Monday, April 6, 2015

Politikus PDIP TB Hasanuddin: "Saya Nggak Ngerti Cara Berpikirnya (Jokowi)". Ramikir?


Politikus PDIP TB Hasanuddin: Saya Nggak Ngerti Cara Berpikirnya . Ramikir?
Jokowi

Politikus PDIP: Saya Nggak Ngerti Cara Berpikirnya (Jokowi)
Senin, 06 April 2015 , 04:25:00

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan uang muka pembelian mobil untuk para pejabat terus menuai reaksi negatif. Tak terkecuali dari partai pengusungnya sendiri, PDIP. Ktitik pedas pun datang datang dari politikus banteng moncong putih, TB Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, menaikkan uang DP buat mobil pejabat tidak salah. Hanya saja, kata Hasanuddin, tidak tepat pemerintah menghambur-hamburkan APBN di saat masyarakat menjerit karena kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM. "Timingnya kurang tepat ketika rakyat sedang terjepit dengan harga-harga sembako akibat naiknya harga BBM," kata Hasanuddin dalam siaran persnya.

Karena kondisi tidak mendukung, anggota Komisi I DPR ini mengatakan, wajar jika kebijakan Jokowi-JK menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. "Ada kader yang SMS saya begini: 'wah pantesan beras dan gula naik karena BBM naik, dan uang hasil BBM rupanya untuk beli mobil baru Kang Jenderal ya," beber Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010, tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden meneken itu pada 20 Maret 2015.

Hanya satu pasal yang diubah, yakni Pasal 3 Ayat (1) Perpres Nomor 68 tahun 2010, yang berbunyi: Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sementara itu, setelah diubah, Perpres Nomor 39 Tahun 2015 angka nominalnya bertambah menjadi Rp 210.890.000 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang
muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perpres itu, pejabat negara yang dimaksud adalah pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, Hakim Agung Mahkamah Agung. Keempat, Hakim Mahkamah Konstitusi. Kelima, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan keenam adalah anggota Komisi Yudisial.

Kritik keras lainnya dari Hasanuddin, adalah soal kendaraan dinas para menteri Kabinet Kerja. Menurut dia, pemerintah tidak konsisten. "Saya nggak ngerti cara berpikirnya. Dulu menteri rencananya mau pakai Innova (kisaran harga Rp 300 juta) sebagai koreksi atau pengganti Camry (Rp 550 juta). Eh yang dibeli kok malah Lexus yang Rp 2,8 miliar. Gini mengaku semua demi rakyat," pungkas Hasanuddin.
http://www.jpnn.com/read/2015/04/06/...a-Berpikirnya-(Jokowi)


Yusril: Banyak Kerja Malah Gak Mikir
Senin, 08 Desember 2014, 09:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kembali menyindir pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Meski tak secara tegas, tetapi sindiran itu dimulai dari kicauan 'kerja, kerja, kerja' yang dilontarkan lewat akun twitter pribadinya, Senin (8/12).

"Kerja, Kerja, Kerja.. Ayo kerja... ", lha Ini perintah siapa ya?" tulis Yusril.

Kicauan ini mendapatkan banyak tanggapan. Seperti dari @SiBinokiYo
yang mengingatkan Yusril ada dua tokoh yang menggunakan tagline tersebut yakni Joko Widodo dan Dahlan Iskan.

'Masak lupa...' kan @jokowi_do2 dan @iskan_dahlan yg suka blg gt...
Lain lagi @Mangidertito yang menuliskan

"Monyet juga kerja pak, met pagi pak Yusril" katanya. Kicauan ini pun langsung mendapatkan respon

'Lha iyo, tapi kerjone ora mikir hehe @Mangidertito," balas Yusril.

Sementera itu @saryohadi menuliskan

"kebanyakan mikir malah gak kerja, katanya iklan "Talk less do more""

Kicauan itu pun kembali dibalas Yusril

'Kebanyakan kerja malah gak mikir haha" katanya.

Ia pun menutup twitnya dengan kalimat

"Banyak mikir malah gak kerja. Banyak kerja malah gak mikir. Gak banyak kerja & gak banyak mikir, lantas jadi apa ya?"
http://nasional.republika.co.id/beri...alah-gak-mikir


Pusingnya Jadi Jokowi
Senin,09 Maret 2015 | 17:03

Politikus PDIP TB Hasanuddin: Saya Nggak Ngerti Cara Berpikirnya . Ramikir?

Saya mencoba membaca pikiran Presiden Jokowi. Saat ini, di otaknya bergelayut sejumlah masalah yang mengusiknya. Hatinya berkecamuk: bimbang bercampur galau. Hal itu buntut dari 'bergentayangan'-nya beragam isu yang butuh penyelesaiannya. Mulai dari mobil nasional yang disorot publik karena mengkarpetmerahkan mantan Kepala BIN yang juga tim suksesnya, Hendropriyono.

Atau kisruh KPK-Polri dengan isu-isu lanjutannya: pengalihan penanganan kasus BG, Ketua KPK Abraham Samad, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka. Hingga BBM naik diam-diam, Rupiah melemah, mafia beras, pergantian Kepala BIN, Panglima TNI, dan seabrek persoalan negara lainnya yang tak kalah penting untuk difikirkan seorang Jokowi yang rangkap jabatan sebagai petugas partai sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Mungkin hati kecil Presiden Jokowi berkata: "Ternyata gak mudah ya ngurus negara. Gak mungkin aku komentar ora ngurus, dan ora mikir lagi." Tentu sebagai seorang berlatar pengusaha, ia mafhum bagaimana menjadi manajer bagi anak buahnya. Sebuah perusahaan menjadi besar jika sistem manajemen dan distribusi pekerjaan berjalan baik. Ia tidak harus mengurusi hal-hal teknis. Namun apakah mengurus negara sama seperti mengurus perusahaan atau kota?

Gaya kepemimpinan setiap orang memang berbeda. Ada yang perfeksionis: urusan detail yang ecek-ecek pun sangat teliti diperhatikannya. Jokowi mungkin termasuk yang seperti itu. Atau gaya mandor yang tinggal kasih perintah ke anak buah lalu menugaskan supervisor untuk mengarahkannya.

Empat bulan lebih Jokowi memimpin negeri ini. Popularitasnya terus merosot. Akhir pekan lalu, ada rilis penelitian dari Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram bekerjasama dengan Lembaga Monitoring Data dan Analisis Kampanye Media Sosial AirMob yang dilakukan selama Januari—Februari 2015. Penelitian menyimpulkan, citra positif Jokowi mencapai titik terendah hingga 51%.

Peneliti dari AirMob, Nurfahmi Budi Prasetyo, menilai penurunan popularitas Jokowi karena mulai muncul kekecewaan publik atas janji-janji politik yang tak kunjung terealisasi. Kedua lembaga itu juga menyebut, kinerja positif menteri-menterinya justru tidak otomatis mengangkat citra Presiden Jokowi. Publik menilai, gebrakan-gebrakan Kementerian adalah faktor dari individu menterinya. Mungkin karena sudah kadung kesal dengan leletnya Jokowi memutuskan persoalan KPK-Polri, sehingga setiap ada persoalan di tanah air, semuanya dilimpahkan ke mantan Gubernur DKI jakarta seumuran jagung itu.

Di tempat yang sama saat pemaparan data penelitian LPTI Pelataran Mataram dan AirMob bertajuk "Menilai Kinerja Pemerintah Berdasarkan Indikator Media Sosial", di Jakarta (6/3), Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho berpendapat, manajemen politik Jokowi yang kurang lihai menjadi salah satu faktor utama turunnya persepsi positif publik kepadanya.

Saat ini Presiden Jokowi, menurut Dimas, malah terjebak dalam isu yang terkait dengan konflik elite di sekitar istana, dibandingkan dengan isu prioritas kerja yang termaktub dalam program Nawacita-nya. Kata Dimas, Jokowi tidak konsisten dalam memainkan isu besar di pemerintahannya secara optimal. Kemana isu revolusi mental? Kemana isu poros maritim?.

Berbeda dengan Jokowi, kinerja kabinet kerja Jokowi-JK mendapat sentimen positif yang lebih tinggi di mata publik. Dari hasil pemantauan pada awal Januari hingga akhir Februari, diketahui Kementerian ESDM tren positifnya mencapai 70 persen, Kemendagri 69 persen, Kemenhub 68 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 64 persen dan Kemendikbud 64 persen.

Hal tersebut, menurut Dimas, dikarenakan figur para menteri sendiri yang dinilai mampu memainkan isu besar sehingga memperbagus citra mereka di masyarakat. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhasil memainkan isu pemberantasan pencurian ikan, Kementerian ESDM dengan isu penurunan harga BBM, Kementerian Dalam Negeri dengan isu pilkada serentak, serta Kementerian Pendidikan dengan isu ujian nasional. Isu-isu yang digelontorkan para kementerian ini akhirnya mendapat sorotan positif di mata publik. "Setidaknya publik tahu mereka bekerja," demikian Dimas.

Jokowi, Masihkah Butuh Pencitraan?

Setelah membaca beberapa pemberitaan hasil penelitian LPTI Pelataran Mataram dan AirMob sejak Jumat (6/3)-Minggu (8/3), ternyata terselip juga berita kunjungan Presiden Jokowi ke petani di Desa Jatis, Ponorogo, Jatim, untuk panen padi. Presiden bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Gubernur Jatim Soekarwo serta petani mencoba traktor baru pemberian pemerintah.

Dengan celana digulung, dan kaki bermandikan lumpur, gaya blusukan Jokowi memang tidak berubah sedikit pun. Ia tetap bersajaha, dan merakyat. Namun apakah itu yang dibutuhkan bangsa ini? Menurunnya citra positif Jokowi di media sosial menurut data LPTI Mataram menunjukkan masyarakat kecewa. Meski Jokowi berkali-kali nyemplung got, mandi lumpur di sawah, tapi daya beli masyarakat menurun gegara harga beras mahal, BBM, tarif dasar listrik, LPG, dan komoditas lainnya naik, jadi apa gunanya ia terus menunjukkan kegiatan-kegiatan artifisial (pencitraan)? Cukup sudah, kami sudah kenyang pencitraanmu. Kami lapar, Tuan Presiden!
http://www.siperubahan.com/read/2029...ya-Jadi-Jokowi

--------------------------------

Berfikirnya 'ramikir' ... mana bisa ditangkap, Jenderal?

:

Link: http://adf.ly/1DawpM

Blog Archive