Wednesday, May 20, 2015

Hajab!!! Sumut Terancam Rawan Pangan


MEDAN | Kalangan DPRD Sumut mengigatkan Pemprov maupun Kabupaten/Kota untuk segera melestarikan lahan pertanian dengan mengantisipasi terjadinya alih-fungsi lahan pertanian menjadi areal perkebunan dan industri-industri. Jika tidak, tidak tertutup kemungkinan Sumut terancam terjadi kerawanan ketahanan pangan.

Peringatan itu dilontarkan Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut Sopar Siburian SH MH dan Wakil Sekretaris FP Gerindra Fajar Waruwu SH kepada wartawan, di DPRD Sumut menanggapi semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perkebunan sawit maupun areal industry di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

"Sampai saat ini, Pempropsu maupun pemerintah kabupaten/kota belum melahirkan kebijakan melestarikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan belum dilahirkannya payung hukum di tingkat daerah yang menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dialih-fungsikan," tegas Sopar Siburian.

Jika payung hukum menjaga keberadaan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi areal perkebunan dapat diterapkan, tandas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, akan tercipta kepastian hukum keberlangsungan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Berdasarkan dokumen LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubsu) TA 2014, tandas Sopar yang juga anggota Pansus (panitia khusus) LKPj Gubsu ini, jumlah penduduk Sumut pada tahun 2013 mencapai 13.215.401 jiwa dan pada tahun 2014 berjumlah 14.551.980 jiwa.

Sebagaimana diinformasikan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, jumlah produksi beras pada tahun 2013 mencapai 2.299.162 ton dan tahun 2014 menurun menjadi 2.276.815 ton.

"Dari data ini terlihat bahwa, bertambahnya jumlah penduduk Sumut diikuti oleh berkurangnya produksi beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat, tidak dapat dipungkiri ditengah kondisi seperti ini, yakni masih maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan produktif menjadi areal perkebunan sawit, maupun lahan perumahan dan industry, sangat rawan mengancam ketahanan pangan," tandas Fajar Waruwu.

Berkaitan dengan itu, Fajar yang juga anggota dewan Dapil Kepulauan Nias ini meminta Pempropsu untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk melalui revitalisasi program keluarga berencana yang dalam perkembangannya setelah pelaksanaan otonomi daerah urusan keluarga berencana menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah. http://bareskrim.com/2015/05/20/haja...-rawan-pangan/


Link: http://adf.ly/1HTjm3

Blog Archive