Friday, April 10, 2015

Setelah KPK "mandul", Rezim Jokowi akan Tempatkan Polri dibawah Kemendagri?


Pengamat: Polri di Bawah Kementerian Mudah Diawasi
Jumat, 10 April 2015, 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) menggulirkan agar adanya reformasi di tubuh Polri. Ini dengan mengurangi jumlah kewenangan yang melekat pada Polri. Direktur IEPSH, Hatta Taliwang mengusulkan agar di masa depan dibentuk kementerian keamanan negara. Nantinya, kata dia, kementerian ini akan membawahi dua institusi yakni TNI dan Polri.
"Dengan di bawah kementerian pengawasan nantinya kan lebih mudah," kata dia, Kamis (9/4).
Setelah di bawah dua kementerian itu, kata Hatta, wewenang polisi juga harus diperkecil. Dia menyebut polisi cukup focus pada penjagaan keamanan dan ketertiban. "Sekarang polisi menangani semua jenis kejahatan. Ini membuat peluang polisi bertindak korup semakin besar," ujarnya.
Untuk kejahatan tingkat besar. kata dia, lebih baik diserahkan pada lembaga kejaksaan dan juga KPK. Ini agar kejahatan yang sifatnya besar lebih fokus digarap oleh dua lembaga itu. Lalu untuk masalah terorisme diserahkan saja pada TNI.
"Ini bagi saya akan membuat kerja Polri benar benar bisa fokus menjaga keamanan dan ketertiban," ujar dia.
http://nasional.republika.co.id/beri...-mudah-diawasi


Kontras Tagih Janji Jokowi Tempatkan Polri di Bawah Kemendagri
Rabu, 11 Maret 2015 , 16:09:00 WIB

RMOL. Wewenang dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengontrol keamanan di Indonesia semakin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, reposisi lembaga penegak hukum yang sudah berdiri sejak tahun 1945 itu harus dilakukan.

Demikian disampaikan aktivis Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Chrisbiantoro dalam diskusi "Darurat Reformasi Polri" di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (11/3). (Baca: Polri Lakukan Kekerasan 788 Kali Tahun 2013, Hampir 5 Ribu Warga Jadi Korban)

"Dari persoalan hukum, ekonomi atau bahkan persoalan sepele yang terjadi di masyarakat ditangani dengan tindak kekerasan dan represif berlebihan oleh aparat Kepolisian. Padahal 17 tahun reformasi telah berlalu," kata Chris.

Dia mengingatkan, wacana reposisi Polri ini pernah disampaikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Pasangan tersebut berjanji akan menemaptkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu alasannya, reposisi dibutuhkan untuk menata ulang wewenang institusi Polri dan mengurangi konflik antara TNI dan Polri yang tak berkesudahan.

"Polri perlu ditempatkan di bawah Kemendagri agar mencegah adanya posisi yang superior dan kebal hukum. Juga agar fokus pada penegakan hukum di daerah masing-masing dan tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia," tandas Chris.
http://www.rmol.co/read/2015/03/11/1...ah-Kemendagri-


Jokowi Sibuk, Menhan Usul Polri di Bawah Menteri
JUM'AT, 28 NOVEMBER 2014 | 15:58 WIB

TEMPO.CO, BOGOR - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai Kepolisian RI sebaiknya berada di bawah kementerian tertentu. Alasannya, kesibukan presiden yang dinilai luar biasa.

"Presiden itu repot, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi presiden. Kalau ada dualisme, masih ada Menhan. Tidak bisa presiden sekarang mengurusi polisi, repot dia," kata Ryamizard di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.

Ryamizard menilai cepat atau lambat kepolisian nantinya akan berada di bawah kementerian. Alasannya, hampir di seluruh dunia kepolisian berada di kementerian tertentu.

"Di bawah kementerian apa nanti terserah presiden," kata Ryamizard. Lagi pula, TNI juga sudah berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ryamizard mengaku belum membahas masalah ini dengan Presiden Joko Widodo.

Ryamizard menilai pada dasarnya tiap menteri mampu membawahi kepolisian. Ryamizard mencontohkan dalam kasus bentrok polisi dan TNI di Batam, sebagai Menhan dia bisa langsung mengumpulkan perwira Polri untuk membicarakan bentrok tersebut.

Ryamizard enggan mengomentari usulan bahwa sebaiknya kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. "Banyak orang bilang begitu, tapi bukan saya. Nanti melampaui presiden," kata Ryamizard.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...-Bawah-Menteri


Cari Simpati Rakyat, Jokowi-JK akan Tempatkan Polri di Bawah Kementerian
Minggu, 25/05/2014 14:33 WIB

Cari Simpati Rakyat, Jokowi-JK akan Tempatkan Polri di Bawah KementerianJokowi dan JK (Hasan/ detikcom) Jakarta - Rencana Joko Widodo dan Jusuf Kalla menata ulang kewenangan Kepolisian RI jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sebagai upaya mencari simpati rakyat untuk memenangkan pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Terpenting adalah realisasi dari janji tersebut.

"Rencana pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukanlah ide baru. Sejak beberapa tahun lalu terutama melihat banyaknya persoalan yang terkait dengan Polri baik internal dan terutama eksternal, usulan tersebut digulirkan berbagai pihak. Cuma sampai sekarang belum terwujud," ujar pengamat kepolisian Aqua Dwipayana saat dimintai tanggapan, Minggu (25/5/2014), mengenai rencana itu

Di sisi lain, lanjut Aqua yang pernah mengajar Komunikasi di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, sampai sekarang dengan berbagai alasan, masih banyak jajaran Polri terutama di level perwira tinggi yang menentang rencana Polri di bawah Kementerian. Mereka umumnya merasa nyaman institusi tersebut langsung di bawah presiden.

Sementara "saudara tuanya" yakni TNI, telah lama berada di bawah Kementerian Pertahanan. Melihat hal itu, sudah selayaknya Polri di bawah salah satu Kementerian misalnya Kementerian Dalam Negeri.

Aqua yang juga kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini menilai bahwa merupakan keputusan yang cerdas dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memasukkan rencana itu dalam visi misi mereka. Diharapkan dengan adanya itu, banyak rakyat Indonesia yang memilih mereka.

"Dari visi misi yang disampaikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terpenting adalah realisasi dari janji tersebut. Jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, rakyat pasti menuntut agar semua janji mereka termasuk Polri di bawah Kementerian, diwujudkan," ungkap Aqua.

Aqua yakin sebelum visi misi itu disampaikan ke publik, Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah lebih dulu mendiskusikannya dengan beberapa jenderal polisi baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Bukan rahasia lagi bahwa ada sebagian purnawirawan jenderal polisi dan yang masih aktif mendukung kedua pasangan tersebut.

Dalam pengamatan Aqua, selama ini masyarakat berharap polisi berubah terutama mengeliminir perilaku negatif anggotanya. Sejak berpisah dari Departemen Pertahanan dan Keamanan pada tahun 2000 sampai sekarang ini, Polri sudah berusaha tampil lebih baik. Namun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Gambaran tentang kinerja Polri dan perilaku anggotanya dapat dilihat secara nyata dan obyektif dari berbagai pemberitaan di media-media yang kredibel seperti dotcom, media cetak, dan media elektronik. Setiap harinya selalu ada berita tentang Polri baik yang positif maupun negatif.

"Dengan berada dibawah Kementerian, diharapkan Polri lebih profesional dan tidak menjadi alat kekuasaan. Apalagi hal seperti ini sudah dilakukan di negara-negara besar di antaranya di Amerika, Australia, dan China," jelas Aqua yang lima tahun terakhir intens mengamati dan mendalami kepolisian.
http://news.detik.com/read/2014/05/2...ah-kementerian

--------------------------------

Sudah dikusai semua? Mulai Pimpinan KPK, Kejagung, Menkumham, Menko Polkam, kini Polri mau di 'sub-ordinat' dibawah Kemendagri yang sedang dipimpin oleh politisi PDIP, Tjahjo Kumolo? Sekalian aja nanti Panglima TNI dan Ketua BIN juga dibawah 'orang parpol'. Biar Josssss ....

Link: http://adf.ly/1EFftx

Blog Archive