Sunday, April 5, 2015

Tak Hanya Naikkan Harga BBM, Pemerintah Akan Jual Pertamina.


Tak Hanya Naikkan Harga BBM, Pemerintah Akan Jual Pertamina

Senin, 30 Maret 2015

FASTNEWS, Jakarta (30/3) – Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawadzier mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla jauh lebih neolib dibandingkan dengan pemerintahan SBY. "Lha gimana gak neolib, LPG untuk rakyat diliberalkan, BBM diliberalkan, Pupuk untuk petani diliberalkan, produk pertanian diliberalkan. Pokoknya semua serba liberal dan semua serba bebas, tergantung asing," ujar Fuad.

Terbaru, 28 Maret lalu Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar menjadi Rp 7.400 dan solar Rp 6.900. Sepertinya Pemerintahan Jokowi-JK tak puas hanya menaikkan harga BBM, kabarnya pemerintah juga akan menjual PT. Pertamina ke pihak swasta (privatisasi) melalui menjual obligasi milik Pertamina kepada publik yang masuk ke dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Hal ini dinilai sebagai upaya memprivatisasi Pertamina dengan cara sembunyi-sembunyi namun legal.

Peneliti kebijakan publik dari Mubyarto Institut, Tarli Nugroho, mengatakan pemerintah tak akan secara terbuka melepas saham Pertamina melalui cara privatisasi langsung. Pemerintah pasti menggunakan skema Initial Public Offering (IPO/penawaran umum perdana) untuk penjualan kepada publik agar dinilai wajar. "Agar dianggap legal, maka dengan cara menjual obligasi yang terdaftar di bursa saham telah sesuai prosedur. Namun pada akhirnya korporasi swasta besarlah yang akan masuk dengan membeli saham perdana pertamina melalui obligasi itu," kata Tarli beberapa waktu lalu.

Menurut Tarli, skema ini merupakan cara pemerintah melepas saham perusahaan negara untuk mendatangkan investor secara legal. Dengan penjualan obligasi ini tentunya Pertamina akan mendapat tambahan modal. Pemerintah mengklaim dengan tambahan modal itu, Pertamina akan lebih berkembang. "Pertamina tentu akan butuh modal besar untuk mengembangkan usahanya. Terlebih digadang-gadang akan mengelola Blok Mahakam yang kontraknya akan segera habis. Karenanya, dengan melepas sebagian saham Pertamina ini seolah-olah dianggap menjadi pembenaran," ujarnya.

Namun celakanya, kata Tarli, masuknya investor tersebut menjadikan negara tak punya kuasa penuh atas Pertamina. Artinya, Pertamina tidak lagi 100 persen dalam kendali pemerintah. Akibatnya pemerintah tak mampu mengontrol kinerja Pertamina ke depan agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Jika investor masuk, apalagi itu korporasi swasta, orientasinya tentu akan berubah, yakni Pertamina bukan lagi mengedepankan profit atau pelayanan kepada masyarakat, melainkan semata-mata hanya mencari benefit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, ukurannya hanya sebatas untung dan rugi. Tak ada ruang untuk melayani publik. "Kasus ini mirip seperti PGN (Perusahaan Gas Negara) yang dilepas sahamnya kepada publik. Namun, faktanya yang terjadi korporasi swasta yang membeli, bukan publik. Akibatnya, saat ini saham yang dimiliki pemerintah hanya sebesar 57%, sementara sisanya sebanyak 43% dimiliki swasta," tutur Tarli
http://m.fastnewsindonesia.com/artic...jual-pertamina


Diam-Diam Pemerintah Jual Pertamina ke Asing
Kamis, 11 Desember 2014


Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Dirut Pertamina

Pemerintah mengatakan tak akan mengalihkan kepemilikan perusahaan milik Nenara menjadi milik swasta (privatisasi) perusahaan minyak milik negara, Pertamina. Namun di sisi lain, ternyata pemerintah menjual obligasi milik Pertamina kepada publik yang masuk ke dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Hal ini dinilai sebagai upaya memprivatisasi Pertamina dengan cara sembunyi-sembunyi namun legal.

Peneliti kebijakan publik dari Mubyarto Institut, Tarli Nugroho, mengatakan pemerintah tak akan secara terbuka melepas saham Pertamina melalui cara privatisasi langsung. Pemerintah pasti menggunakan skema Initial Public Offering (IPO/penawaran umum perdana) untuk penjualan kepada publik agar dinilai wajar.

"Agar dianggap legal, maka dengan cara menjual obligasi yang terdaftar di bursa saham telah sesuai prosedur. Namun pada akhirnya korporasi swasta besarlah yang akan masuk dengan membeli saham perdana pertamina melaui obligasi itu," kata Tarli, 10 Desember 2014 kemarin.

Menurut Tarli, skema ini merupakan cara pemerintah melepas saham perusahaan negara untuk mendatangkan investor secara legal. Dengan penjualan obligasi ini tentunya Pertamina akan mendapat tambahan modal. Pemerintah mengklaim dengan tambahan modal itu, Pertamina akan lebih berkembang.

"Pertamina tentu akan butuh modal besar untuk mengembangkan usahanya. Terlebih digadang-gadang akan mengelola Blok Mahakam yang kontraknya akan segera habis. Karenanya, dengan melepas sebagian saham Pertamina ini seolah-olah dianggap menjadi pembenaran," ujarnya.

Namun celakanya, kata Tarli, masuknya investor tersebut menjadikan negara tak punya kuasa penuh atas Pertamina. Artinya, Pertamina tidak lagi 100 persen dalam kendali pemerintah. Akibatnya pemerintah tak mampu mengontrol kinerja Pertamina ke depan agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Jika investor masuk, apalagi itu korporasi swasta, orientasinya tentu akan berubah, yakni Pertamina bukan lagi mengedepankan profit atau pelayanan kepada masyarakat, melainkan semata-mata hanya mencari benefit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, ukurannya hanya sebatas untung dan rugi. Tak ada ruang untuk melayani publik.

"Kasus ini mirip seperti PGN (Perusahaan Gas Negara) yang dilepas sahamnya kepada publik. Namun, faktanya yang terjadi korporasi swasta yang membeli, bukan publik. Akibatnya, saat ini saham yang dimiliki pemerintah hanya sebesar 57%, sementara sisanya sebanyak 43% dimiliki swasta," tutur Tarli.

Sebelumnya, dugaan privatisasi Pertamina semakin menguat setelah menteri Negara BUMN Rini Soemarno menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina. Alasannya sesuai rekam jejak, Dwi sukses besar memprivatisasi PT Semen Indonesia (Persero) saat yang bersangkutan menjadi direktur utamanya. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng saat menanggapi berbagaia indikasi memprivatisasi Pertamina.

"Dwi adalah sosok yang tidak tepat memimpin perusahaan BUMN sekelas Pertamina. Karena justru akan membahayakan masa depan BUMN Pertamina, karena 100 persen sahamnya akan di-privatisasi. Penilaian kami ini berdasarkan track record Dwi selama menjabat Direktur PT Semen Indonesia," terang Salamudin dalam diskusi publik bertema 'Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri' di Tebet Jakarta Selatan, Minggu, 7 Desember 2014.

Menurut Salamudin, sosok Dwi adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam melakukan privatisasi PT Semen Indonesia (PT SI). Hingga 49 persen saham perusahaan tersebut dikuasai swasta, dan sebagian besar dimiliki asing.

"Jadi jelas ini peringatan dari kami untuk kesekian kalinya. Cara-cara seperti ini sangat membahayakan BUMN kita.Sekarang bisa melalui hutang luar negeri dan pasar keuangan," paparnya.

Ia menambahkan, saat itu Dwi bukan hanya menjadikan PT SI sebagai "korban privatisasi Dwi", tetapi juga yang bersangkutan yang membuat utang PT SI melonjak drastis.

"Setelah dia meninggalkan Semen Indonesia, dalam catatan kami utang dan kewajiban PT SI sebesar Rp 11,476 triliun," ungkap Salamuddin.

Ditegaskannya pula, keahlian Dwi dalam hal privatisasi atau divestasi sama sekali berlawanan dengan visi dan misi Kabinet Kerja Jokowi.

"Apalagi rencana dan minat privatisasi sudah disampaikan secara gamblang oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Karena sesaat setelah pengangkatan Dwi, Menteri Rini langsung memerintahkan Pertamina untuk melakukan listing terhadap utang-utang Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah serta tercatat di pasar modal, itu maksudnya privatisasi Pertamina," tutupnya.
http://www.pkspiyungan.org/2014/12/d...tamina-ke.html


IPO Pertamina Diskenario Untuk Dibeli Perusahaan Asing Tertentu
Jum'at, 05-12-2014 12:04



Isu menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan terbuka (go publik) mendapat respon kritis dari sejumlah kalangan. Muncul ke khawatiran perusahaan negara yang diberi kewenangan mengelola energi ini diambil alih perusahaan asing sehingga tak ada perlindungan negara dalam memenuhi kebutuhan energi untuk rakyat.

Jakarta, Aktual.co — Isu menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan terbuka (go publik) mendapat respon kritis dari sejumlah kalangan. Muncul ke khawatiran perusahaan negara yang diberi kewenangan mengelola energi ini diambil alih perusahaan asing sehingga tak ada perlindungan negara dalam memenuhi kebutuhan energi untuk rakyat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GBI) Adhie Massardi mengatakan, akan menjadi masalah besar jika keputusan melepas saham ke publik (Initial Public Offering/IPO) Pertamina didesain untuk diskenario agar diberikan kepada perusahaan (asing) tertentu.

"Sebagai pengelola migas yang merupakan hajat hidup orang banyak, sesuai konstitusi, Pertamina harus dijaga agar tetap dimiliki dan dikelola negara," ujar Adhie kepada Aktual.co di Jakarta, Jumat (5/12).

Jika pun harus dan terpaksa go publik, maka itu bisa saja dilakukan namun saham yang dijajakan ke pasar modal jangan sampai lebih dari 10 persen. Saham mayoritas harus tetap dipegang negara.

"Pertamina go public tidak masaalah sepanjang yang dijual ke publik saham minoritas, tidak lebih dari 10%, itu pun dengan catatan separuh untuk pembeli lokal dan separuhnya boleh buat pembeli asing," tuntas Adhie.

Perlu diketahui, agar menjadi perusahaan plat merah yang transparan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan Agar PT Pertamina (Persero) masuk ke pasar saham. Akan tetapi, Pertamina tidak akan menjadi perusahaan terbuka (Tbk), hanya menjadi emiten obligasi.

"Saya setuju kalau Pertamina mengeluarkan obligasi utang ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi Pertamina akan lebih terbuka untuk masyarakat," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12).
http://www.aktual.co/politik/ipo-per...asing-tertentu


Anak Usaha Pertamina Bakal IPO di 2015
30 Desember 2014 20:41 WIB



Dirut Pertamina Dwi Soetjipto -- FOTO: MI/ADAM DWI
Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengungkapkan anak usaha PT Pertamina (Persero) akan digiring untuk melaksanakan pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO) di 2015.

Menurut Dwi, perseroan akan mengembangkan setiap potensi yang ada di anak usaha Pertamina. Dengan menggiring salah satu anak usaha yang core business-nya tidak menjalankan pengelolaan energi nasional, tapi bidang maskapai penerbangan yaitu PT Pelita Air Services.

"Kita sedang review, Pelita di bidang transportasi yang akan kita giring, akan IPO di tahun depan," kata Dwi, usai penutupan perdagangan bursa 2014, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Dwi menjelaskan, tujuan menjalankan IPO nanti, agar perusahaan lebih transparan dalam memperlihatkan kinerja, sehingga ekuitas perseroan bisa lebih meningkat. Investasi anak perusahaan itu bisa lebih cepat, dengan adanya perdagangan saham.

Lanjut dia, perseroan tidak akan menjual saham induk Pertamina ke publik, karena masih ada kewajiban di dalam undang-undang. Sehingga Pertamina tidak bisa dijual sahamnya ke publik.

"Pertamina tidak akan kami IPO kan, ada kewajiban di UU, karena kita jadi operator pengelola energi untuk masyarakat," tukasnya.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...al-ipo-di-2015


Rencana Politik PDIP Sejak Lama?
PDIP Bakal Minta Pertamina IPO
Sabtu, 30 Agustus 2014 - 11:00 wib

JAKARTA - Masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi masalah yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pasalnya, akibat subsidi yang tinggi, maka anggaran negara semakin tertekan.

Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, akan bersandar pada konstitusi dan undang-undang (UU) yang mengatur khususnya mengenai migas.

"Namun demikian, pengenaan subsidi itu pada harkat hidup orang banyak memang benar. Ada masyarakat berhak atau tidak, kita melihat orang yang menggunakan BBM bersubsidi masyarakat Indonesia yang berkalangan menengah," ujar di dalam diskusi Polemik Sindo di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Dia mengatakan, koreksi-koreksi yang datang menjadi masukan khususnya mengenai migas. Menurutnya, dasar menaikkan harga BBM tersebut tentu berlandaskan dari hasil audit.

"Kami mengingatkan pemerintah baru harus memulai dari hasil audit. Kita membutuhkan audit sampai forensik, kita bedah tuntas, berapa sebetulnya harga per liter, mengapa kita berikan harga sekian dan ditambah dengan subsidi? Masyarakat perlu tahu," katanya.

Menurutnya, dengan adanya angka yang dapat dicek, maka tidak akan menimbulkan persepsi yang salah. Karenanya, dia berharap Pertamina dapat go public, sehingga akses kontrol bisa dilihat oleh setiap warga negara Indonesia.

"Bagaimana mungkin kita tahu belanja per liter, sementara belinya ke Petral saja berapa kita enggak tahu, ketergantungan kita bahkan ada di Petral, kenapa kita enggak mengoreksi saja, kenapa jadi orang-orang yang tidak terlibat jadi ikut dipusingkan," kata dia.

"Seharusnya kita bisa cari tahu mafia-mafia migas yang tidak pernah tersentuh. Jadi jangan lagi kita berdiskusi di ruang tertutup, agar stake holder-nya bisa semua orang," tutupnya.
http://economy.okezone.com/read/2014...-pertamina-ipo

-----------------------------




Quote:
Diramal Sejak 2007 lalu ...
Tahun 2015 Indonesia Bisa Pecah
Kamis, 27 Desember 2007 14:44 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia pada 2015 diperkirakan bisa pecah menjadi sedikit-dikitnya 17 negara bagian, dan sebagai induknya, Negara Republik Jamali yang terdiri atas Jawa-Madura dan Bali, sebagai cermin imperium Majapahit zaman dulu.

"Sudah merupakan suratan Tuhan Yang Maha Kuasa, setiap 70 tahun berjalan, suatu kerajaan atau negara kebanyakan terjadi perpecahan. Mungkin juga termasuk di Indonesia," kata Direktur Utama Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committe), Djuyoto Suntani, dalam peluncuran bukunya di Jakarta, Kamis.

Lembaga Swadaya Internasional, kata Djuyoto, membuat garis kebijakan mendasar pada patron penciptaan tata dunia baru. Peta dunia digambar ulang. Uni Soviet dipecah menjadi 15 negara merdeka, kemudian Yugoslavia dipecah menjadi enam negara merdeka, dan demikian juga Cekoslowakia. "Di Irak saat ini sedang terjadi proses pemecahan dari masing-masing suku," katanya.

Indonesia, kini juga sedang digarap untuk dipecah-pecah menjadi sekitar 17 negara bagian oleh kekuatan kelompok kapitalisme dan neoliberalisme yang berpaham pada sekularisme.

Pokok pikiran tersebut, kata Djuyoto, "Saya tuangkan pada Bab II yang juga memberikan jalan keluar agar Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI". Peluncuran buku yang dihadiri para tokoh nasional, seperti Djafar Assegaf itu, Djuyoto memaparkan, adanya konspirasi global yang berupaya memecah dan menghancurkan Republik Indonesia.

Upaya memecah-belah Indonesia itu dilakukan melalui strategi "Satu dolar Amerika Serikat/AS menguasai dunia", yang digarap oleh organisasi tinggi yang tidak pernah muncul di permukaan, namun praktiknya cukup jelas, yakni berbaju demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jika pecahnya itu menuju kebaikan rakyat, tidak menjadi soal, tetapi pecahnya NKRI itu justru akan menyulitkan rakyat karena semua aset penting dan berharga dikuasai investor asing di bawah kendali organisasi keuangan internasional ," katanya.

Sementara itu, Dirjen Bina Sosial di Departemen Sosial, Prof DR Gunawan Sumodiningrat, yang mewakili Menteri Sosial (Mensos), Bachtiar Chamsyah, menyatakan bahwa ancaman perpecahan NKRI tersebut kini tampak nyata. "Saya sendiri sampai saat ini merasa bingung, mengapa rakyat Indonesia dapat bersatu, padahal banyak perbedaan, di antara suku-suku yang ada," katanya.

Perbedaan itu dapat disatukan, menurut dia, lantaran adanya Pancasila, di antara sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dibingkai dalam lambang Burung Garuda, yakni Bhineka Tunggal Eka.

"Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat disatukan, melalui simbol Pancasila. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang untuk menerapkan Penataran Pedoman Penghayatan Pancasila (P4)," katanya.

Jika dulu cara penyampaiannya menggunakan model indoktrinasi, ia mengusulkan, saat ini perlu diubah melalui diskusi dan membuka wacana luas, dengan substansi Pancasila masih diperlukan untuk mempererat NKRI. Ia menilai, pada dasarnya Indonesia ini mudah akan terjadi perpecahan, jika generasi penerus tidak menyadari adanya pihak asing yang ingin membuat Indonesia tidak kuat.

Buku berjudul "Indonesia Pecah" yang terdiri atas 172 halaman, termasuk foto-foto, kata Gunawan, menarik untuk dibaca karena sedikit-dikitnya ada tujuh penyebab Indonesia terancam pecah, seperti siklus sejarah tujuh abad atau 70 tahun. Kemudian, tidak adanya figur atau tokoh pemersatu yang berperan menjadi Bapak Seluruh Bangsa, pertengkaran sesama anak bangsa yang terus terjadi, upata stategis dari konspoirasi global, dan adanya nama Indonesia yang bukan asli dari Nusantara.

"Semua itu perlu diteliti lebih lanjut, apakah ada relevansinya dengan kejadian saat ini dimana banyak daerah ingin memisahkannya," katanya menambahkan.


1945 = Revolusi jilid 1
1965 = Revolusi jilid 2
1998 = Reformsi jilid 1
2015 = ????

Blog Archive