Thursday, April 9, 2015

Pengurus Golkar Sumut ‘Dilarang’ Hadiri Pertemuan Agung Laksono


MEDAN | Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H Ajib Shah SSos menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPD Partai Golkar Sumut, pengurus DPD Kabupaten/Kota beserta seluruh anggota FP Golkar DPRD Sumut maupun Kabupaten/Kota untuk tidak menghadiri pertemuan atau konsolidasi nasional Partai Golkar Versi Agung Laksono yang akan digelar pada (10-11 April 2015) di Hotel Tiara Convention Hall Medan.

Instruksi tersebut disampaikan H Ajib Shah SSos didampingi Bendahara DPD Partai Golkar Sumut Jimmi Ong, Wakil Ketua H Indra Alamsyah SH, Warinson Sinaga, SH, Mucrid Choki Nasution dan Wakil Ketua Bidang Pemuda Suruhenta Sembiring kepada wartawan, Kamis (9/4/2015), di Sekretariat DPD Partai Golkar Sumut menanggapi adanya pertemuan maupun konsolidasi nasional Partai Golkar Versi Agung Laksono.

"Kepada seluruh pengurus DPD Partai Golkar Sumut, anggota DPRD Sumut, dan pengurus DPD Partai Golkar serta anggota DPRD Kabupaten dan Kota di Sumut, saya ingatkan agar jangan menghadiri pertemuan atau konsolidasi nasional Partai Golkar Versi Agung Laksono, karena kegiatan tersebut illegal dan melanggar hukum, sesuai dengan putusan sela PTUN yang secara tegas melarang Agung Laksono melaksanakan kegiatan Partai Golkar," tegas Ajib Shah.

Ajib Shah yang juga Ketua DPRD Sumut itu berharap kepada Kapoldasu, untuk melarang dan membatalkan pertemuan Partai Golkar versi Agung Laksono tersebut, sebab jika kegiatan itu tetap dibiarkan berlangsung, bisa saja dapat mengganggu kondusifitas di Sumut, mengingat kegiatan mereka melanggar hukum dalam hal ini putusan sela PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).

Karena, tambah Ajib Shah, berdasarkan keputusan PTUN Nomor:62/G/2015/PTUN-JKT telah menetapkan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh penggugat kubu ARB (Abu Rizal Bakrie) dan memerintahkan kubu Agung Laksono untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk dalam hal penerbitan surat-surat, sampai dengan ada putusan berkekuatan tetap.

"Bahkan telah memerintahkan kepada para tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan AD, ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabut," jelas Ajib Shah. http://bareskrim.com/2015/04/09/peng...agung-laksono/

Link: http://adf.ly/1EBwGH

Blog Archive