Friday, May 1, 2015

[SUHERI INSIDE] Ada Iuran Pensiun Wajib ke BPJS, ....


Jakarta -Pemerintah sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal jaminan pensiun pegawai yang akan dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015.

Bila sudah diterapkan nanti, ada iuran dana sebesar 8% dari gaji masing-masing tenaga kerja yang dibayar secara patungan, sebanyak 3% oleh tenagakerja dan 5% oleh perusahaan pemberi kerja.

Hal ini rupanya menuai protes dari lembaga pengelola dana pensiun yang selama ini telah mengelola dana pensiun di perusahaan-perusahaan swasta tanah air baik dari pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Keberatan para pengelola dana pensiun ini lebih menyoroti besarnya jumlah iuran wajib dalam program pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan seb‎esar 8% tersebut.

"Jumlah iuran yang 8% untuk program pensiun itu kami nilai terlalu besar dan tidak wajar. Harusnya pemerintah memikirkan beban yang harus ditanggung perusahaan," tutur Plt Ketua Asosiasi DPPK Suheri dalam paparan media di Dapoe Aceh, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Para pengelola dana pensiun sendiri khawatir tak lagi mendapat pekerjaan mengelola dana pensiun. Karena perusahaan tentu akan lebih mandahulukan iuran wajib ke BPJS Ketenagakerjaan ketimbang lembaga pensiun yang mereka kelola.

"BPJS itu kan iurannya wajib. Perusahaan tentu harus mendahulukan yang wajib. Jumlahnya kami minta jangan terlalu signifikan agar bisa berbagi dengan yang volunteer (pengelola dana pensiun swadaya)," ujar Betty Alwi salah satu pengelola DPLK dalam kesempatan yang sama.

Kekhawatiran ini wajar, mengingat saat ini perusahaan saja sudah dibebani dengan iuran yang cukup besar untuk berbagai program kesejahteraan pekerja ketika pensiun kelak.

"Ada Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Itu saja totalnya sudah 18,24-20,7%.‎ Kalau ditambah Jaminan Pensiun (JP) bisa menjadi 24-26%. Itu sangat besar," tutur Suheri.

Atas kekhawatiran tersebut, ia mengklaim bahkan sejumlah pengelola dana pensiun bakal menutup lembaga pengelola dana pensiun mereka bila aturan ini tetap diberlakukan.

Pembubaran ini, kata dia, akan memberikan kerugian besar karena ada dana Rp 191 triliun dana pensiun yang dikelola DPLK dan DPPK di tanah air.

"Kalau mereka bubar, siapa yang akan membayar dana pensiun pensiunan tenaga kerja?" Pungkas dia.

http://finance.detik.com/read/2015/0...k-kebagian-kue



Link: http://adf.ly/1G7cFj

Blog Archive