Sunday, April 12, 2015

'The Real President' Luhut : " Jokowi itu Seorang Petarung.Tak Bisa Ditekan Parpol"


Kontrak Ideologis PDIP dan Jokowi Kini Sudah Sangat Jelas
Sabtu, 11 April 2015 , 23:31:00 WIB

RMOL. Kongres IV ternyata sangat penting bagi PDI Perjuangan. Sebab Kongres ini memperlihatkan posisi dan sikap terhadap pemerintah, setelah 10 tahun menjadi partai oposisi.

Di antara keputusan yang dibacakan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diantaranya berisi: PDI Perjuangan bertekad menjadi kekuatan politik nasional yang berjuang bersama rakyat untuk memastikan, mengawal, mengarahkan, mengawasi dan mengamankan kerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla agar satu arah, satu gerak langkah, satu nafas dengan Pancasila 1 Juni 1945, dan berpijak pada konstitusi UUD 1945, serta memilih jalan Trisakti.

"Bagi saya sebagai kader keputusan tersebut menghapuskan kegamangan sikap atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, meski berasal dan diusung oleh PDI Perjuangan," kata politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka beberapa saat lalu (Sabtu, 11/4).

PDI Perjuangan, lanjut Rieke, tegas menyatakan keberpihakan yang tetap ada dan bersama rakyat dalam mendorong dan menyikapi kebijakan serta program kerja yg dilahirkan pemerintah. Jadi, tak ada keraguan, batasan, landasan, kompas bagi kader PDI Perjuangan jelas yaitu Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, Trisakti. Termasuk dalam hal kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kedaulatan moneter, harus sesuai dengan tiga hal tersebut.

"Itulah kontrak politik ideologis yang sebenarnya antara PDI Perjuangan dengan Jokowi saat Jokowi sebagai kader diputuskan untuk diusung sebagai calon presiden," demikian Rieke
http://www.rmol.co/read/2015/04/11/1...-Sangat-Jelas-


Ternyata, Pidato Megawati Bisa Untungkan Jokowi
Minggu, 12 April 2015 , 04:29:00 WIB

RMOL. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mungkin lupa bahwa keunggulan Presiden Joko Widodo selama ini adalah di pencitraannya. Dengan demikian, menyerang Jokowi di arena terbuka sangat tidak produktif dan bahkan bisa menjadi blunder untuk Megawati sendiri.

"Sebagaimana blunder Taufik Kiemas yang menyerang SBY sebagai Jenderal kekanak-kanakan," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, dalam keterangan Sabtu malam (11/4).

Melalui pidato Megawati, ungkap Sya'rnoi akhirnya rakyat mengetahui bahwa intervensi partai politik itu memang nyata adanya. Jokowi selaku presiden tidak bisa menjalankan hak prerogatifnya secara mutlak. Bahkan, rakyat bisa berpikir bahwa meroketnya harga-harga merupakan kesalahan Megawati yang tidak memberikan keleluasaan Jokowi untuk bekerja.

"Jokowi sangat diuntungkan dengan Pidato Megawati. Di saat kepercayaan publik terhadap kinerjanya menapaki lereng menukik. Muncul pidato Megawati yang dengan terang mengkonfirmasi adanya intervensi partai. Akhirnya, rakyat yang mulai berpaling memutuskan untuk kembali mendukung Jokowi," ungkap Sya'roni.

Dalam Pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan Megawati mengingatkan soal hubungan partai dan pemerintah. Sementara dalam penutupan Kongres, Megawati menegaskan bahwa kader partai banteng yang duduk di pemerintahan atau menjadi wakil rakyat adalah petugas partai.

"Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!" tegas Megawati. Banyak yang percaya, pernyataan Megawati ini sindiran untuk Jokowi.
http://www.rmol.co/read/2015/04/12/1...ungkan-Jokowi-


Inikah Yang Diduga Penumpang Gelap Jokowi?
Sabtu, 11 April 2015 | 22:46

[JAKARTA] Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan agar Presiden Joko Widodo dan seluruh kadernya yang duduk di pemerintahan untuk mewaspadai penumpang gelap di dalam kekuasaan.

Hal ini disampaikan Megawati dalam dalam Pidato politiknya di Kongres ke IV di Sanur, Bali, Kamis (9/4) lalu.

Pidato Megawati ini pun mengundang rasa penasaran publik terhadap pihak-pihak yang disebutkan Megawati sebagai penumpang gelap dalam kekuasaan.

Anggota relawan Pro Jokowi (Projo), Sunggul Sirait menduga penumpang gelap di Pemerintahan Jokowi-JK adalah orang-orang yang tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan.
Menurutnya, orang-orang ini sebelumnya mencaci maki Jokowi dan mendukung pihak lawan (Prabowo-Hatta, Red) dalam Pilpres 2014.

"Yang tahu siapa penumpang gelap ya Bu Mega. Tapi kita duga, penumpang gelap itu yang dukung pihak lawan, begitu dilihat angin kemenangan ke Jokowi, mereka beralih mendukung Jokowi dan masuk di lingkaran kekuasaan," ujar Sunggul dalam diskusi bertajuk "Penumpang Gelap di Tikungan", di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).

Selain Sunggul, hadir juga sebagai pembicara adalah Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G. Plate, pakar psikologi Politik UI Dewi Haroen, dan peneliti CSIS Philips Vermonte. Dalam diskusi tersebut, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri dihubungi via handphone.

Sunggul menilai, penumpang gelap ini bukanlah orang-orang yang berdarah-darah mendukung dan mengantar Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden.

Dia juga membantah bahwa penumpang gelap yang dimaksud adalah para relawan. Pasalnya, dalam pidato tersebut, para relawan dipuji Megawati sebanyak tiga kali.

"Tidak mungkin relawan. Kita dipuji Bu Mega sebanyak tiga kali. Projo cinta buta pada Jokowi," kata Sunggul.

Pakar Psikologi Politik UI Dewi Hareon menilai, penumpang gelap yang dimaksud Megawati adalah orang-orang yang tidak ikut dan tidak bisa membangun partai, tetapi "nyalib" di tikungan. Menurutnya, penumpang gelap ini susah dideteksi karena dalam pilpres banyak sekali pihak yang mendukung Jokowi baik secara politis, moral dan materil.

"Sebetulnya, Jokowi serba salah dalam mengajak orang ke lingkaran kekuasaan sehingga penumpang gelap ini lolos. Umumnya, penumpang gelap ini mempunyai kekuatan modal," terang Dewi.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Nasdem, ?Jhonny G Plate menuturkan pihak yang menjadi penumpang gelap adalah lawan politik. Namun, dia tidak merinci siapa lawan politik tersebut.

"Yang nikung selalu lawan. Sesama bus kota masak saling tikung. Partai koalisi juga ingatkan agar tidak gunakan kebijakan yang pakai topeng. Seolah-olah mendukung presiden tapi malah mencelakakan," ujar Jhonny.

Lawan politik ini, katanya, menyusup masuk ke lingkaran kekuasaan dengan menjadi agen-agen demi kepentingan kelompok tertentu.

Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menduga, penumpang gelap adalah orang-orang yang seolah-olah mengatasnamakan suara rakyat, tetapi mempunyai muatan atau kepentingan pribadi atau kelompok.
Karena itu, dia mengharapkan Presiden Jokowi tidak perlu mendengarkan suara penumpang gelap ini.

"Jangan terlalu dengarkan suara yang seolah rakyat tapi punya muatan pribadi atau kelompok," pungkas Rokhmin.
http://sp.beritasatu.com/home/inikah...p-jokowi/83930


Luhut Disebut sebagai The Real President
Rabu, 04 Maret 2015 , 12:57:00

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, langkah Presiden Jokowi yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus atau the power of attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang the real presiden.

Ia menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Tidak sampai disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas seorang presiden.

"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa real president hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi," kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).

Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai real presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan, sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan tinggal di Istana Bogor.

"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi," tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.
http://www.jpnn.com/read/2015/03/04/...Real-President


Luhut: Jokowi Petarung, Nggak Bisa Ditekan Parpol
Kamis, 23/10/2014 10:56 WIB

Jakarta, Mantan senior advisor Tim Transisi Jenderal Purn Luhut Panjaitan (67) memastikan Presiden Jokowi tidak memiliki banyak titipan dari parpol terkait pemilihan menterinya. Menurut Luhut, Jokowi seorang petarung.

"Nggak ada (titipan dari parpol), Pak Jokowi petarung kok," ujar Luhut usai menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (23/10/2014). Luhut keluar dari Istana melalui pintu samping Wisma Negara.

Luhut menambahkan, Jokowi tipe orang yang tidak bisa ditekan. "Saya mau bilang satu, Pak Jokowi itu petarung. Pak Jokowi itu saya lihat, makin kenal, orangnya nggak bisa ditekan," tutur Menperindag era Gus Dur ini.

Apakah Jokowi menyinggung soal acara di Tanjung Priok semalam?Menurut Luhut, Jokowi tidak ada agenda menghadiri acara di Tanjung Priok.

"Persiapan boleh-boleh saja. Nggak pernah itu beliau ada rencana (ke Priok) kemarin," ucap Luhut.

Wartawan juga bertanya apakah di dalam Istana Luhut ditanya kesiapannya jadi menteri. "Nggak ada pertanyaan begitu, jangan tanya-tanya gitulah," elaknya.
http://health.detik.com/read/2014/10...09/2727426/10/

-----------------------------

Jokowi dilawan!




Link: http://adf.ly/1EVu7R

Blog Archive