Sunday, April 12, 2015

Revisi UU Terorisme Bisa Saja Menjerat Para Dai dan Media Islam


Revisi UU Terorisme Bisa Saja Menjerat Para Dai dan Media Islam

ANTARA
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman
Nasution mengusulkan beberapa perubahan pada
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Terorisme dalam rapat kerja dengan Komisi III
DPR

Hidayatullah.com- Pengamat Kontra Terorisme, Harits Abu
Ulya mengatankan bahwa rencana revisi UU Terorisme (UU
Nomor 15 Tahun 2003) yang akan dilakukan Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) nantinya bisa
menjerat media-media Islam dan para dai.
"Revisi UU Terorisme itu nantinya bisa menjerat media-
media Islam," kata Harits dalam rilisnya kepada
hidayatullah.com , Sabtu (11/04/2015).

Harits menyampaikan saat ini BNPT secara formal adalah
sebagai pemberi masukan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemenkominfo), dan jika ada legal formal bagi
BNPT untuk melakukan eksekusi sendiri seperti halnya low
enforcement terhadap orang yang diduga sebagai teroris,
tentu BNPT juga bisa melakukan pembredelan terhadap
media-media Islam yang dianggap suporting atas isu
terorisme.

"Pintu masuknya adalah revisi UU terorisme dengan
memasukkan pasal-pasal terkait gagasan dan konten yang
disampaikan ke publik baik oleh perorangan atau institusi
media," kata Harits.
Selain itu, Harits mengatakan adalah rencana revisi UU
Terorisme bagian penguatan legal frame yang sudah lama
direncanakan oleh BNPT.

"Dan kini soal momentum saja kapan RUU revisi tersebut
akan dimasukkan dalam program legislasi," kata Haris
Jika RUU itu goal, menurut Haris bisa dipastikan tindakan
pemerintah akan lebih represif lagi kepada elemen-elemen
yang dianggap ada benang merahnya dengan terorisme
versi rezim status quo serta glorifikasi kekerasan dikaitkan
dengan terorisme akan mudah disematkan kepada individu
atau kelompok-kelompok gerakan Islam.

"Dengan UU terorisme akan ada lebih banyak melahirkan
tragedi kedzaliman terhadap umat Islam apalagi kalau
mereka punya payung legal untuk bertindak lebih dari itu,"
tegas Haris.

Diluar soal masa penahanan, hukuman, keuangan menurut
Haris konten revisi yang akan dimasukkan juga terkait
pemidanaan terhadap perbuatan yang mendukung tindak
pidana terorisme, tindak penyebaran kebencian dan
permusuhan, masuknya seseorang ke dalam organisasi
terorisme, dan masalah rehabilitasi.

"Ini jelas sekali kedepan pemerintah bisa dengan mudah
mengkriminalisasi para ulama dan juru dakwah hanya
karena ditafsirkan menyampaikan pemikiran kontra
mainstream, atau dianggap menginspirasi orang untuk
melakukan tindakan kekerasan," ujar Haris yang juga
Direktur CIIA.

"Dan dengan mudah akan kembali disasarkan kepada
media Islam yang kontennya ditafsirkan secara subyektif
oleh pemerintah (BNPT) sebagai pamantik kekerasan,"
imbuh Haris.

Hari Rabu lalu, Kepala BNPT, Saud Usman Nasution
mengusulkan beberapa perubahan pada Undang-Undang
No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta.

Saud Usman Nasution menjelaskan ada beberapa hal yang
belum tercakup dalam UU Terorism, di antaranya mengenai
pemidanaan terhadap perbuatan yang mendukung tindak
pidana terorisme, perbuatan penyebaran kebencian dan
permusuhan,
masuknya seseorang ke dalam organisasi
terorisme, dan masalah rehabilitasi.

Menurut Haris, defenisi 'perbuatan menyebarkan kebencian
dan permusuhan' bisa menjadi pasal karet untuk menjerat
siapa saja. Karena itu ia menghimbau pada umat Islam,
para intelektual dan tokohnya harus ikut mencermati
langkah legislasi yang diinisiasi oleh pemerintah (BNPT)
dan terkesan akan diaminkan oleh DPR RI tersebut.

"Bagi yang melek politik, langkah revisi ini cukup menjadi
early warning' bagi dinamika dakwah dan kekuatan politik
umat Islam ke depan di Indonesia," pungkas Haris.*

http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/04/12/68021/revisi-uu-terorisme-bisa-saja-menjerat-para-dai-dan-media-islam.html#.VSpJZDO7p_I

setelah malaysia dulu menghapus undang2 ISA,kemaren mendaur ulang dan mengesahkan undang undang penghasutan

Brigjen Saud Usman Nasution mengusulkan hal serupa sebagai mana malaysia seperti yg ane bold dengan dasar undang2 tetorisme,undang2 .15 tahun 2003

lantas apa barometer penyebaran kebencian dan permusuhan tersebut?


Link: http://adf.ly/1EZYkz

Blog Archive