luhut pun menegaskan bahwa jabatannya tidak memiliki kekuasaan seperti yang dituduhkan. "Enggak ada itu. Saya cuma membantu presiden dan wapres. Ya sudah. Saya stafnya presiden. Namanya saja sudah jelas itu," ujar Luhut di kompleks kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/3) malam.

Luhut menyatakan tugasnya hampir serupa dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang pernah dibentuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihapus di zaman Joko Widodo.

Oleh karena itu, tegasnya, tidak ada wewenangnya yang bertabrakan dengan pihak lain. Hanya saja, kata dia, kantor staf presiden tidak bisa menilai menteri-menteri di kabinet seperti yang dilakukan UKP4.

Termasuk tidak dapat mengajukan reshuffle. "Ya justru itu, kita ndak ada, beda kita enggak ada nilai-nilai menteri. Yang negur menteri juga presiden," sambungnya.

Kantor staf, kata Luhut, hanya melaporkan hasil kerja program-program kementerian yang diminta presiden. Luhut menamakan dirinya sebagai alat presiden untuk bekerja.

"Jadi ini adalah tool presiden. Alat daripada presiden. Kalau dalam bahasa tentaranya adalah leher. Tidak punya kepribadian. Yang punya keputusan itu presiden. Saya hanya alat presiden untuk membantu pengambilan keputusan oleh presiden," paparnya.

Soal pembentukan kelembagaannya saat ini, Luhut enggan menjelaskannya. Ia hanya mengamini bahwa akan dibantu lima deputi. Namun, identitas deputi baru akan disampaikan setelah pelantikan.
http://www.jpnn.com/read/2015/03/10/...ernya-Presiden


Luhut ke Amerika, Bawa Surat Jokowi Untuk Obama
Selasa, 10 Maret 2015 , 09:29:00

JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa ketidakhadirannya di Istana sepekan lalu karena ia sedang bertugas di Amerika. Ia hadir di Amerika untuk menjadi di Harvard Bisnis School di Boston.

Selain itu, Luhut mengaku menuju Washington membawa surat dari Presiden Joko Widodo untuk Presiden Obama.

"Saya bawa surat presiden terus saya ketemu Kepala Pusat Keamanan Amerika Susan Rice," ujar Luhut di kantornya, kompleks Istana Negara, Senin (9/3) malam.

Ditanya isi surat tersebut, Luhut enggan menjawabnya. Ia hanya membenarkan salah satu isi surat itu mengenai rencana kedatangan Jokowi ke Amerika.

"Ya masak diceritain isi suratnya," sambungnya.

Luhut menampik bahwa tugasnya membawa surat saat itu melangkahi kewenangan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Menurutnya, Menteri Retno justru meminta Dubes RI untuk AS mendampingi Luhut menemui Obama.

"Enggaklah. Saya pergi dengan duta besar. Yang ngatur juga duta besar. Saya utusan khusus presiden kan boleh bawa surat presiden ke sana," ujarnya.

Luhut juga kembali menjelaskan bahwa tugasnya hanya melaksanakan perintah presiden. Staf presiden, kata dia, melaporkan tugas orang-orang di bawah presiden. Ia memastikan tidak ada kewenangan yang dilanggar.

"Presiden itu, kalau di tentara sebagai panglima. Beliau itu harus tahu progres pasukannya di bawah, itulah tugas dari staf presiden. Jadi jangan dibalik-balik. Tidak ada yang bertentangan dan melanggar ketentuan karena itu adalah kewenangan presiden," tandas Luhut
http://www.jpnn.com/read/2015/03/10/...wi-Untuk-Obama


Luhut Lebih Didengar Gedung Putih, Daripada Presiden Jokowi
Sabtu, 07-03-2015 09:15

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan langsung bergerak ke Washington guna mempersiapkan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi pasca mendapatkan kewenangan yang luas.

Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro, mengatakan bahwa Luhut Panjaitan membuktikan kapasitasnya bahwa dia sosok yang berpengaruh dan diperhitungkan oleh Jokowi dalam melakukan lobi dengan Pihak AS, dengan kata lain omongan Luhut lebih didengar oleh AS daripada Presiden Jokowi sekarang ini.

"Peran Luhut sangat diharapkan dalam menyukseskan kunjungan kenegaraan ke AS. Kita mengetahui bahwa tidak stabilnya ekonomi di Indonesia karena ada intervensi dari pihak internasional termasuk AS yang berperan dalam hal ini seperti Anjlok Rupiah, Inflasi dan kenaikan harga barang," ungkapnya, Sabtu (7/3).

Gandhi menjelaskan, awal pemerintahan Presiden Jokowi beliau sangat membanggakan Tiongkok dalam melakukan kerjasama dibandingan dengan pihak AS, ini mungkin yang membuat AS murka dalam menggunakan Full Power untuk Indonesia mengetahui kapasitasnya.

"Dan disini peran Luhut sebagai penyambung komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS," ujar Gandhi.

"Saya mengibaratkan posisi Luhut sekarang ini bisa dikatakan sebagai Presiden Indonesia harian, karena Presiden Jokowi juga menyerahkan tanggung jawab yang penuh dalam melakukan komunikasi agar ekonomi Indonesia bisa normal dan stabil tidak terjadi gelojak yang sangat besar nantinya. Harusnya peran ini dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara tapi ternyata itu tidak mungkin," tutupnya.
http://www.aktual.co/politik/luhut-l...residen-jokowi



Luhut: Jokowi Petarung, Nggak Bisa Ditekan Parpol
Kamis, 23/10/2014 10:56 WIB

Jakarta -Mantan senior advisor Tim Transisi Jenderal Purn Luhut Panjaitan (67) memastikan Presiden Jokowi tidak memiliki banyak titipan dari parpol terkait pemilihan menterinya. Menurut Luhut, Jokowi seorang petarung.

"Nggak ada (titipan dari parpol), Pak Jokowi petarung kok," ujar Luhut usai menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (23/10/2014). Luhut keluar dari Istana melalui pintu samping Wisma Negara.

Luhut menambahkan, Jokowi tipe orang yang tidak bisa ditekan. "Saya mau bilang satu, Pak Jokowi itu petarung. Pak Jokowi itu saya lihat, makin kenal, orangnya nggak bisa ditekan," tutur Menperindag era Gus Dur ini.

Apakah Jokowi menyinggung soal acara di Tanjung Priok semalam?Menurut Luhut, Jokowi tidak ada agenda menghadiri acara di Tanjung Priok.

"Persiapan boleh-boleh saja. Nggak pernah itu beliau ada rencana (ke Priok) kemarin," ucap Luhut.

Wartawan juga bertanya apakah di dalam Istana Luhut ditanya kesiapannya jadi menteri. "Nggak ada pertanyaan begitu, jangan tanya-tanya gitulah," elaknya.
http://finance.detik.com/read/2014/1...ditekan-parpol


--------------------------------

Yang boleh "menguasai" Jokowi itu, seharusnya hanya boleh isterinya sajalah!

Blog Archive