Wednesday, May 6, 2015

Angka Merah Bidang Ekonomi & Hukum Kabinet Kerja


Angka Merah Bidang Ekonomi & Hukum Kabinet Kerja

Jakarta - Performa Kabinet Kerja selama enam bulan terakhir ini tak menggembirakan. Ada pos yang paling banyak disorot yakni pos ekonomi dan hukum. Beranikah Presiden mereposisi pos yang diisi kalangan partai politik dan profesional itu?

Desakan perombaan kabinet dari ke hari kian gencar saja. Suara itu muncul dari berbagai lini. Mulai dari berbagai lembaga sigi politik yang mengkonfirmasi tentang ketidakpuasan publik atas kinerja para menteri, kalangan parlemen, pelaku usaha hingga masyarakat pada umumnya. Perombakan kabinet sebagai jalan yang semestinya ditempuh Presiden Jokowi.

Menurut Ketua DPR RI Setya Novanto Presiden telah mengetahui kinerja para menterinya selama enam bulan masa kerja sejak Oktober 2014 lalu. "Presiden dalam masa enam bulan ini sudah mengetahui kerja kabinetnya. Karena Presiden ini bisa secara cepat beliau mengevaluasi," kata Setya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Politisi Partai Golkar ini berharap Presiden dapat secara teliti dan jeli melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinetnya. "Saya harapkan ini adalah pilihan beliau yang terbaik dan beliau sudah melakukan evaluasi-evaluasi," harap Setya.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai dua pos di bidang ekonomi dan hukum memiliki rapor merah selama enam bulan usia pemerintahan Jokowi. "Di bidang ekonomi dan hukum tidak baik prestasinya. Di bidang hukum, Yassona tidak mampu menegakkan hukum. Di bidang ekonomi, perekonomian makin buruk," tegas Fadli.

Menurut Fadli perubahan komposisi kabinet penting dilakukan untuk kebaikan bagi Presiden Jokowi dan rakyat. Menurut dia, jika pemerintahan berjalan optimal maka publik juga yang untung. "Karena faktanya ada menteri yang tidak diketahui oleh masyarakat. Presiden harus melakukan evaluasi, demi kebaikan presiden dan rakyat," cetus Fadli.

Seperti diketahui, sejumlah lembaga riset mengungkapkan tentang ketidakpuasan publik atas kinerja kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi. Seperti riset yang dilakukan Poltracking yang mengungkapkan sebanyak 41,8 persen mendesak adanya perombakan kabinet kerja.

Kerja Kabinet Kerja ini memang tampak tak memiliki greget di depan publik. Persoalan ekonomi yang menjadi pokok krusial hingga saat ini belum terselesaikan. Sejumlah harga komoditas dan jasa mengalami kenaikan seiring fluktuasi harga BBM. Sejalan dengan itu, kondisi masyarakat kian sulit dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari. [mdr] -

See more at: http://nasional.inilah..com/read/det....X16gKtpJ.dpuf

komen

kenyal kenyul!

Link: http://adf.ly/1GQRYY

Blog Archive