Tuesday, April 21, 2015

Politikus PDIP: Pemerintahan Jokowi Amburadul!


Politikus PDIP: Pemerintahan Jokowi Amburadul!

Senin, 20 April 2015 - 06:15 wib

Politikus PDIP: Pemerintahan Jokowi Amburadul!

Politikus PDIP: Pemerintahan Jokowi Amburadul!

JAKARTA - Saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, besar harapan masyarakat keduanya bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Namun nyatanya enam bulan memimpin Indonesia, masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut berdasarkan survei yang dikeluarkan Poltracking.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, wajar jika publik kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, selama ini dua tokoh itu belum berpihak ke rakyat.

"Saya sudah lama melihat kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi-JK, nyatanya memang amburadul seperti naiknya sembako, BBM dan masih banyak lagi," ujar Effendi kepada Okezone di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Anggota Komisi VII DPR tersebut berpesan kepada publik untuk tidak menyalahkan para menteri di Kabinet Kerja. Sebab, yang harus bertangung jawab atas ketidakpuasan publik tersebut adalah Jokowi dan JK.

"Ya majikannya harus dikoreksi dong, karena carut marutnya negeri ini. Jadi tidak bisa kesalahannya tersebut dilimpahkan kepada para menteri," tegasnya.

Dari hasil survei tersebut juga menjadi cerminan bagi Jokowi-JK bagaimana publik sudah semakin kecewa Indonesia dipimpin dua tokoh tersebut. Menurutnya, Jokowi telah lupa dengan janjinya pada saat kampanye dahulu.

"Mengelola negara kok kaya simsalabim dengan enaknya saja. Nah kepercayaan publik hilang itu cerminan bagi Jokowi ketidakmampuan memimpin negeri ini," sindirnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menyatakan, sebanyak 48,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 44 responden menyatakan puas, dan 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Kinerja yang dianggap tidak memuaskan oleh publik adalah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi kata Hanta tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66 persen. Sedangkan di bidang hukum tingkat kepusan publik mencapai 55 persen.

Survei tersebut dilakukan 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015 dengan mengunakan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka, dan tingkatan margin of error survei ini mencapai 2,9 persen.

http://news.okezone.com/read/2015/04/20/337/1136822/politikus-pdip-pemerintahan-jokowi-amburadul

yang penting kerja.. kerja.. kerja...

Link: http://adf.ly/1FVJAJ

Blog Archive