Monday, April 6, 2015

"Tuyul Istana" Pembuat Surat DP Mobil Pejabat ? Presiden, Wapres & Menkeu Tak Tahu!


Jokowi Tak Tahu Uang Muka Mobil Pejabat Naik
Minggu, 5 April 2015 − 20:43 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu menahu adanya kenaikan tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pribadi pejabat negara. Menurutnya kenaikan itu seharusnya urusan kementerian terkait.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100%. Artinya hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," kata Presiden Jokowi setiba dari Solo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/4/2015).

Presiden meminta media melakukan pengecekan pihak yang mengajukan usulan kenaikan mobil pejabat. "Coba dicek atas usulan siapa?" ucapnya.

Presiden mengaku setiap hari harus menandatangani tumpukan berkas. Kata dia, dirinya tak mungkin melakukan pengecekan satu per satu. "Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan. Apakah harus saya cek satu-satu? Berapa lembar, satu perpres, satu kepres," tuturnya.

"Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu," tukasnya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi membantah kecolongan soal kenaikan tunjangan uang muka mobil para pejabat negara. "Bukan kecolongan, artinya tiap hal yang menyangkut uang negara yang banyak mestinya disampaikan di ratas (rapat terbatas), atau rapat kabinet. Tidak lantas disorong-sorong seperti ini."

Diakui Presiden, keputusan menaikkan uang muka mobil pejabat bukan keputusan yang baik pada saat ini. "Pertama karena kondisi ekonomi. Kedua sisi keadilan. Ketiga sisi BBM," ucapnya.

Lalu bagaimana langkah selanjutnya? "Coba saya lihat lagi. Saya cek dulu," ujar Presiden sambil berlalu.
http://ekbis.sindonews.com/read/9854...aik-1428241399


DP mobil pejabat negara
Jokowi Mengaku tak Tahu Asal-Usul Kenaikan DP Mobil Pejabat
Minggu, 05 April 2015, 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak paham asal-usul pengajuan kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat lembaga tinggi negara. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan tersebut telah ditandatangani oleh Jokowi sendiri.

Jokowi berdalih, ia tak mengetahui dengan detil semua usulan yang masuk dari lembaga. Sebab, harusnya semua usulan yang masuk sudah dikaji secara cermat sisi positif dan negatifnya sebelum sampai ke meja presiden untuk dikeluarkan Perpresnya.

"Kalau begitu tidak usah ada administrator yang lain dong kalau presiden masih mengeceki satu persatu," ujarnya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Ahad (5/4).

Bahkan, Jokowi melanjutkan, usulan seperti kenaikan tunjangan pembelian kendaraan bagi pejabat yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harusnya disampaikan dan dibahas dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Bertentangan dengan Perpres yang sudah dikeluarkan, Jokowi menilai bahwa kenaikan tunjangan itu tidak tepat. Sebab, saat ini rakyat tengah terbebani dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok.

"Saya kira saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua juga dari sisi keadilan, dan ketiga sisi BBM," kata presiden.

Meski enggan disebut kecolongan, Jokowi menyatakan akan mengkaji kembali Perpres kenaikan tunjangan tersebut.

Seperti diketahui, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Dalam Perpres tersebut diatur tunjangan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara naik dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000.
http://www.republika.co.id/berita/na...-mobil-pejabat


JK pun Tak Tahu Jokowi Tambah Uang DP Mobil Pejabat
Kamis, 02/04/2015 19:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tak tahu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah jumlah tunjangan uang muka kendaraan pejabat.

"(Saya) belum tahu soal itu. Tapi kenaikan uang muka itu dibarengi dengan harga mobil yang naik juga," kata JK di Jakarta, Kamis (2/4).

Kendati demikian, JK mengaku akan mempelajari secara detil jumlah anggaran dan berapa jumlah pejabat yang berhak menerima fasilitas tersebut.

Sebelum JK, dua menteri Jokowi yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tidak tahu soal penambahan uang muka kendaraan pejabat.

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan dinas pejabat negara sebesar Rp 94 juta menjadi Rp 210,89 juta per orang. Keputusan tersebut terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, yang diundangkan 23 Maret 2015.

Situs resmi Sekretariat Kabinet melansir beleid tersebut merupakan revisi atas perpres Nomor 68 Tahun 2010. Perubahan ketentuan hanya terjadi pada besaran fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari sebelumnya Rp 116,65 juta menjadi sebesar Rp 210,89 juta.

Kelompok pejabat negara yang dimaksud meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan anggota Komisi Yudisial (KY).
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...mobil-pejabat/


Menkeu tak tahu Jokowi naikkan tunjangan DP kendaraan pejabat negara
Kamis, 2 April 2015 13:23

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro ogah menjelaskan ihwal keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan pembayaran uang muka atau down payment (DP) pembelian kendaraan bagi pejabat negara. Dia mengaku belum mendapat informasi seputar itu.

"Saya nggak tahu, saya belum dapat info soal itu, jadi belum bisa menjelaskan," kilah Bambang saat ditemui di forum diskusi bank infrastruktur, Jakarta, Kamis (2/4).

Padahal, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya mengatakan aturan teknis terkait uang muka itu berada di Kementerian Keuangan.

"Soal pertimbangan teknisnya, silakan tanya ke Kementerian Keuangan, yang bisa menjelaskan lebih baik," ujar Andi dalam laman resmi Sekretariat Kabinet, kemarin.

Diungkapkan, tunjangan pembayaran uang muka kendaraan bagi pejabat negara dinaikkan menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000. Itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diteken Jokowi pada 20 Maret 2015.
http://www.merdeka.com/uang/menkeu-t...at-negara.html


DPR : Kenaikan Tunjangan Kendaraan Pejabat, Menkeu Tidak Tahu
3/04/15, 11:55 WIB

JAKARTA - Kenaikan tunjangan kendaraan bagi pejabat negara dianggap tiba-tiba oleh anggota DPR. Mereka juga tidak tahu, meskipun perpres sudah dikeluarkan‎.

"Belum tahu itu," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).‎

Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan baru mengetahui lewat media terkait perpres itu. Sebab, sebelumnya, tidak ada pembicaraan terkait naiknya tunjangan fasilitas tersebut. "Saya kaget," ucapnya.

Meskipun belum tahu betul perihal kebijakan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tunjangan menurutnya sah-sah saja, asal disertai dengan meningkatnya kinerja bagi para pejabat. "Saya netral, kalau memang menunjang tidak masalah," ujarnya.

Namun yang menjadi kontradiksi, yakni kenaikan tunjangan itu disertai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Tanyakan kepada pembuat kebijakan," ucap Fadli.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menganggap anggaran yang tiba-tiba muncul itu tidak direncanakan dengan matanag. Apalagi, dia mendapat kabar bahwa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun tidak mengetahui wacana tersebut. "‎Ini mengindikasikan proses perencanaan yang tidak dimengerti semua anggota kabinet," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah harus menghemat anggaran APBN yang berjumlah Rp 2.039 Triliun. Sebab, dia menilai terlalu banyak anggaran yang tidak direncanakan yang muncul tiba-tiba. Kalaupun ada perubahan anggaran, seharusnya pemerintah lebih concern terhadap kebijakan itu.

Berdasarkan peraturan presiden No 39 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, Presiden Joko Widodo menaikkan uang muka pembelian kendaraan dari Rp 116, 650 juta menjadi Rp 210, 890 juta. Mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut diantaranya, anggota DPR, anggota DPRD, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, anggota BPK, dan anggota Komisi Yudisial.
http://www.jawapos.com/baca/artikel/...keu-Tidak-Tahu

--------------------------------------------

Waduh! ... bijimana bisa terjadi ini, sebuah surat penting sekelas Kepres bisa tak diketahui sang Presiden isi kandungannya (tapi kok yaa mau menanda-tanganinya). Dan juga Wapres dan Menkeu, pejabat Negara yang seharusnya paling tahu akan kebijakan Presiden menyangkut masalah ekonomi dan penggunaan uang Negara?




Link: http://adf.ly/1DZWSy

Blog Archive