Tuesday, April 7, 2015

(UDAH TAU?) Presiden Jokowi Akhirnya Batalkan Perpres DP Mobil


kabar24..com, JAKARTA - Istana Kepresidenan menyatakan pencabutan Peraturan Presiden mengenai tunjangan uang muka (down payment/DP) kendaraan perorangan pejabat negara karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) peduli dan merasakan suasana batin rakyat.

"Jadi dalam situasi ekonomi sekarang ini menganggap bahwa Perpres yang dalam rangka membantu pengadaan mobil bagi pejabat itu, ya layak untuk dikembalikan ke Perpres yang lama," kata Mensesneg Pratikno, Selasa (7/4/2015).

Ia menuturkan lahirnya Perpres No 39/2015 tentang perubahan Perpres No 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diawali surat DPR tanggal 5 Januari 2015.

Surat yang diteken Ketua DPR RI Setya Novanto meminta penyesuaian bantuan untuk uang muka mobil karena aturan 2010 dianggap tidak sesuai dengan inflasi. Surat itu diterima Seskab Andi Widjajanto kemudian diproses di Kementerian Keuangan dan kembali ke Presiden.

Pada saat itu awal Januari, perubahan Perpres dinilai tidak masalah karena situasi ekonomi global masih kondusif. Dua bulan kemudian ternyata kondisi perekonomian global memburuk dengan pelemahan rupiah terhadap dolar AS cukup mengganggu ekonomi Indonesia.

"Itu mempengaruhi situasi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Nah karena konteksnya sudah berubah maka teks yang sudah disiapkan awal Januari itu kemudian dirasa oleh presiden tidak tepat waktunya sekarang ini," ujar mantan Rektor UGM tersebut.

Dia menjelaskan jika aturan dikeluarkan pada waktu diusulkan kemungkinan tidak menjadi persoalan karena tekanan ekonomi global tidak terlalu menekan seperti sekarang ini.

Oleh karena itu Jokowi mencabut Perpres No 39/2015 dan mengembalikan pada Perpres yang lama yakni No 68 /2010.

"Proses pencabutan Perpres sedang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet," ujarnya.

LAIN KALI TELITI YA PAK, MALU DILIHAT RAKYAT .BTW TAU GA INI USULAN SIAPA?

Setya Novanto Akui DPR Usulkan Tunjangan DP Mobil Mewah Pejabat

okezon.com - Ketua DPR RI Setya Novanto mengakui kebenaran informasi yang menyebutkan tunjangan DP mobil pejabat berdasarkan usulannya kepada pemerintah. Usulan tersebut tidak lain adalah hasil pembahasan pimpinan dan anggota DPR RI.

"Itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Jadi, proses antara pimpinan DPR dengan anggota dewan secara keseluruhan yang ikut dalam rapat-rapat," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Setelah proses yang panjang itulah, lanjutnya, DPR akhirnya mengajukan saran penambahan DP mobil mewah ke pemerintah yang dilanjutkan pengeluaran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut pria yang akrab disapa Setnov ini, tambahan tunjangan itu adalah untuk meningkatkan kinerja anggota DPR yang berhubungan langsung dengan rakyat.

"Jadi, ini semua untuk meningkatkan kinerja anggota, karena kinerja anggota itu perlu ditingkatkan maka diperlukanlah tunjangan-tunjangan seperti ini," tegasnya.

Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa para pejabat tetap menanggung pajak sebesar 15 persen dan berbagai kebutuhan lainnya, seperti biaya menyewa sopir dan membeli bensin.

"Itu masih harus dilakukan sendiri, tidak dengan sopir, bensin juga ditanggung," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pimpinan DPR berramai-ramai membantah seakan tidak tahu mengenai kebijakan Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 terkait penambahan dana uang muka dari mobil dinas pejabat. Sejatinya, DPR adalah pihak yang mengusulkan tambahan jatah uang muka membeli mobil mewah kepada pemerintah.

oh ternyata ini KMP toh ,aduh si bapak ngomongnya kerja buat rakyat bla bla bla , penyeimbang bla bla bla , kudeta bla bla bla huufffft. eh gan, ada yg ngambek nh gara gara duit dp mobilnya di cabut lagi

dp mobil di batalkan , fahri hamzah : Anggota DPR jalan kaki saja. Kita ambil praktisnya saja demi penghematan.

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara sebesar Rp 210 juta. Pembatalan tersebut dilakukan oleh Jokowi setelah Perpres menimbulkan reaksi penolakan dari publik.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dengan dicabutnya Perpres tersebut sebaiknya anggota DPR dan DPD jalan kaki saja dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Politikus PKS ini menambahkan, sebaiknya anggota dewan membeli rumah didekat Gedung DPR Senayan.

"Anggota DPR jalan kaki saja. Kita ambil praktisnya saja demi penghematan. Supaya enggak ribut-ribut. Atau cari rumah deket-deket sini," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Selasa (7/4).

Fahri melanjutkan, sebaiknya perumahan kompleks DPR yang ada di daerah Kalibata diambil alih atau dijual saja dan dicarikan tempat baru di dekat kompleks parlemen.

hmmm itu fahri hamzah yang suka jual agama demi jabatan itu ya gan?
udh presidenya n jajaranya ga teliti, DPRnya maruk, fahri hamzahnya PKS, hadeuh mudah mudahan mereka berubah jd lbh baik lah dan Allah ngasih kelembutan hati buat mereka, toh nt juga yg milih mereka buat mimpin kita.

Link: http://adf.ly/1Dr8tU

Blog Archive