Saturday, April 25, 2015

Terlalu Banyak yg "memerankan" Posisi 'the real President', Rakyat pun Bijung!


Dewan Penasehat Marhaenisme: Jokowi itu Presiden tanpa Kedaulatan

16/04/15 | 23:41

Bogor. Pelatihan School for Nation Leader 1 yang diselenggarakan oleh Sekolah Kepemimpinan Bangsa, pada 14-20 April 2015, di Kampung Wisata Silat Jampang, Bogor di ikuti oleh perwakilan aktivis dari 40 kampus di seluruh Indonesia.

Muhammad Jazir ASP, Dewan Penasehat Pusat, Keluarga Marhaenisme Nasional dalam kesempatan ini menyampaikan materi berjudul Inspirasi Negara Madinah dalam Pembentukan Negara Indonesia.

Dalam paparannya, Jazir menyoroti pemerintahan Jokowi yang dinilainya telah kehilangan ideologi.

"Pemerintah Jokowi telah kehilangan ideologinya, kabinet trisakti yang kehilangan ideologi, dari kedaulatan menjadi "kerja". ungkapnya dalam rilis yang diterima dakwatuna.com, Rabu (15/4/15).

Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan tersebut juga mengkritisi perguruan tinggi dan para guru besar yang telah kehilangan jatidirinya.

"Para guru besar tiarap karena guru besar hanya menjadi administratur pendidikan, guru besar yang seharusnya menjadi guru bangsa hanya menjadi tukang pendidikan".

Perguruan Tinggi melahirkan tukang, kampus tidak lagi menjadi pencetak pemimpin tapi melahirkang tukang, saya pikir perlu sekali adanya Sekolah Kepemimpinan di luar kampus".

Jazir melihat bahwa Kepala staf Kepresidenan telah mengambil alih peran presiden, sehingga presiden tidak lagi memiliki kedaulatan.
"Menurut saya Jokowi itu tukang presiden, presiden tanpa kedaulatan. Kabinet trisakti itu seharusnya ideologis, kalau kabinet kerja itu mentalitas budak".

"Peran presiden dan wakil presiden saat ini telah diambil alih oleh Kepala Staf Kepresidenan, dimana peran mengevaluasi kinerja menteri telah diambil alih oleh Luhut Panjaitan, membuat presiden tidak punya kedaulatan".

"Partai kembali menjadi dinasti politik, sekarang adalah para darah biru yang berkuasa di partai-partai politik, tanpa sadar kita kembali lagi pada zaman feodalisme politik", pungkasnya
http://www.dakwatuna.com/2015/04/16/...#axzz3YGs5pP7G


Guru Besar UI: Jokowi, Jadilah The Real President
Jumat, 16/01/2015 15:18 WIB


Jokowi

Jakarta - Lolosnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dinilai tak lepas dari campur tangan Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh. Apabila Komjen Budi jadi dilantik sebagai pemegang tongkat komando Tri Brata 1 (TB 1), bisa berakibat turunnya kepercayaan publik pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi diminta membuktikan bahwa dia tidak berada di bawah bayang-bayang Mega-Paloh.

"Saya berharap Pak Jokowi jadilah benar-benar the real president. Tegaskan ke masyarakat kalau presiden Indonesia hanya satu. Ini buat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya," kata Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola saat dihubungi detikcom, Jumat (16/1/2015).

Thamrin menambahkan sebelum menjadi presiden, Jokowi seringkali diprediksi bakal menjadi presiden boneka karena di belakangnya terdapat Megawati Soekarnoputri dan beberapa tokoh senior di Koalisi Indonesia Hebat seperti Surya Paloh. Mungkin menurut dia, anggapan ini mulai terbukti saat Jokowi tidak punya ketegasan dalam penentuan Jaksa Agung dan kemudian Kapolri.

"Elektabilitas Pak Jokowi bisa menurun. Ini kan memperjelas sangkaan sebagai presiden boneka. Keterpilihan Jaksa Agung terus Kapolri ini ditakutkan justru makin menguat anggapan itu," sebutnya.

Saat ini, kata dia, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dijadikan panutan. Jokowi harus bisa menjawabnya dengan kebijakan yang lepas dari pengaruh intervensi. Ketegasan Jokowi seperti melarang menteri di kabinet rangkap jabatan sebagai petinggi parpol harus muncul kembali.

"Itu bagus dan bisa diapresiasi masyarakat. Kebijakan itu yang harus dipertahankan Jokowi sebagai pemimpin negara," tuturnya
http://news.detik.com/read/2015/01/1...real-president


Mereka yang selama ini ditenggarai ikut memerankan peran 'the real President' itu ...
Quote:
Posisikan Jokowi Petugas Partai, Logika Megawati Menyesatkan
Minggu, 12 April 2015 - 10:48 wib


Megawati

JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya keluar apabila tak mau disebut sebagai petugas partai, dikritik.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai, pernyataan Megawati itu sesuatu yang tak pantas diucapkan terlebih jika tujuannya untuk menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau Jokowi sebagai Presiden dan kepala negara dianggap petugas partai itu sama dengan menempatkan negara sebagai subordinat partai. Itu logika menyesatkan," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (12/4/2015).

Menurut Bakir, ketika Jokowi terpilih menjadi presiden otomatis loyalitasnya pada partai seharusnya berhenti. Selanjutnya, loyalitasnya beralih kepada bangsa dan negara.

"Makanya Jokowi kalau betul-betul ingin bekerja sebagai presiden, lupakan partai demi nasib bangsa. Jangan sampai partai membebani kinerjanya dan mengorbankan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, Megawati menegaskan agar seluruh kadernya harus menjalankan ideologi partai yang tujuannya untuk masyarakat. "Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai," tegasnya di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Sabtu 11 April 2015.

Dirinya pun tak segan-segan meminta kadernya keluar apabila tak mau menjalankan ideologi partai yang bergaris untuk masyarakat di tanah air. "Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" tegasnya.
http://news.okezone.com/read/2015/04...ti-menyesatkan


Makin Jelas The Real President Adalah Luhut, Jokowi Cuma Kepala Negara
Rabu, 04 Maret 2015 , 12:09:00 WIB


Luhut Panjaitan

RMOL. Ada makna politis dan sosiologi terkait kepindahan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta ke Istana Bogor. Sejak zaman Soekarno hingga SBY, Istana Jakarta adalah simbol pemerintahan seorang presiden hingga habis masa jabatannya, baik akibat diturunkan paksa atau lewat pilpres. Semua presiden selalu bertahan di Istana Jakarta.

Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, langkah Presiden Jokowi yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus atau the power attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang the real presiden.

Ia menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Tidak sampai disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas seorang presiden.

"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa real presiden hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi," kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).

Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai real presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan, sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan tinggal di Istana Bogor.

"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi," tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.
http://politik.rmol.co/read/2015/03/...Kepala-Negara-


Jokowi Sibuk 'Jualan' Ponsel Bolt, Tugas Presiden 'Diambil alih' Surya Paloh
Rabu, 15 April 2015


Joko Widodo sibuk 'jualan' ponsel BOLT dan blusukan ke pasar modern, sedang Tugas Presiden dilaksanakan oleh Surya Paloh.Dubes Belarusia Temui Surya Paloh, Bahas Kerjasama dengan Indonesia

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh‎ menerima kunjungan Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Vladimir Lopato Zagorsky. Pertemuan dilangsungkan di Kantor DPP Partai NasDem.

Zagorsky datang dengan salah seorang stafnya, bersetelan jas hitam, tiba di Kantor DPP NasDem, Jl RP Soeroso, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015) pukul 10.00 WIB. Dia beringsut masuk ke ruangan Surya Paloh.

Awal pertemuan dibuka untuk sorotan kamera media massa, selebihnya pertemuan b‎erlangsung tertutup. Di dalam ruangan, ada pula Ketua DPP NasDem Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Silverius Sony dan Ketua Fraksi NasDem di MPR Bachtiar Aly.

Usai pertemuan sejam, Zagorsky akhirnya keluar ruangan namun Surya Paloh tetap berada di ruangannya. Zagor‎sky menjelaskan pembicaraan dengan Surya membahas soal kerjasama bidang ekonomi, bisnis, pariwisata, hingga pendidikan.

"‎Kita berbicara soal pertukaran delegasi bisnis. Kerjasama dengan Belarusia tak hanya fokus pada Belarusia saja, namun juga dengan Rusia, Khazakstan, Armenia, dan Belarusia sendiri," kata Zagorsky. Demikian dikutip dari detikcom (14/4/2015)
http://news.detik.com/read/2015/04/1...onesia?9922032
http://www.pkspiyungan.org/2015/04/j...-presiden.html




24 April 2015 19:02 WIB
Surya Paloh Terima Kunjungan Presiden Sierra Lione

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Sierra Leone Ernest Bai koroma (kanan) di sambut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat mengunjungi kantor DPP Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta, Jumat (24/4). Kunjungan Presiden Sierra Leone tersebut dalam rangka silahturahmi dan perkenalan dengan Partai NasDem dan melihat sistem pemenangan Partai NasDem . MI/Amgga Yuniar/ip
http://foto.metrotvnews.com/view/201...n-sierra-lione

Surya Paloh hadiri KAA
0.jpg


Ruhut:
Jokowi RI-4, Megawati RI-1
Senin, 26 Mei 2014 | 17:17 WIB


Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul

INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul terus melayangkan sindiran ke capres Jokowi. Dia menyebut, walau Jokowi menang tapi tidak akan bisa maksimal menjadi Presiden.

Dia mengatakan, kalau Jokowi menang di pemilu presiden, tapi Jokowi tidak menjadi RI-1 (simbol Presiden RI).

"(RI-1) Ibu Mega, bisa Pak JK (Jusuf Kalla)," kata Ruhut di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Sementara Jokowi, kata Ruhut, hanya menjadi RI-4. "Kalau Jokowi presiden nanti enggak RI-1, tapi RI-4," kata Ruhut.

RI-1 sudah Megawati, RI-2 sudah Jusuf Kalla, lalu siapa yang menjadi RI-3? Karena Jokowi disebut RI-4? "Mbak Puan dong," kata Ruhut tertawa.

Dia membandingkan dengan capres yang lainnya yakni Prabowo Subianto. Menurut Ruhut, justru Prabowo kalau menang tanpa beban. Beda dengan Jokowi yang harus melewati orang-orang tersebut. "Kalau Prabowo enggak usah permisi-permisi," kata Ruhut
http://nasional.inilah..com/read/det...-megawati-ri-1

------------------------------------

Merdeka!!


Blog Archive