Friday, April 10, 2015

Terlalu! Ketika Kehadiran Presiden 'tak dianggap' apa-apa oleh Ketua PDIP


Megawati tegaskan posisi PDIP atas Pemerintah Jokowi
9 April 2015
oleh: Ging Ginanjar, Wartawan BBC Indonesia

Terlalu! Ketika Kehadiran Presiden tak dianggap apa-apa  oleh Ketua PDIP
Megawati Soekarnoputri

Pemilihan itu berlangsung beberapa saat setelah pidatonya yang tampak menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam jalannya pemerintahan.

Sementara Presiden Jokowi, berbeda dengan saat Munas 2014, hanya hadir tanpa menyampaikan pidato.
Kongres PDIP yang akan berlangsung hingga 12 April itu diselenggarakan dengan asumsi sejak awal untuk mengukuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri yang menjadi calon tunggal, kendati belakangan oleh beberapa kalangan dipandang mulai surut pamornya, terutama dengan naiknya popularitas Jokowi.

Dalam apa yang ia sebut sendiri 'pidato politik' saat membuka Kongres, Megawati bagai meneguhkan posisinya dan partainya terhadap pemerintah.

Pidato pembukaan Kongres oleh Megawati mengangkat hubungan antara partai dan pemerintahan Jokowi.
"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti... Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai," Megawati mengawali paparannya tentang hubungan antara dia, partainya serta Jokowi dan pemerintahannya.

"Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya."
Presiden sebagai calon partai

Bu Mega tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya dan partainya. Dia harus memikirkan negara ini, masyarakat Indonesia ini.
Siti Zuhro

Presiden sebagai calon partai

Dengan tiga kali menekankan kata 'sangat', Megawati menyebutkan, "Landasan konstitusionalnya pun sangat, sangat, sangat jelas: UU No 42 tahun 2008," sambil menyebutkan pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Itulah mekanismenya, jadi bukanlah secara indenpenden."

"Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden serta wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik Partai," tegas Megawati, disambut sorak sorai hadirin peserta Kongres. Presiden Joko Widodo kali ini hadir tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato

Hal lain yang membayangi kongres ke IV ini adalah pandangan banyak kalangan bahwa PDIP sebagai partai pemerintah justru telah merongrong pemerintahan Jokowi dengan berbagai langkah politik yang ganjil, yang puncaknya adalah dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Wakapolri yang diikuti berbagai langkah yang dianggap kriminalisasi KPK.

Berbagai kalangan masyarakat sipil menengarai, PDIP yang seharusnya mendukung malah justru tampak menjadi beban pemerintah Jokowi.

Sebagian pidato di Kongres ini seakan diarahkan Megawati kepada berbagai kalangan yang kritis terhadap partainya terkait pemerintahan Jokowi.

Misalnya bagian berikut: "... ada sementara pihak, selalu mengatas-namakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi."

Ada juga bagian: "... pada saat bersamaan muncullah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada simbiose kekuatan anti partai dengan kekuatan modal yang berhadapan dengan gerakan berdiri di atas kaki sendiri."

"Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisasir rakyat. Mereka maunya menunggu dan menunggu dan selanjutnya menyalib di tikungan."
Harapan akan kenegarawaan Megawati

Harapan akan kenegarawaan Megawati

Sebelumnya, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro berpandangan, Megawati dan kalangan partai tidak perlu menganggap Jokowi sebagai ancaman bagi kepemimpinannya di PDIP.

"Presiden Jokowi justru mempelopori suatu prinsip bahwa yang menjabat di pemerintahan tidak boleh menjabat di partai," kata Siti Zuhro.
Adapun tentang ketegangan Megawati dan PDIP dengan Jokowi dan pemerintahannya, Siti Zuhro menganggap faktornya adalah komunikasi antara Jokowi dan Megawati yang tampaknya belakangan tidak terlalu mulus.

Selain dari itu,kata Siti Zuhro, "Bu Mega tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya dan partainya. Dia harus memikirkan negara ini, masyarakat Indonesia ini."

Zuhro menambahkan karena presiden Jokowi baru saja memimpin maka saatnya Megawati menunjukkan kenegarawanannya dengan mendukung kader partainya untuk mewujudkan Nawa Cita."

"Saya yakin Bu Mega mesti dalam tataran negara bangsa. Jika begitu, maka asumsi bahwa Bu Mega terlalu dominan dan terlalu mengatrur pada (pemeruintahan) Jokowi tidak perlu muncul."

Siti Zuhro mengingatkan berbagai persoalan antara PDIP dan presiden Jokowi seyogyanya dituntaskan secara internal dan tidak diumbar kepada umum.

Bahkan, tambah Zuhro, Megawati sebagai Ketua Umum yang sudah berpengalaman dan dipatuhi kader malah bisa mengambil peran untuk meredam ketegangan antara partai dengan pemerintah Jokowi.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit...9_kongres_pdip


AS Hikam: Pidato Megawati Mengacaukan Independensi Presiden Jokowi
Jum'at, 10 April 2015 , 04:22:00 WIB

RMOL. Pakar politik senior Muhammad AS Hikam mengatakan, pidato politik mantan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Kongres PDIP VI di Bali (Kamis, 9/4), sangat penting untuk dicermati. Terutama ketika Megawati menyinggung masalah independensi Presiden dan Wapres, serta keterkaitannya dengan partai politik sebagai pengusul pencalonannya.

Megawati mengingatkan, bahwa dalam aturan perundang-undangan, pasangan Presiden dan Wapres hanya bisa dicalonkan oleh partai politik. Ia bukanlah calon independen. Konsekuensinya, Presiden dan Wapres sudah sewajarnya juga menjalankan garis kebijakan politik partai.

"Saya menganggap statemen itu mengacaukan antara dua masalah: prosedural dan substansi. Benar bahwa prosedur pencalonan seorang Presiden dan Wapres diatur dalam UU Pilpres sebagai penjabaran UUD 1945 yang tidak mengenal adanya calon independen. Namun UU tidak mengatur bahwa dengan demikian ketika seorang Presiden telah resmi terpilih dan bekerja, maka kedudukannya tak lebih dari petugas parti yang mengusulkan," tulis Hikam di akun Facebook pribadinya, Kamis (9/4).

UUD justru menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Kedua posisi tersebut jelas tidak sama dengan petugas partai. Dengan demikian, kata AS Hikam, klausul tentang pencalonan capres, adalah masalah prosedural dan bukan substansi dari fungsi dan tugas pokok Presiden.

"Jika seorang Presiden "hanya" perpanjangan dari kepentingan parpol, maka derajatnya tentu bukan sebagai Kepala Negara, yang mewakili dan menjadi lambang dari negara dan bangsa. Bukan hanya parpol saja, karena status parpol adalah wahana bagi capres, maka bisa saja secara teoretis sebuah parpol atau gabungan parpol mencalonkan kandidat dari luar anggota parpol tersebut sebagai capres," sebut mantan Menristek era Gus Dur ini menekankan.

Hikam menjelaskan, tidak ada keharusan dalam aturan perundang-undangan tersebut yang menyatakan bahwa seorang capres mesti seorang anggota parpol tertentu. Konsekuensinya, kalaupun seorang capres adalah orang yang sama sekali tidak punya partai hal itu sah-sah saja, sejauh bahwa pengusulnya sebagi capres adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat.

Jelas dia, substansi tugas pokok dan fungsi seorang Presiden jelas mengatasi tupoksi seorang petugas partai. Kendati demikian bisa saja parpol pengusung membuat perjanjian dengan si capres bahwa ia harus melaksanakan program atau agenda-agenda yang seuai dengan kepentingan parpol tersebut. Namun sang Presiden mempunyai hak penuh untuk melakukan penilaian apakah kepentingan-kepentingan tersebut memang layak untuk diikuti atau dianggap berlawanan dengan kepentingan yang lebih besar dan/atau nurani serta pertimbangan strategis lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, politik dan moral.

Di sinilah, tambah Hikam, letak "independensi" Presiden secara substantif. Dalam konteks Presiden Jokowi, beliau adalah seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bukan petugas partai PDIP atau KIH semata-mata. Independensi Presiden Jokowi bukan karena beliau adalah calon independen, tetapi karena tupoksinya yang termaktub dalam konstitusi.

"Kesan saya, pidato Megawati masih menggunakan paradigma "petugas partai" yang pernah dilontarkannya pada saat Presiden Jokowi masih calon, dan juga pernah diungkit oleh Puan Maharani beberapa waktu setelah Presiden Jokowi menjabat.Terpulang kepada Presiden Jokowi apakah beliau akan menggunakan atau tidak paradigma tersebut. Tetapi bagi saya, independensi seorang Presiden RI bukanlah kategori prosedural, tetapi adalah substantif," demikian disebutkan doktor politik lulusan Hawai University ini.
http://politik.rmol.co/read/2015/04/...residen-Jokowi


Megawati yang Tak Mengucap Salam kepada Presiden RI
10 April 2015 08:21 wib

Terlalu! Ketika Kehadiran Presiden tak dianggap apa-apa  oleh Ketua PDIP
Megawati Soekarnoputri. Foto: Andika Wahyu/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir Presiden Joko Widodo. Mega ingin Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sudah seharusnya menjalankan garis kebijakan partai politiknya.

Itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali (9/4/2015).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai Megawati terkesan berlaku seperti tuan, sementara Jokowi pembantunya. Padahal, kata dia, dalam menjalankan sistem ketatanegaraan ketua umum partai politik tak boleh berlaku seperti itu.

"Saya sepakat peringatan itu penting. Tetapi itu tidak berarti pemimpin partai menjadi seorang ndoro, dan Jokowi sebagai jongosnya. Karena mereka (Jokowi-JK) tetap Presiden dan Wakil Presiden," ucap Ikrar kepada Metro TV, Jumat (10/4/2015).

Ikrar juga menerangkan, tidak hanya cara penyampaian yang tidak pantas, saat membuka pidatonya, Mega juga tidak memberikan salam kepada Joko Widodo, sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

"Ibu mega tidak memberikan salam kepada Presiden dan Wapres, beliau hanya menyebutkan ketika menyindir," terangnya.

Menurut Ikrar, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya diberikan penghormatan. Bahkan, Koalisi Merah Putih (KMP), yang notabene oposisi pemerintah, memberikan penghormatan kepada Presiden dan Wakilnya.

"Komunikasi politik sangat penting, politik itu juga penting, dan cara mengkritik itu juga penting. KMP saja masih menghormati Presiden, sudah seharusnya partai pengusungnya juga menghormati," tuturnya.

Megawati membuka Kongres IV PDI Perjuangan di Denpasar Bali dengan menyampaikan pidato politik. Isi pidatonya sarat dengan sindiran.

Salah satunya, perempuan kelahiran Yogyakarta itu mengatakan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan tetaplah kader partai politik. Maka, sudah seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan partai politiknya.

Bukan malah menjadi independen dari partai politik. "Presiden dan Wapres sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan partai," serunya.
http://news.metrotvnews.com/read/201...da-presiden-ri

-----------------------------

Seharusnya, semakin tua usia (apalagi sudah bau tanah), semakin bijak dalam bersikap dan tindakan, sepahit apapun ujian yang dihadapinya dihadapannya!




Link: http://adf.ly/1EJ92M

Blog Archive