Tuesday, April 7, 2015

Salah Siapa Bila Ekonomi Rakyat Memburuk? Salah SBY yg Mewarisi Utang Menggunung!


Salah Siapa Bila Ekonomi Rakyat Memburuk?

Selasa, 07 April 2015 , 05:10:00 WIB

DALAM sebulan terakhir sudah terjadi dua kasus bunuh diri di kalangan wong cilik, yang kuat dugaan disebabkan oleh depresi sang kepala keluarga karena masalah ekonomi. Yang pertama terjadi di Purwosari 21 Maret 2015, saat ayah mengajak puterinya yang sebenarnya berprestasi di sekolah bunuh diri bersama menabrakan diri mereka pada kereta api yang melaju kencang. Yang kedua terjadi di Kediri awal April 2015, saat ayah, ibu, dan puterinya yang juga berprestasi di sekolahnya bunuh diri bersama dengan menenggak racun di dalam rumah di mana sang ayah sempat menulis surat wasiat berkaitan penguburan mereka sekeluarga. Memang banyak lagi kasus akibat himpitan ekonomi yang eksesnya tidak sampai seekstrim bunuh diri, hanya mungkin para wong cilik, orang kebanyakan, "terpaksa" menjadi gelandangan, pengangguran, penderita gangguan jiwa, begal, TKI, atau bahkan PSK. Di sini jargon Revolusi Mental menjadi kehilangan maknanya karena urusan mayoritas rakyat masihlah soal perutnya, bukan lagi soal-soal yang abstrak seperti mental dan semacamnya.

Rakyat kita memang sudah lupa "Salam Dua Jari" karena janji-janji Jokowi untuk mengangkat derajat wong cilik meringankan beban mereka menghadapi hidup di dalam negara neoliberal tidak ada yang terwujud, hingga yang tersisa hanya "Salam Gigit Jari". Segala derita wong cilik yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan fiskal Kabinet Kerja, berbagai subsidi yang langsung berhubungan dengan rakyat seperti BBM, TDL, LPG, pupuk, kereta api ekonomi, semua dicabut. Belum lagi karena kurang tanggapnya tim ekonomi Kabinet Kerja, defisit transaksi berjalan tidak membaik dalam 6 bulan pertama, sehingga saat terjadi shock eksternal (rencana penaikkan suku bunga The FED yang akan menyebabkan arus keluar modal asing jangka pendek) maka kurs rupiah pun melemah terhadap dollar AS. Pelemahan kurs ini pun ikut memukul perekonomian rakyat karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang diimpor menjadi semakin mahal.

Padahal pada saat kampanye Pilpres tahun lalu banyak kalangan wong cilik yang menyaksikan Jokowi berjanji tidak akan cabut subsidi BBM. Namun tentu kita juga ingat bahwa JK, yang kemudian menjadi wapres Jokowi, adalah salah satu tokoh yang sudah sejak lama getol mencabut subsidi energi. Selain itu berbagai pengamat ekonomi juga meramalkan, seperti dikutip berbagai media nasional saat Pilpres, bahwa kurs rupiah akan menguat bila Jokowi menjadi presiden. Nyatanya saat ini tim ekonomi yang menkonya seseorang yang tak paham makro adalah orang kepercayaan JK, yang menteri keuangannya adalah pejabat warisan dari rezim sebelumnya, tidak mampu untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang merupakan faktor fundamental pelemahan kurs.

Karena sangat kuat indikasi bahwa Jokowi menyerahkan pemilihan tim ekonomi pada JK, maka sebagian kesalahan atas buruknya kinerja ekonomi saat ini pantas dialamatkan juga pada JK. Entah apa yang membuat Jokowi sedemikian percaya pada JK untuk mengatur jalannya perekonomian (atau mungkin Jokowi selalu kalah berdebat dengan JK terkait urusan ekonomi?) Padahal semasa menjadi wapres SBY tahun 2004-2009, JK terindikasi memperkaya perusahaannya dan kroninya. Sejarah mencatat, bahwa pada saat menjadi wapres SBY lah JK masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Melonjaknya kekayaan grup bisnis JK pada periode tersebut, menurut penelusuran yang dilakukan oleh Ir. Abdulrachim, aktivis GM 77/78, adalah karena banyaknya proyek pembangkit listrik, infrastruktur, dan pemutihan utang (sebesar Rp 1,4 triliun ke Bank Mandiri) yang diterima grup bisnisnya.

JK memang tidak mengharamkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan bisnis golongannya, setidaknya hal ini disampaikannya secara gamblang dalam salah satu buku biografinya. Faktanya saat ini grup Kalla sudah merambah ke sektor migas dengan bekerja sama dengan Pertamina dalam pembangunan kilang LNG (dan kabarnya masih banyak proyek di sektor serupa yang belum terungkap media). Jadi jika begini alur ceritanya, bisa saja kita simpulkan bahwa berbagai pengetatan fiskal, pencabutan subsidi rakyat, yang dananya akan digunakan untuk infrastrukturisasi kelak juga akan menciprat ke kerajaan bisnis JK. Dan kita tahu bahwa margin keuntungan di sektor infrastruktur ini kisaran minimal 30 persen, jadi akan bertumbuhlah secara signifikan kekayaan para taipan semacam JK dan teman-temannya yang merupakan perwakilan kurang dari 1 persen penduduk.

Kerja memang bagus, karena tanpa kerja, peradaban manusia tidak akan pernah ada. Namun perlu digarisbawahi, kerja pembangunan peradaban manusia selama puluhan abad ini sejatinya berdiri di atas keringat para budak, para petani, dan para buruh, atau kaum 99 persen penduduk. Bukannya menafikan peran intelektualitas para elit tuan budak, raja, dan pengusaha, kaum 1 persen penduduk, namun di masa depan kita harus lebih berkeadilan sosial dalam memandang Kerja. Karena istilah Kabinet Kerja sangatlah bersejarah, digunakan oleh Bung Karno di akhir masa pemerintahannya yang revolusioner dan bernafaskan keadilan sosial. Namun saya ragu JK memiliki kenangan manis dengan istilah ini. Karena bukankah pada saat Kabinet Kerja terakhir yang dipimpin Bung Karno, pemuda JK adalah salah satu pemimpin dari para aktivis yang menghendaki pemerintahan ayahanda Megawati itu berakhir di tahun 1966?
http://www.rmol.co/read/2015/04/07/1...kyat-Memburuk-


Ini buktinya salah Rezim SBY, yang membebaninya ke Jokowi-JK
Quote: Original Posted By yantique


Jelang lengser, SBY tinggalkan beban utang Rp 8,9 juta per orang
Minggu, 19 Jan 2014

External Debt Statistics of Indonesia - March 2014  (www.bi.go.id)

MERDEKA.COM. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan, jelang berakhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah meninggalkan utang sebesar Rp 8,9 juta pada setiap orang. Angka ini didapat jika melihat posisi jumlah total utang negara pada 2013 sebesar Rp 2.277 triliun dan ditambah defisit APBN 2014 Rp 175,3 triliun.

"Kalau dibagi rata-rata setiap satu penduduk, dengan jumlah total pada tahun 2013 sebanyak 255 juta orang, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp 8,9 juta per orang," ujar Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulis pada merdeka.com di Jakarta, Minggu (19/1).

Berdasarkan data FITRA, yang diolah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, beban utang tiap orang warga Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Di antaranya, pada 2012, beban utang seorang penduduk mencapai Rp 7,7 juta di mana total utang negara mencapai Rp 1.978 triliun. Di 2011 sebesar Rp 7 juta saat utang negara mencapai Rp 1.809 triliun.

FITRA menegaskan keputusan berutang pemerintah ternyata tidak produktif. Salah satunya terlihat dari kasus peminjaman siaga pada medio 2012.

Sampai dengan 31 Desember 2012, pemerintah telah menandatangani delapan perjanjian pinjaman siaga dengan World Bank, ADB, JBIC dan Pemerintah Australia dengan total komitmen sekitar USD 10,5 miliar. Sampai tahun pengelolaan 2012, pinjaman siaga baru dimanfaatkan sebesar JPY 35 miliar atau setara dengan USD 350 juta. "Jadi, pinjaman siaga lainnya sampai belum dimanfaatkan," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah telah membayar biaya komitmen dana cadangan siaga tersebut sebesar Rp 87,43 miliar. "Dan biaya sebesar Rp 87,43 milyar berarti rakyat yang harus bayar," ucapnya.
https://id.berita.yahoo.com/jelang-l...062811471.html

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Rp 82 Triliun Per Februari 2014
Kamis, 6 Maret 2014 03:50 WIB



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia, melonjak cukup tinggi, dalam dua bulan pertama tahun 2014.

Berdasarkan data Bloomberg, data ULN dalam bulan Januari dan Februari 2014 bertambah 7,2 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 82 triliun.
Rinciannya, pemerintah 4 miliar Dolar AS yang berasal dari penerbitan global bond pada awal tahun dan utang swasta 3,2 miliar Dolar AS.

Utang swasta terbesar datang dari perusahaan taipan milik Chairul Tanjung atau yang dikenal dengan panggilan CT. Pemilik CT Corporate ini tercatat memiliki utang mencapai 2,9 miliar Dolar AS dari sindikasi perbankan.

Jika ditarik ke belakang, ULN sektor swasta terus meningkat porsinya. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), porsi utang swasta di 2013 mencapai 53,21 persen atau naik menjadi 140,51 miliar Dolar AS.

Sebelumnya di 2012, porsi utang swasta 126,25 miliar Dolar AS atau sebesar 50 persen dari total utang.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, kenaikan pada utang sektor swasta merupakan hal yang sah-sah saja.

Namun, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus waspada kalau ada perusahaan yang pendapatannya dalam rupiah lalu berutang dalam dolar.
Lana menyatakan, kalau perusahaan yang pendapatan dan utangnya sama-sama dalam Dolar AS tidak jadi masalah, karena sudah terjadi hedging alias lindung nilai secara alamiah. Swasta harus punya hedging untuk mengamankan risiko dari nilai tukar.

Di sisi lain, harus ada batasan seberapa besar perusahaan swasta bisa berutang. "Tiga kali dari modal yang dia punya. Tidak bisa lewat," ujar Lana, Rabu (5/3/2014).

Kalau batasan itu terlewati, dikhawatirkan utang tadi akan berada di luar kontrol perusahaan. Sebab, utang di luar bank tidak ada yang mengatur.
Menurut Lana, seharusnya swasta mempunyai deposit valuta asing (valas) dalam negeri sebesar tiga kali lipat dari bunga dan cicilan pokok.

Kalau ada kondisi krisis di dalam negeri maka deposit tersebut bisa digunakan.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...-februari-2014

Utang Pemerintah RI Turun Lagi, Sisanya Rp 2.422 Triliun
Wahyu Daniel - detikfinance
Selasa, 22/04/2014 06:49 WIB





Jakarta -Pada Maret 2014, utang pemerintah Indonesia turun sekitar Rp 2 triliun. Hingga akhir Maret 2014, utang tersebut tersisa menjadi Rp 2.428,87 triliun.

Secara rasio terhadap PDB total di 2013, utang pemerintah Indonesia berada di level 24,7% hingga Maret 2014.

Namun, jumlah utang pemerintah dengan denominasi dolar AS hingga Maret 2014 mencapai US$ 212,46 miliar, naik dibandingkan posisi Februari 2014 yang US$ 208,75 miliar. Penguatan rupiah membuat jumlah utang pemerintah dalam rupiah turun.

Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Selasa (22/4/2014).

Utang pemerintah di Maret 2014 tersebut terdiri dari pinjaman Rp 669,89 triliun, turun dibandingkan Februari 2014 yang mencapai Rp 686,9 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.750,7 triliun, naik dibandingkan posisi Februari 2014 yang mencapai Rp 1.739,73 triliun.

Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 9.804 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga Maret 2014 sebesar 24,7%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga Maret 2014 adalah:

Bilateral: Rp 362,82 triliun
Multilateral: Rp 267,02 triliun
Komersial: Rp 39,75 triliun
Supplier: Rp 228 miliar
Pinjaman dalam negeri: Rp 2,28 triliun

Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:

Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
Tahun 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
Februari 2014: Rp 2.422,87 triliun (24,7%)
http://finance.detik.com/read/2014/0...p-2422-triliun

Masalah yang bikin puyeng Presiden terpilih bulan Oktober 2014 nanti adalah harus memikirkan cicilan utang luar negeri yang segera jatuh tempo di akhir tahun ini, cukup besar kalau melihat tabel dan grafik diatas itu. Makanya, jangan senang-senang dulu, kayaknya diam-diam rezim SBY ternyata menimbun beban utang yang sangat ruarrr biasa selama 10 tahun pemerintahannya, terutama dengan mengobral SUN ke masyarakat asing



------------------------------------

Akibat beban utang yang menyita 60-70% APBN itu setiap tahunnya, terpaksa rezim Jokowi harus melakukan penghematan ketat disana-sini. Antara lain, menekan biaya belanja pegawai dengan cara moratorium penerimaan PNS dan mengurangi belanja barang serta rencana menghapuskan pensiun PNS/TNI/Polri. Lalu mulai menghapus subsidi energi (BBM, Listrik, Gas) secara berahap. Dan dari sisi penerimaan Negara, Dirjen pajak diperintahkan untuk mengenjot pajak dan cukai secara gila-gilaan!


Blog Archive