Wednesday, May 6, 2015

Indekos di Penjara


Ini nih gan berita yang bikin pagi hari saya jadi jleb-jleban. Berita soal mahasiswa yang digeret ke bui karena terbelit kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Jateng Tahun 2011. Di berita itu disebutkan 5 tersangka yang kini sudah di-"indekos"-kan di Lapas Kedungpane Semarang. Uhuy, lumayan punya kost dan teman-teman anyar.

Membaca berita itu sampai di tengah, ada kejutan yang "mak jleb" di dada saya. Mengapa gan? Ada satu nama yang identik dengan nama saya. Di situ dituliskan "Musyafak", di antara deretan nama tersangka Azka Najib, Farid Ihsanuddin, Agus Hanif, dan Aji Hendra Gunawan. Sungguh terlalu...

Kemudian saya himpun kesadaran bahwa saya membaca berita ini di kantor, bukan di bui. Sehingga saya yakin bahwa saya bukan tersangkanya. Alhamdulillah...

Beruntun setelah membaca berita itu, beberapa teman menyapa saya untuk meminta konfirmasi langsung bahwa yang disebut dalam berita itu bukanlah saya. Saya jawab sambil nyengir ala sinetron, "mohon maaf bila ada kesamaan nama tokoh dan tempat." Sebagian teman ada yang nanya via sosmed, dan yang kebetulan sekantor dengan saya langsung ngelabrak ke ruangan saya. Ehm...

Jadi begini: para tersangka itu adalah satu almamater dengan saya waktu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Bahkan, sebagian dari tersangka itu saya pun kenal. Kenal biasalah, dari jejaring teman-teman yang dulu seangkatan saya dikenal sebagai "aktiivis mahasiswa".

Terang saja teman-teman saya sekarang menanyakan apakah yang ditangkap itu saya atau bukan. Maklumlah, dulu waktu kuliah saya juga "rada-rada aktivis" alias "aktivis setengah-setengah". Demonstrasi pernah, menjadi korlap demonstrasi pernah, mengkonsep teatrikal dalam demonstrasi juga pernah, juga membuat somasi kepada beberapa instansi/lembaga pemerintah. Tapi saya belum sampai pernah ke taraf membuat proposal fiktif. (Duh, nyesel... hihihi...)

Tapi beginilah akhirnya nasib ke-"rada-rada aktivis"-an saya: akhirnya saya merasa tidak cocok di dunia lapangan seperti itu. Saya menyadari betul bahwa di balik itu ada permainan proposal, uang damai, dan sejenis pelajaran korupsi lain di dalam gerak para aktivis. Saya kira momen terbaik saya untuk menarik diri dari dunia aktivis yang rentan dengan godaan itu ketika saya didapuk jadi Pimpinan Redaksi salah satu pers mahasiswa di kampus. Akhirnya di pers mahasiswa itulah saya beraktivitas sehari-hari sampai lulus. Di situ saya menggarap tabloid dan majalah. Dan tiap bulan rutin nulis di koran yang dimuat 2 sampai 3 kali. Honornya lumayan bisa buat beli nasi kucing, rokok, dan buku. Menulis menjadi cara untuk survive saya waktu jadi mahasiswa, dan itu bukan dari menulis proposal fiktif.

Soal proposal fiktif, saya kira setiap aktivis mahasiswa tahu. Memang banyak kalangan, baik individu atau komunitas (organisasi kemahasiswaan, terutama ekstra) yang "bermain" di situ untuk nyari duit.

Nah, teman-teman dan agan-agan, jadi sudah jelas kalau yang sekarang indekos di penjara itu bukan saya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lima orang aktivis mahasiswa di Kota Semarang ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena disangka melakukan korupsi dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Kejaksaan menahan mereka untuk sementara selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Kota Semarang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni, di Semarang mengatakan, pihaknya menahan lima orang tersangka yang merupakan aktivis mahasiswa tersebut. Mereka mengajukan proposal permohonan dana bansos, namun ketika cair, uang proposal tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Dua orang dari mereka masih mahasiswa. Ketika mengajukan proposal, ada yang berstatus mahasiswa, dan ada yang mengaku dari anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM)," kata Eko dalam ekspose perkara di Kantor Kejati Jateng, Selasa (5/5/2015).

Lima orang aktivis mahasiswa itu antara lain Azka Najib, Musyafak, Farid Ihsanudin, Agus Khanif, dan Aji Hendra Gautama. Mereka masing-masing melakukan korupsi puluhan juta rupiah. Rinciannya, Azka sebesar Rp 83 juta, Musyafak Rp 84 juta, Farid Rp 65 juta, Agus Rp 52 juta dan Aji Rp 44 Juta.

Berdasarkan penelusuran, lima orang tersangka tersebut saat mengajukan proposal bansos tahun 2011 masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang. Kini, sebagian dari mereka telah lulus kuliah, sebagian lain masih berstatus mahasiswa. Sewaktu mahasiswa, mereka tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Eko menambahkan, penahanan para aktivis mahasiswa itu karena mereka telah mengajukan proposal sekaligus sebagai penerima dana bansos. Kejaksaan menyidik mereka setelah mendapat laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Penyidik lantas menindaklanjuti hingga menemukan kejanggalan.

Jaksa menemukan, setelah bantuan cair, ternyata uang tidak digunakan untuk kegiatan sebagaimana dalam proposal. Uang bantuan masuk ke kantong pribadi.

"Di Laporan pertanggungjawabannya ada. Lengkap, foto juga ada. Tapi setelah kami konfirmasi ke hotel tempat dalam proposal ternyata tidak ada kegiatan. Semua fiktif setelah kami periksa para tersangka," tambah Eko.

Penyidik juga menemukan, alamat lembaga yang digunakan para tersangka tidak jelas. Kata Eko, alamat penerima dana bansos sebagian fiktif. Kecurigaan bertambah karena sebagian alamat penerima dana bansos tidak jelas, layaknya tanah kosong, SPBU dan sebuah rumah makan. Selain itu, satu orang tersangka juga mengajukan beberapa buah proposal dana bansos untuk satu tahun.

"Jadi tidak satu saja. Satu orang minimal mengajukan lima proposal, hingga kerugiannya total Rp 328 juta. Alamat lembaga yang digunakan juga ada yang satu rumah, tapi mengajukan beberpa nama lembaga," tandasnya.

Kejaksaan saat ini tengah memburu aktor utama penyimpangan dana Bansos Pemprov Jawa Tengah. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan tersangka Joko Suryanto dan Joko Mardianto sebagai tersangka. Dua orang itu merupakan mantan staf ahli Gubernur Jawa Tengah.

"Penahanan lima orang tadi merupakan pengembangan kasus dari tersangka utama tersebut," pungkas Eko.

Namun, dua tersangka tersebut hingga saat ini masih belum dilakukan penahanan.
Penulis : Kontributor Semarang, Nazar Nurdin
Editor : Farid Assifa

TEMPO.CO, Semarang - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan lima orang tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos), dua di antaranya dilakukan tersangka saat menjadi aktivis mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Kota Semarang.

"Kasus ini berawal dari pengembangan kasus korupsi bansos staf ahli gubernur masing-masing Joko Mardiyanto dan Joko Suryanto," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni, Selasa, 5 Mei 2015.

Tersangka itu berinisial AN dan AG tercatat ikut menerima uang bantuan sosial senilai Rp 83 juta dan Rp 44 juta. Selain itu, ada tiga tersangka lain masing-masing MS sebesar Rp 84 juta, FI senilai Rp 65 juta, dan AK Rp 52 juta. "Total yang digunakan mencapai Rp 328 juta, tahun anggaran 2011," kata Eko menambahkan.

Menurut Eko Suwarni, modus dua tersangka mantan aktivis itu dilakukan saat mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan cara mengajukan proposal permohonan dana bansos. Namun ketika cair uang proposal tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui setelah Kejaksaan Tinggi Jateng mendapat laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Ia menjelaskan laporan pertanggungjawabannya telah dibuat lengkap dengan foto, tapi setelah dikonfirmasi ke hotel tempat dalam proposal ternyata tidak ada kegiatan atau fiktif. Selain itu penyidik juga menemukan alamat lembaga yang digunakan para tersangka tidak jelas atau fiktif. Kecurigaan Kejaksaan semakin bertambah, karena sebagian alamat penerima dana bansos tidak jelas. Seperti tanah kosong, SPBU, dan sebuah rumah makan.

Selain itu, satu orang tersangka juga mengajukan beberapa buah proposal dana bansos untuk satu tahun. "Satu orang minimal mengajukan lima proposal, hingga kerugiannya total Rp 328 juta," kata Eko Suwarni menjelaskan.

Kejaksaan sendiri, saat ini tengah memburu aktor utama penyimpangan dana bansos Pemprov Jawa Tengah. Kejaksaan Tinggi Jateng juga telah menetapkan tersangka Joko Suryanto dan Joko Mardianto, mantan staf ahli Gubernur Jawa Tengah. "Sekarang kelima orang itu ditahan guna pengembangan kasus dari tersangka utama," katanya.

EDI FAISOL

Suara Merdeka--SEMARANG – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menahan lima mantan aktivis mahasiswa perguruan tinggi di Semarang karena diduga tersangkut kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng tahun 2011 senilai Rp 328 juta.

Penahanan itu dilakukan setelah kelima tersangka diperiksa di kantor Kejati, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (5/5). Mereka adalah Azka Najib, Musyafak, Farid Ihsanudin, Agus Khanif, dan Aji Hendra Gautama. Kelimanya ditahan di LP Kedungpane.

Kepala Kejati Jateng Hartadi melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Eko Suwarni mengungkapkan, penahanan para tersangka merupakan hasil penyidikan terhadap dua tersangka korupsi dana bansos, yakni mantan Kepala Biro Bina Sosial Pemprov Jateng Joko Mardianto dan anak buahnya, Joko Suryanto.

Hasil ekspose di Kejati pada Selasa, 9 Desember 2014 menyebutkan, para tersangka ini termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Alamat Palsu

"Mereka (lima tersangka) ini awalnya mengajukan proposal sebagai penerima dana bansos. Hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jateng, ada beberapa nama penerima dana bansos yang tidak ditemukan alamatnya.

Padahal, mereka telah menerima pencairan dana berkalikali, bahkan ada yang 14 kali," kata Eko. Ada pula alamat penerima bansos yang ditemukan, tapi sekretariat berupa lahan kosong, rumah makan, atas SPBU.

Menurut dia, menyangkut proposal yang lembaganya menggunakan alamat palsu atau fiktif, maka penyaluran dana bansos tersebut dikategorikan sebagai kerugian negara.

Dalam kasus ini, Azka menerima Rp 83 juta, Musyafak Rp 84 juta, Farid Rp 65 juta, Agus Rp 52 juta, dan Aji Rp 44 juta. Mereka berasal dari dua perguruan tinggi swasta.

Menurut Eko Suwarni, banyak kejanggalan setelah penyidik menindaklanjuti laporan hasil audit BPKP.

"Bantuan cair tapi tidak digunakan untuk kegiatan sesuai proposal. Uang bantuan masuk ke kantong pribadi," jelasnya.

Ia menambahkan, para tersangka membuat laporan pertanggungjawaban beserta foto. Ada yang membuat seminar bahaya merokok dan HIV/AIDS di rumah makan.

Namun setelah dikonfirmasi ke tempat penyelenggaraan, ternyata kegiatan itu tidak ada. (J17,J14-59)

Indekos di Penjara

Indekos di Penjara

Indekos di Penjara

Link: http://adf.ly/1GRudD

Blog Archive