Tuesday, May 5, 2015

JK: Mau Jadi Apa Negeri Ini?


JK: Mau Jadi Apa Negeri Ini?
05 MEI 2015

JK: Mau Jadi Apa Negeri Ini?
Jusuf Kalla

Rimanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, agar KPK dan Polri mematuhi hukum di Indonesia. JK menuturkan, tidak ada seorang pun di Indonesia yang mempunyai hak impunitas terhadap hukum.

Pernyataan JK itu, terkait dengan langkah pimpinan KPK yang menjamin penangguhan penahanan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Nanti kalau ada orang saya di sini (wapres) mau ditahan, lalu saya katakan semua pegawai berhenti, semua karena dia ditahan. Lalu bagaimana hukum ini mau berjalan kalau pimpinan yang taat hukum tiba-tiba mengancam begitu," kata JK, Selasa (05/05/2015).

JK menambahkan, bila setiap pimpinan melakukan hal itu untuk melindungi anak buahnya, maka hukum di Indonesia akan tumpul. "Kalau nanti ada satu anak buah diperiksa lalu semua mau mundur, wah mau jadi apa negeri ini kalau begitu," ungkap JK.

Sekadar diketahui, pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP mengancam akan mundur dari jabatannya, bila Bareskrim Mabes Polri menahan penyidiknya Novel Baswedan. Polri kemudian menangguhkan penahanan Novel, karena dijamin pimpinan KPK.

JK menegaskan, kasus Novel merupakan kasus pribadi yang harus ditanggung oleh pribadi masing-masing. Bukan menyangkut instititusi. "Itu kan pribadi masing-masing. justru itu masalah internal polisi. apa urusannya KPK? kan enggak ada dalam hal ini, kasus ini," jelas JK.
http://nasional.rimanews.com/hukum/r...pa-Negeri-Ini-


Jokowi Tak Tegas, Polri Bakal Terus Membangkang
SABTU, 02 MEI 2015 | 05:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan penangkapan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan merupakan bentuk pembangkangan polisi terhadap perintah Presiden Joko Widodo.

Ia memprediksi pembangkangan terus terjadi jika Presiden tak tegas memerintahkan penghentian kriminalisasi terhadap KPK. "Kuncinya ada di Jokowi. Jokowi harus keras, kalau tidak, pembangkangan terus terjadi," kata Emerson, Jumat, 1 April 2015.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti terkesan mengabaikan perintah Presiden Jokowi untuk tidak menahan Novel. "Saya sudah perintahkan ke Kapolri, pertama untuk tidak ditahan. Yang kedua proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil," kata Jokowi.

Belakangan, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menahan Novel di Markas Komando Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat siang, 1 Mei 2015. Kemudian, penyidik Bareskrim langsung membawa Novel ke Bengkulu dan menggelar rekonstruksi perkara di sana.

Emerson mengatakan kasus pembangkangan ini bukan pertama kali dilakukan polisi. ICW mencatat pembangkangan lain seperti saat Presiden meminta penghentian kriminalisasi KPK, polisi justru meneruskan proses hukum pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Polisi, kata Emerson, juga diduga telah mengantongi sejumlah nama penyidik KPK yang menangani kasus rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Ini perlawanan balik para koruptor. Tak hanya penegak hukum atau polisi tapi juga politisi," ucap Emerson.

Jumat dinihari, Novel Baswedan ditangkap polisi terkait dengan dugaan kasus penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Kasus tersebut sempat ditutup oleh kejaksaan, tapi kembali diproses oleh Mabes Polri.

ICW mengatakan penahanan Novel merupakan kriminalisasi karena Novel bertugas sebagai penyidik KPK yang menangani sejumlah kasus besar seperti korupsi simulator SIM, kasus Nazaruddin, dan korupsi politikus PDI Perjuangan, Adriansyah.
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...us-Membangkang


"Kriminalisasi KPK karena Jokowi Tidak Tegas"
Kamis, 12 Februari 2015 | 16:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Emerson Yuntho, menyayangkan tidak tegasnya Presiden Joko Widodo dalam menyikapi calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Emerson, ketidaktegasan Jokowi itu yang memicu polemik menjadi semakin lebar dan terjadinya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

"Tidak tegasnya Jokowi mencopot Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri memunculkan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK," kata Emerson, saat menemui Ketua DPD RI Irman Gusman, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Emerson menuturkan, saat ini semua pimpinan KPK telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bahkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri untuk kasus pengarahan saksi memberi keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu melanjutkan, alasan Jokowi menunda memberikan keputusan terkait Budi Gunawan karena menunggu proses praperadilan juga dianggapnya keliru. Menurut Emerson, hasil praperadilan tak akan menggugurkan status tersangka Budi Gunawan.

"Sekarang ada upaya ingin melemahkan KPK. Pegawai dan penyidik KPK juga diintimidasi. Ini akibat dari tidak tegasnya Jokowi," ujarnya.

Emerson menyarankan Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menggantinya dengan calon lain yang relatif lebih bersih.

"Proses pembatalan pencalonan Budi Gunawan harus segera dilakukan tanpa menunggu putusan praperadilan," pungkas Emerson
http://nasional.kompas.com/read/2015...i.Tidak.Tegas.

----------------------

Siapa dulu donk Presidennya, pak JK?




Link: http://adf.ly/1GMYhJ

Blog Archive