Monday, April 6, 2015

Kwik Kian Gie: PDIP Partai Paling Korup, Banyak Koruptornya


Kwik Kian Gie: PDIP Partai Paling Korup, Banyak Koruptornya

Kwik Kian Gie: PDIP Partai Paling Korup, Banyak Koruptornya

BugisPos — Mantan Ketua Litbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kwik Kian Gie menyatakan tidak merasa heran atas keterlibatan 19 anggota Fraksi PDIP periode 2004-2009 yang disebut-sebut menerima travel cek mencapai Rp 9,8 miliar dalam pemilihan Dewan Gubernur BI Miranda Gultom. Alasannya, PDIP adalah partai paling korupsi yang banyak koruptornya.

"Kalau saya ditanya, apakah heran atau tidak. Saya jawab tidak heran karena banyak koruptor di PDIP," kata Kwik di Jakarta, Senin (15/3/2010).

Diungkapkan, indikatornya sangat mudah, yaitu mobil para anggota DPR dari PDIP sangat mewah. "Saya kenal mereka. Waktu tahun 1998, betapa miskin mereka. Sekarang kok mobil mereka mewah-mewah," kata Kwik.

"Kalau saya ditanya, apakah heran atau tidak. Saya jawab tidak heran karena banyak koruptor di PDIP," kata Kwik …

Dijelaskan, saat dirinya menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) diminta untuk memberikan paparan tentang korupsi. Lalu peserta bertanya, apakah partai politik tidak korupsi.

"Saya menjawab, partai yang paling korupsi adalah partai saya, PDIP," kata Kwik.

Terkait soal pilihan Anggota DPR dari fraksi PDIP terhadap Miranda Gultom sebagai calon Gubernur BI tersebut, Kwik mengungkapkan bahwa pemilihan tersebut atas perintah dari Ketua Umum PDIP, Megawari Soekarnoputri.

"Perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang mesti menggolkan Miranda saat berhadapan dengan Burhanuddin Abdullah saat pemilihan calon Gubernur BI," kata Kwik.

Oleh karena sudah ada sinyal dari Megawati, maka anggota DPR dari PDIP memberikan suaranya untuk memilih Miranda Gultom.

"Tapi tentunya tidak gratis begitu saja," tandas mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini.

"Saya menjawab, partai yang paling korupsi adalah partai saya, PDIP," kata Kwik

Dijelaskan, sewaktu pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang waktu itu tiga nama bersaing yakni Burnahunddin Abdullah, Miranda Gultom dan Cyrilus Harinowo.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 19 politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut menerima suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.

Total uang suap yang diterima 19 politisi PDIP itu mencapai Rp 9,8 miliar. Informasi ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3/2010). Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda.

Atas perbuatan itu, terdakwa Dudhie Makmun Murod diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

…Total uang suap yang diterima 19 politisi PDIP itu mencapai Rp 9,8 miliar. Informasi ini terungkap di Pengadilan Tipikor, Jakarta…

Nama-nama politisi PDIP yang masuk daftar jaksa, beserta uang suap yang diterimanya:

Panda Nababan menerima uang terbesar (Rp1,45 miliar)
Williem M Tutuarima (Rp500 juta)
Sutanto Pranoto (Rp600 juta)
Agus Chondro Prayitno (Rp500 juta)
M Iqbal (Rp500 juta)
Budhiningsih (Rp500 juta)
Poltak Sitorus (Rp500 juta)
Aberson M Sihaloho (Rp500 juta)
Rusman Lumban Toruan (Rp500 juta)
Max Moein (Rp500 juta)
JeffeyTongas Lumban Batu (Rp500 juta)
Matheos Pormes (Rp350 juta)
Engelina A Pattiasina (Rp500 juta)
Suratal HW (Rp500 juta)
Ni Luh Mariani Tirtasari (Rp500 juta)
Soewarno (Rp500 juta)
Emir Moeis (Rp200 juta)
Sukarjo (Rp200 juta).

Anehnya, Ketua Umum DPP PDIPMegawati Soekarnoputri, menyatakan tidak akan ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa politisinya, karena korupsi itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai.

19 politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut menerima suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Ketua Umum DPP PDIPMegawati Soekarnoputri, menyatakan tidak akan ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa politisinya, karena korupsi itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai.

Total uang suap yang diterima 19 politisi PDIP itu mencapai Rp 9,8 miliar. Informasi ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Dudhie Makmun Murod. Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda. "Bahwa terdakwa Dudhie Makmun Murod, baik secara sendirisendiri atau bersama-sama dengan sejumlah politikus dari PDIP, pada Juni 2004 telah menerima pemberian uang senilai Rp9,8 miliar," kata Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK Mochamad Rum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3/2010).

Atas perbuatan itu, terdakwa Dudhie Makmun Murod diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini bermula saat terdakwa mengikuti rapat internal FPDIP yang diikuti seluruh anggota Komisi IX dari FPDIP pada Juni 2004.Rapat juga dihadiri oleh Tjahjo Kumolo selaku ketua fraksi dan Panda Nababan selaku sekretaris fraksi. Salah satu agenda pertemuan itu membahas pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.

Di dalam rapat Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa untuk pemilihan tersebut FPDIP akan menyalonkan dan mendukung Miranda Swaray Goeltom. Pada 8 Juni 2004 Miranda akhirnya terpilih menjadi deputi gubernur senior BI untuk periode 2004–2009. Sesaat setelah selesai acara pemilihan, terdakwa dihubungi sekretaris FPDIP untuk menemui seseorang yang bernama Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo di Restoran Bebek Bali di Kompleks Taman Ria Senayan untuk menerima titipan dari Nunun Nurbaeti. Sesampai di restoran terdakwa menerima sebuah tas karton berlabel warna merah berisi cek perjalanan dalam amplop tertutup dari Ahmad HakimSafari sebagaimana arahan dari Nunun Nurbaeti.

Amplop itu berisi cek perjalanan senilai Rp9,8 miliar, kemudian dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IX DPR dari FPDIP. "Terdakwa mengetahui bahwa pemberian cek perjalanan tersebut berkaitan dengan proses pemenangan Miranda sebagai deputi gubernur senior BI. Ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai anggota Komisi IX DPR yang dilarang menerima imbalan dari pihak lain dalam menjalankan tugas," kata Mochamad Rum. Menanggapi dakwaan itu terdakwa Dudhie Makmun Murod mengaku menerima dakwaan dari tim jaksa. Bahkan dia tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut. "Saya terima dakwaan itu dan saya juga tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan JPU,"kata Dudhie.

"Pemberian cek tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai anggota Komisi IX DPR, yang dilarang menerima imbalan dari pihak lain dalam menjalankan tugas" katanya.

Megawati Lepas Tangan

Menanggapi korupsi massal yang dilakukan oleh para politisinya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan menyatakan tidak akan ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa politisinya, Dudhie Makmun Murod maupun 19 nama yang disebutkan dalam pengadilan Tipikor.

"Kita kan sudah menyerahkan ke ranah hukum. Jadi kita biarkan proses hukum," kata Wasekjen DPP PDIP Agnita Singedikane di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/3/2010).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Agnita, dalam rapat sudah menegaskan, kalau memang yang bersangkutan perlu dibela maka akan dibela. "Tapi kalau itu korupsi, itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai," katanya.

Agnita menegaskan, partai tentunya akan meminta klarifikasi dari orang-orang yang namanya disebutkan, dimintai keterangan apakah betul atau tidak tuduhan jaksa itu. "Biarkan hukum yang membuktikan itu," kata dia.

"…Tapi kalau itu korupsi, itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai," katanya. Biarkan hukum yang membuktikan itu…"

KPK Harus Segera Usut Kasus Suap 19 Politisi PDIP

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti,Yenti Garnasih, mendesak KPK menindaklanjuti nama-nama yang disebut jaksa. Menurut dia, pengungkapan aliran dana itu menjadi pembuktian utama dalam pengungkapan kasus suap.

"Penyebutan nama di pengadilan itu kan sudah menjadi dasar yang kuat. KPK jangan menunggu kasus ini divonis dulu, baru bergerak," katanya kemarin. Tindak lanjut oleh KPK itu bisa dilakukan dengan mulai memanggil dan memeriksa nama-nama yang disebutkan.

Penyelidikan bisa segera dilakukan dengan menempatkan nama-nama itu sebagai saksi. Status sebagai saksi itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka jika bukti-bukti dinilai cukup. "Kalau itu tidak dilakukan, KPK bisa kita sebut sebagai tebang pilih. Ini kan sudah jelas semua. Tinggal panggil saja, periksa.Tidak ada yang sulit," katanya

http://bugisposonline.com/kwik-pdip-...oruptornya.htm

Link: http://adf.ly/1DbcED

Blog Archive