Sunday, April 5, 2015

Saran Yusril ke Jokowi agar Sediakan Waktu Baca Laporan/Surat, Kini Terbukti Betul!


Lagi, Saran Yusril untuk Jokowi; Sediakan Waktu Baca Laporan Bawahan
Monday, 01 December 2014, 14:47 WIB

Saran Yusril ke Jokowi agar Sediakan Waktu Baca Laporan/Surat, Kini Terbukti Betul!
Yusril Ihza Mahendra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kembali memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo. Kali ini, ia menyarankan agar Jokowi menyediakan waktu tiga jam untuk membaca laporan bawahan, intelijen, dan surat-surat yang masuk mejanya.

"Saran saya, Presiden harus sediakan waktu sedikitnya 3 jam sehari utk membaca setiap laporan bawahan, intelejen dan surat2 masuk," katanya lewat akun twitter pribadinya, Senin (1/12).

Semua laporan dan surat masuk tersebut disortir terlebih dulu dan dibuat summary dan telaahan oleh Mensesneg. Tujuannya agar mengurangi beban presiden.

"Presiden harus tanda tangani surat2 pada waktu yg tepat, apalagi RUU. Jangan ada yg terlambat," katanya.

Setelah itu, semua laporan dan surat dari bawahan harus didisposisi oleh Presiden yang berisi arahan apa yang harus dilakukan bawahan. Mensesneg atau Seskab meneruskan arahan presiden tersebut kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.

"Presiden harus hati2 dlm menyiapkan produk peraturan perUUan, mulai dati RUU, RPP dan RPerpres," katanya.

Presiden, lanjut Yusril, bisa menugasi Menkumham untuk mengkoordinasikan setiap rancangan peraturan perundang-undangan dan melakukan harmonisasi. Jangan sampai ada tabrakan satu sama lain.

Dalam hal penugaskan pembahasan RUU di DPR, ada baiknya pula menteri teknis didampingi Menkumham agar RUU ada harmonisasi.

"Jika perlu Presiden bs mengangkat Wamenkumham Bidang Perundang2an agar lbh fokus tangani pembangunan norma hukum," katanya.

Diakhir sarannya kepada Jokowi, sambil terkekeh, ia pun mempersilkan masyarakat untuk membully-nya.

"Demikian saran dan masukan serta jalan keluar menghadapi masalah kpd Presiden Jokowi. Yang mau bully silahkan hehe"
http://www.republika.co.id/berita/na...aporan-bawahan


Jokowi Salahkan Kemenkeu soal Lolosnya Uang Muka untuk Mobil Pejabat
Minggu, 5 April 2015 | 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

"Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.

Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.

"Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.
http://nasional.kompas.com/read/2015....Mobil.Pejabat

-------------------------

Saran Yusril ke Jokowi agar Sediakan Waktu Baca Laporan/Surat, Kini Terbukti Betul!

Rapopo, Yil! ....

Link: http://adf.ly/1DT7fK

Blog Archive