Friday, May 15, 2015

Politik Jokowi Lebih Canggih dari Megawati. PDIP akan Gigit Jari pada Akhirnya?


Politik Jokowi Lebih Canggih dari Megawati
Kamis,  14 Mei 2015  −  16:07 WIB

Politik Jokowi Lebih Canggih dari Megawati. PDIP akan Gigit Jari pada Akhirnya?
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Kongres Demokrat di Surabaya, Selasa 12 Mei 2015 malam. Kehadiran Jokowi dinilai mampu mencarikan kebekuan politik (Sindophoto)

JAKARTA - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat dinilai akan memberikan efek positif bagi pemerintahannya. Setidaknya kehadirannya bisa mencairkan komunikasi dirinya dengan Partai Demokrat.
 
"Keuntungan buat Jokowi adalah mencairkan komunikasi politik Jokowi dengan Demokrat, mempermudah Jokowi mendapat dukungan partai Demokrat," tutur peneliti politik dari IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (14/5/2015).

Sebaliknya buat Demokrat, sambung Pangi, kehadiran Jokowi memperkuat legitmiasi pemerintah terhadap kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kendati demikian, dia mengatakan kehadiran Jokowi tidak bisa diartikan sebagai dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Demokrat.

Menurut dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, kendali politik PDIP tetap berada di tangan Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Jokowi lebih cangih bermain politik (political game) dibandingkan Mega. Jokowi memaksakan hadir dari Papua untuk membuka kongres karena Jokowi tahu betul bahwa dia butuh kekuatan dan dukungan di parlemen," tuturnya
http://nasional.sindonews.com/read/1...ati-1431594417


Jokowi Disarankan Bentuk Koalisi Baru, Ini Alasannya
Jumat, 15 Mei 2015 , 05:15:00

JAKARTA – Peta perkoalisian partai politik punya peluang besar berubah. Itu seiring dengan pergerakan PAN dan Partai Demokrat yang seolah akan merapat mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, dinamika politik saat ini sangat cair. Sehingga tidak menutup kemungkinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bergabung ke pemerintah. "Tak ada teman dan musuh setia," ucapnya saat ditemui di Toba Dream, Manggarai, Jakarta, Kamis (14/5).

‎Melihat dinamika yang ada, yakni partai KMP yang mendukung pemerintah, Jokowi disarankan perlu membentuk koalisi baru. Koalisi itu menerima partai-partai dari KMP. "Bisa disebut koalisi pemerintah presiden," gagasnya.

Dia berpandangan, urgensi dibuatnya koalisi baru itu karena banyaknya keputusan dan kebijakan pemerintah yang harus disetujui DPR. Sementara saat ini parlemen lebih banyak dikuasai oleh partai-partai KMP.

Namun, lanjut dia, koalisi baru itu tidak meninggalkan partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ‎Apalagi KIH adalah pengusung Jokowi menjadi presiden. "Kalau ditinggal, tidak tertutup kemungkinan Jokowi digoreng partai lain," tandasnya
http://www.jpnn.com/read/2015/05/15/...-Ini-Alasannya


Jokowi Diminta Tak Khianati Megawati
Kamis, 27 Februari 2014 | 03:34 WIB

Politik Jokowi Lebih Canggih dari Megawati. PDIP akan Gigit Jari pada Akhirnya?
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri & Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com — Derasnya wacana mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 dinilai rawan mengulang "pola" pengkhianatan dalam politik Indonesia.

Bila memang Jokowi juga mempunyai keinginan maju menjadi calon presiden sebaiknya segera mengutarakannya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Mas Jokowi kalau mau maju, silakan saja, tapi minta baik-baik (kepada Megawati). Bu Mega sudah terlalu sering dikhianati," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Jokowi, ujar Dradjad, bisa saja menjadi calon alternatif presiden bagi partai selain PDI-P. Namun, kata dia, bila Jokowi maju menjadi calon presiden tanpa "restu" Megawati, maka sikap Jokowi akan semakin membudayakan politik pengkhianatan.

Selama ini, tutur Dradjad, politik Indonesia kental dipenuhi pengkhianatan. Dia pun menilai munculnya kelompok pro-Jokowi (Projo) tidak etis secara politik.

"Persaingan politik silakan, tapi jangan menikam dari belakang. Saya pribadi berpandangan etika politik harus ditegakkan," kata Dradjad. Dia pun mengatakan sampai sekarang masih berpendapat bakal calon presiden yang akan diusung PDI-P adalah Megawati.

Secara psikologis, menurut Dradjad, Megawati masih mempunyai keinginan untuk mengabdi kepada bangsa. "Jangan remehkan Bu Mega. PDI-P punya basis massa pendukung Mega yang amat solid," kata dia.

Terkait kemungkinan Jokowi maju menjadi calon presiden, Dradjad mengatakan, Jokowi akan muncul dalam skenario tiga atau empat calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, kata dia, skenario tiga atau empat kandidat itu tidak akan terjadi bila PDI-P mengusung Jokowi sebagai calon presiden.
http://nasional.kompas.com/read/2014...anati.Megawati


Tak Menutup Kemungkinan Jokowi akan Khianati Megawati
Selasa, 18 Maret 2014 , 20:06:00 WIB

RMOL. Perseteruan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyeruak setelah Joko Widodo resmi ditunjuk sebagai calon presiden partai berlambang kepala banteng itu.

Prabowo berang karena merasa dikhianati Megawati. Pasalnya, dalam Perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani sebelum Pilpres 2009 lalu disebutkan, Megawati dan PDIP akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

Perseteruan kedua elit politik ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan pertikaian elit politik sebelumnya. "Telikung-menelikung ini soal biasa dalam politik dan kekuasaan. Itu sudah lumrah, bahkan sejak zaman Ken Arok," jelas Direktur Eksekutif The Indonesia Reform Institute Syahrul Effendi Dasopang kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 18/3).

Syahrul mengingatkan, pada awal kemerdekaan misalnya, Soekarno mengkhianati pejuang asal Aceh, Teungku Daud Beureuh, yang saat itu dijanjikan kebebasan pelaksanaan syariat Islam tapi tidak terbukti. Pada masa berikutnya, Soekarno yang kemudian dikhianati Soeharto. Sementara Soeharto dikhianati Akbar Tanjung, BJ Habibie, dan Ginanjar Kartasasmita, termasuk Prabowo sendiri.

"Gus Dur juga dikhianati Megawati," beber Syahrul.

Alasannya, kalau Mega dan PDIP tidak bergabung dalam gerakan yang ingin menurunkan Gus Dur, tidak mungkin Presiden RI keempat yang bernama asli Abdurrahman Wahid itu lengser tahun 2001 padahal usia pemerintahanya baru sekitar dua tahun.

"Mega juga dikhianati SBY. Bisa saja nanti Jokowi mengkhianati Mega. Atau Ahok mengkhianati Prabowo. Karena presedennya ada. Itu praktik yang lumrah," imbuh mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Syahrul menegaskan, semua perseteruan elit politik itu tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Semuanya hanya menyangkut kekuasaan dan kepentingan sesaat para elit tersebut.

"Mereka berseteru, nasib kita dipertaruhkan. Rakyat tetap susah cari makan. Karena semua perjanjian itu nggak ada hubungannya dengan rakyat. Isinya hanya bagi-bagi kekuasaan," kesal Syahrul.

Agar perjanjian dan perseteruan di antara sesama elit tidak terjadi lagi, menurutnya ada dua solusi. Pertama, perlu ada komitmen dari elit untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Elit jangan lagi membuat masyarakat tergantung kepada mereka. "Kedua, rakyat harus mandiri. Rakyat perlu meningkatkan kesadaran politik mereka," tandasnya.
http://www.rmol.co/read/2014/03/18/1...nati-Megawati-


Tiga Orang Ini yang Diduga Khianati Megawati
10 April 2015 09:22 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dikhianati dan ditusuk dari belakang. Itu disampaikannya pada pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Kamis (9/4/2015).

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menduga pernyataan Megawati itu mengarah kepada tiga orang yang kini ada di lingkaran Istana.

Mereka, kata Ikrar, adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarmo dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

"Dari pengamatan saya, sepertinya yang disebut Ibu Mega adalah Trio Singa, Andi Widjajanto, Rini Soemarno, dan Luhut Panjaitan," kata Ikrar kepada Metro TV, Jumat (10/4/2015).

Menurutnya, ketiga orang ini tadinya adalah kepercayaan Megawati. Andi Widjajanto merupakan putra dari Theo Syafei, orang dekat Megawati yang kerap membantunya. Sedangkan, Rini Soemarno dan Luhut Panjaitan, selama ini dikenal sangat dekat dengan putri Presiden RI Pertama Soekarno itu. Trio ini diduga sebagai orang yang 'menusuk dari belakang' karena menutup keran informasi akses komunikasi partai politik pengusung dengan Jokowi.

"Mereka ini yang diprediksi karena menghalangi komunikasi partai politik pendukung dan Presiden Jokowi," ujar Ikrar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira tidak membantah pernyataan Ikrar. "Peringatan yang disampaikan megawati kepada siapa, saya tidak dapat menyampaikan kepada publik. Namun saya kira publik sudah tahu," katanya.
http://news.metrotvnews.com/read/201...anati-megawati


PDIP Yakini Jokowi Tak Akan Khianati Megawati
Kamis, 16 Januari 2014 , 04:14:00

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus diunggulkan oleh berbagai survei sebagai kandidat calon presiden (capres) dengan elektabilitas tertinggi. Hanya saja, PDI Perjuangan sebagai partai tempat pria yang lebih dikenal dengan nama Jokowi itu berkiprah tak jua mendeklarasikannya sebagai bakal capres.

Namun demikian, PIDP yakin Jokowi tak akan mengkhianati Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di PDIP ada istilah "TNI" bagi kader yang patuh pada perintah Megawati. TNI yang dimaksud Tjahjo adalah "taat nurut instruksi". "Jokowi itu kader TNI," kata Tjahjo saat ditemui di sela-sela pembekalan calon legislatif PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Tjahjo menambahkan, Jokowi sebagai kader PDIP selalu menurut ketika diberi tugas oleh Megawati. Misalnya saat dua kali maju pada Pemilihan Wali Kota Surakarta.

Saat maju di Pilkada DKI pun, kata Tjahjo, Jokowi tak lepas dari peran Megawati. "Dari wali kota jadi gubernur, siapa yang mendukung kalau bukan Bu Mega?" ujar Tjahjo.

Lantas bagaimana dengan para caleg PDIP yang memasang foto Jokowi untuk meaup suara pemilih? Tjahjo mengatakan hal itu sah-sah saja dilakukan. Namun, lanjut anggota Komisi I DPR itu, kader PDIP tetap diinstruksikan memasang foto Megawati.

"Mau pasang gambarnya Jokowi silahkan. Tapi jangan lupa pasang fotonya Bu Mega," lanjut Tjahjo. "Ada lambang partai, nomor dan foto ketua umum (Megawati, red). Selebihnya ada gambar siapa terserah," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/01/16/...anati-Megawati

-------------------------------------

Jokowi dilawan!



Link: http://adf.ly/1HBeRI

Blog Archive